Calon Bos Pertamina Diduga Usung Agenda Privatisasi

Selasa, 18/11/2014

NERACA

Jakarta – Bursa calon Dirut PT Pertamina (Persero) memperlihatkan gelagat adanya kepentingan segelintir kelompok untuk menguasai industri hilir migas melalui agenda privatisasi BUMN migas tersebut. Indikasi itu terlihat dari kuatnya dorongan Menteri BUMN Rini Soemarno yang didukung segelintir kalangan untuk menggolkan calon yang diusung.

“Motif mereka yaitu mengondisikan Pertamina untuk masuk dalam skema privatisasi yang dirancang para pihak yang menganut haluan neoliberal dalam perekonomian nasional kita,” ucap peneliti Global Future Institute, Hendrajit di Jakarta, Sabtu (15/11).

Hendrajit menuding, pihak yang memainkan bursa pencalonan direksi Pertamina adalah Menteri BUMN Rini Soemarno beserta kroninya. Indikasinya, kata Hendrajit, menguatnya manuver Ari Soemarno Cs (kakak kandung Menteri BUMN) yang juga didukung Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan merekrut dan memilih kandidat dirut dari luar Pertamina.

“Skenario itu bisa dibaca sebagai upaya mengabaikan kompetensi dan pengalaman panjangnya dalam penguasaan industri migas, baik dalam lingkup strategis maupun teknis profesional,” ucapnya.

Melihat kondisi tersebut, bursa calon Direktur Utama Pertamina nampaknya mengerucut pada dua nama, keduanya berasal dari eksternal Pertamina untuk menjalankan agenda privatisasi. "Dua nama itu yakni Rinaldi Firmansyah yang direkomendasikan Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan kawan-kawan. Sedangkan Widyawan Prawiraatmadja atas rekomendasi dari Menteri ESDM Sudirman Said. Ahmad Faisal diplot untuk posisi komisaris. Ketiga orang tersebut semuanya merupakan Ari Soemarno Connection," kata Hendrajit.

Hendrajit juga mengatakan, menelisik skenario Menteri Negara BUMN Rini Sumarno, nampaknya agenda privatisasi Pertamina akan menjadi prioritas dalam rangka liberalisasi sektor hilir migas. "Inilah skema Menteri BUMN yang perlu diwaspadai, karena besar kemungkinan muara dari skema ini adalah agar korporasi asing bisa masuk ke Pertamina," ungkapnya.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon menyebut bahwa kepentingan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam Kabinet Kerja Jokowi sangat mengganggu dan harus segera dihentikan.

"Kepentingan Rini Soemarno dan kroni-kroninya itu harus dihadang, tidak boleh dibiarkan. Rini dan kroni-kroninya harus dikeluarkan dari kabinet. Saya dari awal sudah menyampaikan siapa Sudirman Said, siapa Sofyan Djalil. Tapi mereka ini bukan penumpang gelap, karena mereka memiliki manifest, punya boarding pass, punya tiket. Kalau penumpang gelap tidak punya semuanya itu," kata Effendi.

Terkait fit and proper test direksi BUMN Migas itu, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng mengungkapkan ada ambisi keluarga Soemarno untuk menguasai bisnis migas di tanah air. "Setiap elite pasti ingin menguasai Pertamina, apalagi dengan kekuasaan sebagai Menteri BUMN, tentu Rini Soemarno tidak akan membiarkan perusahaan ini jatuh ke tangan pihak lain yang bukan jaringan bisnis dan sekutunya," ujar Salamuddin Daeng.

Menurutnya, ambisi Soemarno Inc. untuk menguasai bisnis terbesar di tanah air berawal dari penempatan Rini menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian seluruh pimpinan/dirut BUMN berada di bawah genggaman Soemarno Inc. "Cara untuk menguasai BUMN menjadi mudah dengan memilih kawan, kolega, keluarga mereka sendiri dalam jajaran direksi BUMN. Dengan demikian oligarki mereka akan terbentuk kuat," tegasnya.

