Quo Vadis KIP

Rabu, 19/11/2014

Oleh: Shinta Dwi Nofarina

Peneliti Indef

Salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo dalam mendukung wajib belajar 12 tahun adalah Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintaradalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-18 tahun secara gratis. Program KIP, yang sebelumnya diberi nama Bantuan Siswa Miskin, menjadi semakin menarik bagi kalangan masyarakat kurang mampu mengingat Presiden Joko Widodo telah “mengetuk palu” kenaikan harga BBM.

Program ini akan menjadi angin segar bagi para orang tua dan murid karena beban biaya pendidikan yang mereka keluarkan akan terpangkas bahkan para siswa dapat memenuhi kebutuhan dan perlengkapan belajar mereka secara mandiri melalui bantuan dana KIP tersebut. Akan tetapi sadar maupun tidak sadar, program bantauan sosial tersebut memunculkan sebuah kekhawatiran munculnya zona nyaman bagi para orang tua dan murid. Jika euforia ini dibiarkan berkepanjangan akan membuat para murid dan orang tua menjadi terlena dan menggantungkan nasibnya pada program ini.

Namun kekhawatiran tersebut bisa dikompensasikan dengan program lain yang tidak kalah pentingnya yakni keuangan inklusif. Tujuan utama dari keuangan inklusif adalah untuk mendekatkan masyarakat Indonesia dengan piranti-piranti keuangan. Edukasi keuangan dan Layanan Keuangan Digital merupakan bagian dari upaya keuangan inklusif.

Dana dari progam KIP akan digulirkan melalui e-money dengan memanfaatkan kartu ATM dan sms banking melalui agen-agen Layanan Keuangan Digital di daerah-daerah yang belum tersentuh layanan perbankan. Hal ini selaras Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) Bank Indonesia, dimana didalamnya terdapat pilar edukasi keuangan. Dalam hal ini, edukasi kepada kepada para siswa, terutama siswa penerima manfaat, sejak dini berupa kebiasaan menabung.

Selanjutnya, peran guru sebagai seorang pendidik juga amat diperlukan dalam proses berjalannya KIP agar dana bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh murid dengan sebaik-baiknya dan tidak terhambur percuma. Menanamkan mental produktif dan hemat bukanlah sebuah hal yang sederhana, dan harus diakui dalam beberapa kasus masyarakat Indonesia memiliki kadar konsumerisme yang cukup tinggi. Sehingga para guru diharapkan dapat memberikan edukasi-edukasi dalam proses belajar mengajarnya agar para siswa dapat mengalokasikan dana bantuan tersebut dengan baik dan menyeimbangkan antara “consumption, investment, dan saving”. Jika peran guru dapat berjalan maksimal, hal ini akan memberikan luaran yang luar biasa apalagi jika guru dapat mengarahkan para siswa untuk tidak hanya melakukan saving namun juga investment. Hal ini akan memberikan jaminan masa depan kepada para murid. Namun, kondisi bisa berbalik 180 derajat jika hal yang diharapkan ini meleset dari dugaan. Peran guru belum maksimal, dan mentalitas yang tercipta pertama kali dibenak siswa hanya konsumsi dan konsumsi. Alih-alih menjadi angin segar, hal ini akan menjadi panampung derita di kemudian hari.