Tantangan Keluar dari G-20

Oleh : Alexa Christina Andreawaty, Pemerhati Masalah Indonesia

Senin, 17/11/2014

Sejumlah menteri di Kabinet Kerja yang baru dilantik dua pekan lalu,langsung membuat gebrakan di kementeriannya. Mereka membuat kebijakanbaru, hingga mengikuti gaya blusukan Presiden Jokowi. Masyarakatmenyambut baik pola kerja para menteri sekarang ini yang cepat, danmau menjangkau kalangan bawah. Diharapkan kehadiran menteri yangdinamis, dapat melakukan perombakan birokrasi yang selalma ini adapada pola lambat. Salah satu menteri yang sering disorot media dalammembuat gebrakan berupa kebijakan adalah, Menteri Kelautan danPerikanan (MKP) Susi Pudjiastuti.Mulai dari mengubah jam masuk kerja, moratorium izin penangkapan ikanuntuk kapal-kapal berukuran besar, moratorium ribuan kapal eks asinguntuk berlayar di Indonesia, menjanjikan pembangunan Bandara kecil dipulau terdepan Indonesia untuk memperkuat penjualan ikan ke pasar,serta yang terakhir adalah menghimbau kepada Presiden Jokowi agarIndonesia segera keluar dari organisasi dunia G-20.

Menurut pertimbangannya, masuknya Indonesia ke wilayah organisasitersebut hanya akan merugikan pelaku bisnis di sektor kelautan danperikanan. Masuk G-20 tidak ada untungnya untuk kelautan kita. Karenaini kita jadi kena tarif impor. Padahal nilai udang kita saja mencapaimiliaran dolar Amerika. Dia juga mencontohkan, sektor kelautanIndonesia bakal merugi karena ekspor tuna yang bisa mencapai US$ 700juta terpangkas karena kesepakatan aturan yang menerapkan beban tarifsebesar 14 persen atau sekitar US$ 105 juta. Padahal Indonesia bisamemperoleh kemudahan tarif nol persen untuk ekspor.

Posisi Indonesia juga tak terlalu kuat dalam organisasi tersebut,sehingga setiap keputusan yang diambil cenderung mentah, danIndonesia hanya jadi tim penggembira saja di G-20. Kita di G-20 tidakbisa kasih keputusan apa-apa karena kita bukan negara G-8, kita hanyapengikut dan penggembira saja. Menteri lebih memilih mendapatkeuntungan dengan keluar dari G-20 ketimbang mempertahankan gengsimasuk ke organisasi tersebut, kalau kita keluar dari G-20 maka negarauntung US$ 300 juta - US$ 500 juta.

Sekilas Kelompok G-20

Kelompok G-20 atau kumpulan 20 ekonomi utama adalah kelompok 19 negaradengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secararesmi G-20 dinamakan The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers andCentral Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan danGubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forumyang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju danberkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia.

Latar belakang pembentukan forum ini berawal dari terjadinya KrisisKeuangan 1998 dan pendapat yang muncul pada forum G-7 mengenai kurangefektifnya pertemuan itu bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatanekonomi lain agar keputusan-keputusan yang mereka buat memilikipengaruh yang lebih besar dan mendengarkan kepentingan-kepentinganyang barangkali tidak tercakup dalam kelompok kecil itu. Kelompok inimenghimpun hampir 90% GNP dunia, 80% total perdagangan dunia dan duaper tiga penduduk dunia.

Sebagai forum ekonomi, G-20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dankerja sama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional.Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau, danmendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembangterkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitaskeuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yangtidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya sangat membangga-banggakan capaian Indonesia masuk forum G-20, capaian itubahkan dimasukkan dalam salah satu prestasi pemerintahnya yangsanggup mengantar Indonesia sejajar dengan negara besar di dunia.

Namun MKP justru menilai sebaliknya, masuknya Indonesia dalam forum 20negara perekonomian terbesar dunia itu tidak ada manfaatnya. Susimenyindir pemerintahan SBY yang membanggakan kinerja pemerintahberhasil membawa Indonesia masuk G-20. Menurutnya Indonesia tidakperlu gengsi dan sombong karena berada dalam organisasi itu. ApalagiIndonesia hanya jadi negara penggembira dan tidak memiliki pengaruhkuat. Bahkan keputusan mereka cenderung merugikan Indonesia. Dalampandangannya, dengan keluar dari organisasi G-20 justru membuatIndonesia lebih mandiri dan berdaulat serta berdiri di kaki sendiriseperti visi Presiden Jokowi.

