Pemerintah Anggarkan Dana CSR

Bangun 1.000 Kampung Nelayan

Rabu, 12/11/2014

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan bahwa program Presiden Joko Widodo untuk membangun 1.000 kampung nelayan pada tahap awal akan menggunakan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Dia menjelaskan, hal ini lantaran dana untuk membangun perkampungan tersebut belum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015."Langkah awalnya dengan CSR non-APBN. Karena belum masuk APBN 2014 dan pada 2015 baru akan dipacu masuk ke APBN," ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11).

Dia menjelaskan untuk dana PKBL, kebanyakan akan berasal dari perusahaan BUMN. Sehingga perusahaan-perusahaan BUMN tersebut harus membuat laporan terlebih dahulu kepada Kementerian BUMN.

"PKBL yang BUMN ini sebenarnya ingin sekali menyalurkan, tapi harus lapor ke Kementerian BUMN soal berapa PKBL yang disalurkan. Nah justru sekarang harus pintar-pintarlah masyarakat lain menyusun PKBL," katanya.

Sementara untuk bantuan bagi nelayan yang tidak mampu akan tetap disalurkan melalui kartu perlindungan sosial yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu. Namun Indroyono mengaku belum bisa memastikan berapa jumlah nelayan yang akan mendapatkan kartu tersebut.

"Nelayan yang tidak manpu yang kami utamakan adalah memberikan Kartu Indonesia Pintar dan Kantor Indonesia Sehat, serta Kartu Keluarga Sejahtera, dimana bisa di sekolah, dan dicoveranaknya. Kalau jumlah nelayannya kan ada 2,4 juta nelayan, itu saya harus cek lagi," katanya.

Sedangkan untuk konsep pembangunan perkampungan nelayannya, Indroyono menyatakan bahwa hal tersebut sedang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kalau kampung nelayan itu di KKP, jadi tanya Bu Menteri KKP. Tapi kami terus koordinasikan," tandasnya.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi -JK, Hasto Kristiyanto mengungkapkan kabinet pimpinan Jokowi akan mendorong sektor maritim, untuk perkokoh kedaulatan Indonesia. Langkah strategis yang akan diambil, adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) guna membangun 1.000 kampung nelayan.

"Dalam waktu dekat akan ada 1.000 kampung nelayan yang jadi skala prioritas. Pak Jokowi akan datang langsung bawa Inpres ke sana dan dicap di sana," ucap Hasto.

Hasto memaparkan, untuk mendukung rencana tersebut, Jokowi akan memberdayakan TNI Angkatan Laut yang berdinas di daerah pinggir pantai sebagai pengawas dan pembina masyarakat.

Untuk urusan penyediaan infrastruktur, akan ada BUMN yang ditugaskan membangun perumahan di lokasi-lokasi yang dicanangkan.

Dia optimistis program ini berhasil, karena anggaran untuk mendanai program tersebut sudah tertuang dalam pembahasan bersama antar Jokowi dengan kabinet indonesia bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Anggaran sudah ada, dan ada sisa anggaran pemerintahan Pak SBY. Ini baiknya Pak SBY, menyisakan belanja untuk Jokowi. Pokoknya alokasi anggaran ada," tegasnya.

Langkah cepat pun sudah mulai dilancarkan dengan meminta tim arsitek untuk melakukan survei ke kampung nelayan kumuh yang akan menjadi target pengembangan. Arsitek tersebut, nantinya akan merancang pembangunan rumah untuk nelayan miskin. “Anggarannya Rp 18,5 triliun, bisa membangun," tambahnya.

Untuk urusan pemberdayaan masyarakat, ia menambahkan, Jokowi juga akan meminta BUMN lain mengembangkan kampung nelayan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI). BRI diminta untuk membuat teras BRI dan melayani sektor keuangan nelayan.

"Pertamina kita minta bangun SPBU solar adaconverter kit, teras BRI ada di situ memungkinkan nelayan dapat modal. Selanjutnya kita bangun pabrik es, untuk mendukung penyimpanan ikan segar nelayan," pungkasnya. [agus]