Bappenas : Daerah Jangan Andalkan APBN - Dorong Pembangunan Daerah

NERACA

Jakarta---Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta Pemerintah Daerah jangan mengandalkan dana APBN untuk membiayai pembangunan. Bahkan Pemda didorong lebih giat menggandeng swasta. “Misalnya, kita bisa saja, bukan dengan pinjaman, mungkin dengan hibah atau bantuan-bantuan asing untuk mempercepat. Kemudian dana-dana masyarakat, dunia usaha, swasta," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max Hasudungan Pohan di Jakarta,6/9

Max menyarankan agar pemerintah daerah perlu mencari pembiayaan lain seperti melalui obligasi dan lembaga-lembaga internasional. "Misalnya dengan kalau obligasi mungkin masih agak sulit, tapi dengan mitra-mitra pembangunan internasional,” tambahnya.

Dikatakan Max, hingga saat ini belum ada daerah yang memiliki komposisi anggaran yang mencerminkan pembangunan daerah. "Menurut saya harusnya 30% : 70%. Sebesar 30% untuk belanja rutin, belanja pegawai dan sebagainya dan 70% selebihnya untuk dorong pembangunan," ujarnya

Lebih jauh kata Max mengaku kecewa karena anggaran daerah idealnya 70% untuk pembangunan. Sementara 30% untuk belanja rutin dan pegawai. Namun sayangnya justru sebaliknya. Saat ini malah 80% untuk gaji pegawai.

Menurut Max, kebanyakan daerah menghabiskan 70-80% anggarannya hanya untuk belanja rutin dan pegawai. "Itu kebanyakan pembiayaan untuk belanja rutin. Jadi memang kalau dikatakan kapasitas untuk membiayai belanja modal dan sebagainya, belanja pembangunan memang masih perlu ditingkatkan. Perlu ada saving yang lebih besar lagi," tambahnya

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Rabu (24/82011), di Kantor Wakil Presiden, menandatangani surat keputusan bersama tentang moratorium penerimaan PNS.

Moratorium itu berlaku mulai 1 September 2011 hingga Desember 2012. Mangindaan mengatakan, moratorium merupakan penundaan sementara penerimaan PNS. "Kita menunda sementara, tetapi secara selektif masih ada beberapa jabatan yang tetap kita akomodasi dalam perekrutan tahun ini dan tahun berikutnya," ujarnya.

Menurut Mangindaan, moratorium penerimaan PNS tidak terlepas dari program reformasi birokrasi. "Area perubahan yang menonjol dalam reformasi birokrasi adalah, kelembagaan atau struktur organisasi, tata laksana, dan manajemen sumber daya manusia aparatur. Ketiga hal itu sangat terkait," ucapnya.

Belanja pegawai negeri dinilai sangat memberatkan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sejumlah daerah sampai harus menyediakan separuh lebih dari anggaran mereka untuk membayar gaji pegawai.

Pada RAPBN 2012, alokasi belanja rutin untuk belanja birokrasi membengkak menjadi 80,43 persen, sehingga belanja modal turun menjadi hanya sekitar 17,62% dan belanja sosial hanya 6,67%. **cahyo

BERITA TERKAIT

Defisit APBN Hingga Februari Rp54,6 Triliun

  NERACA   Jakarta - Realisasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2019 mencapai Rp54,6 triliun atau 0,34…

Hati-Hati, Jangan Pernah Terjerat Rentenir Online

Oleh: Djony Edward Kehadiran perusahaan pembiayaan berbasis teknologi (financial technology–fintech) di Indonesia berkembang pesat dan sulit dicegah. Baik dari sisi…

Disarankan Tambah Insentif untuk Dorong Ekspor Perhiasan

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan saat ini masih diperlukan beragam insentif…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pasca Dana Desa dan Kelurahan, Kini Muncul Dana Kecamatan

  NERACA   Jakarta – Dana desa dan dana kelurahan sudah digelontorkan oleh pemerintah, kini dana kecamatan ikut dikaji oleh…

Angkutan Barang Pakai Kereta Bikin Penghematan Rp3,5 Triliun

  NERACA   Jakarta - Penghematan peralihan angkutan barang dari moda jalan raya ke jalur kereta api bisa mencapai Rp3,5…

Pameran Industri TPT Siap Dongkrak Investasi di Indonesia

  NERACA   Jakarta - Peraga Expo kembali menggelar pameran industri TPT (Tekstil dan ProdukTekstil) terintegrasi bertaraf internasional terlengkap yakni…