Untuk diketahui, Menteri BUMN Rini Soemarno telah menunjuk PT Daya Dimensi Indonesia (PT DDI) untuk menyaring calon direksi Pertamina. Ditunjuknya PT DDI sejak awal dicurigai karena perusahaan ini konon adalah milik keluarga Soemarno, Oengky Soemarno. Terkait hal ini, Menteri BUMN telah mengklarifikasi peran PT DDI dalam proses seleksi Dirut Pertamina. “Itu untuk assessment mengenai orang saja supaya kita ada benchmark agar CEO BUMN ataupun direksi BUMN bisa memenuhi standar perusahaan internasional. Tentu kita harus mampu bersaing,” ujar Rini.

Namun, Rini membantah kabar yang menyebutkan perusahaan konsultan yang berlokasi di kawasan Mega Kuningan tersebut berafiliasi dengan kerabatnya. “Tidak benar kalau berafiliasi dengan kakak saya. Silakan cek saja sendiri,” tukasnya.

Hasil dari seleksi yang dilakukan PT DDI memperkuat kecurigaan ini. Sejumlah nama yang lolos seleksi ternyata adalah bagian dari bisnis kelompok Soemarno, seperti Ahmad Faisal (mantan Direktur Niaga Pertamina era Ari Soemarno), Widyawan Prawiraatmadja (mantan Deputi SKK Migas yang kini Stafsus Menteri ESDM) yang juga merupakan jaringan Soemarno, dan dua kandidat lain yakni Budi Gunadi Sadikin (mantan Dirut Bank Mandiri), serta Rinaldi Firmansyah (mantan Dirut PT Telekomunikasi Indonesia).

Sementara itu, Hendrajit menduga, Presiden Joko Widodo belum mengetahui bahwa Menteri BUMN melakukan seleksi terhadap calon direksi dan komisaris PT Pertamina. "Seharusnya Rini menanyakan apakah Presiden setuju dengan calon-calon ini? Atau, apakah presiden punya calon?" ujarnya.

Dia mengungkapkan, sebaliknya Rini justru mengusulkan presiden agar menandatangani Keputusan Presiden yang isinya untuk pemilihan dan penetapan direksi BUMN cukup dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri BUMN.

"Untungnya Jokowi tidak jadi menandatangani karena dicegah oleh Mensesneg. Karena seharusnya untuk BUMN strategis yang jumlahnya 25 mutlak presiden yang menetapkan, memilih dan menunjuk direksi dan komisaris tersebut. Semoga Mensesneg Pratikno bisa mengawal agar Jokowi tidak salah langkah akibat usulan Rini," tukasnya.

Kebijakan BBM

Tak pelak lagi, manuver Rini Sumarno tidak bisa dilepaskan dari tali-temali yang mengaitkan kepentingan bersama antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan kroni bisnis Migas Ari Soemarno guna menguasai bisnis hilir migas di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng menyebut, indikasi adanya kepentingan kelompok tersebut dalam menguasai sektor hilir migas bisa tercermin dari keinginan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Dia menduga, dibalik wacana penyesuaian harga BBM semata-mata hanya untuk memenuhi keinginan rezim internal Rini Soemarno beserta kroninya.

Apalagi, sambung dia, seluruh jabatan pimpinan atau dirut BUMN berada di bawah genggaman kelompok Rini Soemarno. "Kita sudah tahu semua argumen dasar ini, bahwa penaikan BBM itu dasarnya adalah keinginan rezim internal untuk melakukan imbalisasi sektor migas," kata Salamuddin Daeng.

Dia menyebut, dalam hal ini pun pemerintah hanya melakukan akal-akalan untuk melakukan penaikan harga BBM. Apalagi, sambung dia menguasai Pertamina berarti menguasai sumber uang terbesar di negara ini. "Pertamina merupakan BUMN terbesar di Indonesia dengan revenue mencapai Rp 900 triliun setahun," cetusnya.