Dukungan MKP

Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Dr Hikmahanto Juwanamengatakan, apa yang disampaikan oleh Menteri KKP perludipertimbangkan secara serius oleh Presiden Jokowi bila benarkepentingan Indonesia justru dirugikan. Dengan Doktrin Jokowi atastafsir baru politik luar negeri bebas aktif yaitu "All Nations areFriends until Indonesia's sovereignty is degraded and nationalinterest' is jeopardized (Semua Negara adalah sahabat sampaikedaulatan Indonesia direndahkan dan kepentingan nasional dirugikan)",maka bila kepentingan Indonesia dalam Forum G-20 dirugikan, PresidenJokowi harus tegas menyatakan Indonesia keluar.

Mengingat pelaksanaan G-20 sudah tinggal beberapa hari, maka PresidenJokowi dapat meminta tim untuk mengkaji kemanfaatan Indonesia dalamG-20. Bila hasil kajian ternyata memang benar apa yang disampaikanMenteri KP, sebaiknya Presiden Jokowi tidak menghadiri KTT G-20 diAustralia. Sementara itu mengingat tuan rumah Australia telahmenyiapkan segala sesuatunya maka Presiden Jokowi dapat meminta WakilPresiden Jusuf Kalla untuk menghadirinya. Alternatif lain adalahPresiden Jokowi tetap hadir namun mengevaluasi saat di KTT G-20 apakahforum tersebut memberi manfaat atau tidak bagi Indonesia.

Selanjutnya Hikmahanto mengtakan ada tiga kriteria yang dapatdigunakan untuk mengkaji kemanfaatan keanggotaan Indonesia di forumG-20. Pertama, apakah Indonesia dapat secara vokal menyampaikaanberbagai permasalahan yang dihadapi. Kedua, permasalahan yang dihadapimerepresentasi masalah Negara Berkembang seperti Indonesia. Terakhir,apakah forum G-20 dapat mengakomodasi kepentingan Indonesia dan negaraberkembang dalam keputusan-keputusannya.

Intinya bila keanggotaan Indonesia tidak dapat memberi warna dariberbagai kepuutusan yang diambil oleh negara-negara yang tergabungdalam G-20 maka sebagaimana usul Menteri KKP sebaiknya Indonesiakeluar. Bila itu yang menjadi keputusan pemerintah maka Menlu RetnoMarsudi harus segera mempersiapkan hal teknsis agar Indonesia dapatefektif keluar dari G-20, bukan sebaliknya justru meyakinkan PresidenJokowi agar Indonesia tetap dalam forum G-20.

Bagi penulis pertanyaan besar lainnya adalah mengapa MKP, SusiPudjiastuti yang hanya berpendidikan setingkat SLTP mampu memberikanmasukan brilian seperti ini. Kemana saja para pejabat tinggi negara,doktor, profesor serta anggota dewan yang terhormat selama ini.Demikian juga dengan awak media yang sering mengikuti perjalanan dinasSBY dalam berbagai forum dunia termasuk G-20. Tidak pernah secarajujur dan gamblang membahas permasalahan ini. Pers yang dekat denganSBY selalu memberitan hal-hal baik saja termasuk sepuluh keberhasilanSBY.

Dalam poin dua disebutkan bahwa, masuk dalam G-20 Negara EkonomiTerkuat Dunia pada 2009. Inilah prestasi besar Indonesia, masuk kedalam jajaran negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia. Ketikamasuk dalam G-20, saat itu Indonesia baru berada pada posisi ke-19terbesar dunia, yang kemudian terus bergerak ke posisi 16, danterakhir posisi ke-10. Bukan hal mudah mencapai posisi tersebut, ditengah-tengah kondisi krisis ekonomi global pada 2008, yang efeknyamasih terasa sampai sekarang.

Publik sekarang menunggu jawaban Presiden Jokowi, jika memang G-20tidak memberikan apa-apa kepada bangsa Indonesia apalagi merugikansepantasnya Jokowi setuju dengan usul MKP, keluar dari keanggotaannegara-negara G-20. Memang sebuah prestasi dianggap atau disejajarkandengan negara-negara maju, namun jika hal tersebut dilakukan hanyadengan "kepura-puraan" saja, karena sebenarnya diakui atau tidakIndonesia belum pantas masuk dalam negara-negara G-20, maka jika tidakada manfaatnya maka kita lebih baik keluar dari G-20.

Apalagi jika masuknya Indonesia ke negara G-20 hanya karena faktorsumber daya alam kita yang mau dicaplok oleh mereka, maka Jokowi harusbertindak tegas terhadap G-20 seperti almarhum mantan PresidenSoeharto yang menyatakan menolak bantuan IGGI, ketika salah satuDirektur Eksekutif IGGI waktu itu, JP Pronk dinilai Pak Harto telah"mendikte" Indonesia. Presiden Jokowi sebaiknya memfokuskanperhatiannya kepada bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnyadengan negara menjalankan fungsi sebagai welfare provider.***