NERACA

Jakarta – Menteri Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago membeberkan platform pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, prioritas pembangunan yang akan dilakukan terbagi menjadi tiga yakni, prioritas sektoral, prioritas kewilayahan, dan prioritas wajib dengan sendirinya. Menurut dia, hal ini sejalan dengan kampanye yang dilakukan Jokowi sebelum terpilih.

"Prioritas sektoral, sebagaimana dijanjikan Pilpres, yaitu terdiri dari pangan , meningkatkan produktivitas pangan, lalu kedua, energi dengan meningkatkan produktivitasnya serta meningkatkan sektor maritim dan kelautan," kata di Jakarta, Selasa (11/11).

Menurut dia, untuk sektor prioritas kewilayahan, Presiden telah menentukan di antaranya menekankan pembangunan di desa baru ke kawasan timur. "Kita Menekankan desa, lalu di daerah pinggir, serta kawasan timur," tambahnya.

Sementara itu, untuk prioritas wajib dengan sendiri, adalah pada sektor pendidikan sampai kebutuhan perumahan, dimana terdapat 15 juta masyarakat yang belum mempunyai rumah.

"Prioritas karena wajib dengan sendirinya termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan. Perumahan Sebetulnya wajib, kondisinya makin hari makin berat. Artinya, 15 juta penduduk baru, yang belum punya rumah," tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan,  presiden baru bakal dihadapkan pada situasi ekonomi yang tidak bagus, tentu saja akan dihadapkan pada kerja keras membangun fundamental ekonomi yang lebih kokoh. Dengan potensi yang ada, sebenarnya Indonesia mampu menuju negara dengan ekonomi yang lebih baik, hanya perlu ada komitmen mengimplementasikan janji platform ekonomi yang sudah dibuat ketika masa kampanye.

“Jika pemimpin yang baru memang benar-benar komitmen, konsisten dalam mengambil kebijakan sesuai dengan platform ekonomi yang sudah dijanjikan, maka Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik,” ujarnya.

Karena apa, masalah selama ini yang membelenggu ekonomi Indonesia tidak tumbuh dengan bagus karena memang tersandera oleh kemampuan fiskal yang terbatas, birokrasi , dan perizinan yang berbelit-belit menjadikan di mata investor tidak menarik. Padahal dengan segala potensi kekayaan alam yang ada, Indonesia sebenarnya mampu berdiri sendiri membangun ekonomi yang kokoh.

Sementara itu, menurut Ketua Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FEUI  Telisa Aulia Falianty menilai, langkah yang harus dilakukan oleh presiden baru adalah reformasi struktural karena ini belum dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Pasalnya struktur ekonomi Indonesia hanya berpatokan atas produk bahan mentah saja yang tidak terlalu berdampak luas atas menyelesaikan suatu krisis ekonomi. “Kemudian Indonesia belum berada dalam jalur reformasi struktural yang benar sehingga diperlukan upaya meningkatkan produktivitas kualitas pendidikan, sumber daya manusia, serta standar hidup yang baik,” ujarnya.

Dia menegaskan, reformasi struktural dapat mengatasi masalah fundamental dan menjaga prospek positif ekonomi jangka menengah. Tantangan fundamental antara lain kondisi struktur pembiayaan di Indonesia, di mana pasar keuangan domestik masih dangkal sementara sumber dana jangka panjang juga terbatas. Tantangan lain adalah struktur produksi domestik yang perlu peningkatan sisi penawaran dalam memenuhi permintaan yang makin kompleks, dan modal dasar pembangunan berupa pengembangan SDM.

Menurut Telisa, melalui reformasi struktural diharapkan mampu mengeluarkan Indonesia dari jeratan middle income trap. Reformasi yang dimaksudnya adalah seperti pertumbuhan yang merata, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM. “Kalau mau mencontoh negara mana yang berhasil adalah Korea Selatan, karena negara tersebut telah keluar dari jebakan middle income trap lantaran menjalankan reformasi struktural. Hasilnya Korsel telah memproduksi barang-barang elektronik yang di ekspor hampir ke semua negara,” ujarnya. [agus]