Politik, Harta, dan Akhlak Mulia

Oleh: Prof Dr H Imam Suprayogo, Dosen UIN Malang

Rabu, 12/11/2014

Berbicara politik dan harta terasa agak menyambung. Sebab, untuk meraih posisi penting di dalam politik biasanya menggunakan uang. Tanpa uang yang cukup, maka tidak mungkin seseorang bisa menduduki posisi penting di wilayah itu. Bahkan biaya politik itu ternyata cukup mahal. Seseorang tidak akan mungkin duduk menjadi bupati, walikota, gubernur, anggota parlemen, dan lain-lain dengan biaya murah dan apalagi gratis.

Entah uang itu diperoleh dari mana, tetapi untuk menduduki posisi-posisi sebagaimana dimaksudkan itu pasti menggunakan uang. Untuk menjadi seorang bupati atau wali kota dan anggota DPR/DPRD misalnya, mereka harus berkampanye. Tidak mungkin kegiatan kampanye itu tidak menggunakan uang. Oleh karena itu, maka politik dan harta memiliki hubungan yang amat erat. Tanpa uang, seseorang tidak akan mungkin berhasil menduduki posisi penting di dalam politik.

Sebenarnya secara ideal, orang terjun di dalam kegiatan politik memiliki niat yang mulia, yaitu ingin memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Niat itu tentu sangat mulia. Orang yang berusaha memperjuangkan kepentingan orang lain, apalagi tentang kebaikan, dengan niat tulus dan ikhlas adalah merupakan bagian dari akhlak mulia itu. Islam sendiri juga memerintahkan agar umatnya melakukan hal itu.

Akan tetapi di dalam praktek, akhlak mulia tidak selalu bisa diimplementasikan di dalam kehidupan politik maupun untuk mendapatkan harta kekayaan. Seseorang yang terlalu berambisi untuk memperleh kekuasaan dan juga harta yang melimpah, biasanya melupakan etika atau cara-cara yang terpuji. Pada saat itulah, maka politik dan harta menjadi terpisah dari akhlak mulia. Untuk meraih kemenangan, seseorang biasanya tidak mampu menahan diri, yakni harus lebih mengedepankan akhlak daripada yang lain.

Pada akhir-akhir ini, sebagai contoh, terjadinya tarik menarik antara kebijakan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan atau dipilih oleh anggota DPRD, sebenarnya tidak lepas dari kekhawatiran terjadi penyimpangan yang akan berdampak pada perilaku penguasa yang bersifat transaksional, menindas, dan juga koruptif. Begitu pula, terjadinya konflik di kalangan anggota parlemen adalah juga ditengarai terkait dengan persoalan itu.

Uang yang selalu menjadi syarat bagi seseorang untuk menduduki posisi penting di dalam politik inilah sebetulnya yang menjadi biang kerok runtuhnya akhlak mulia di berbagai lini kehidupan ini. Tatkala biaya politik itu mahal maka orang cenderung akan korup, kewibawaan tidak bisa dibangun, dan akan terjadi peras memeras atau manipulasi yang tidak terkendali. Tatkala mobilitas politik selalu menggunakan uang, maka hal lain juga akan mengikutinya. Kegiatan apapun harus menggunakan uang.

Suasana sebagaimana digambarkan itu, maka pantaslah kemudian akhlak masyarakat oleh berbagai kalangan dirasakan semakin merosot, termasuk oleh pemerintah sendiri. Pidato, ceramah, dan seruan untuk memperbaiki akhlak atau kharakter disampaikan di mana-mana. Bahkan, kurikulum di berbagai jenjang lembaga pendidikan diarahkan agar memberi penekanan pada akhlak atau karakter ini. Banyak orang telah sadar bahwa pengetahuan yang tinggi tanpa diikuti oleh akhlak mulia atau karakter maka semua itu tidak akan banyak gunanya.

Tentu, upaya untuk meperbaiki akhlak melalui pendidikan adalah tepat dan strategis. Akan tetapi sebenarnya hal yang perlu diingat adalah bahwa, kemerosotan akhlak atau karakter bukan saja bersumber dari pendidikan di sekolah, melainkan oleh karena kecintaan orang yang berlebihan terhadap kekuasaan atau politik dan harta kekayaan itu. Betapapun kesungguhan membangun akhlak lewat pendidikan, tanpa dibarengi usaha memperbaiki akhlak berpolitik dan penyikapan terhadap harta, maka hasil usaha itu tidak akan sempurna atau bahkan sia-sia. Kemorosotan akhlak masyarakat sebenarnya bersumber dari kedua hal itu, yakni mencintai jabatan dan harta secara berlebihan. Wallahu a'lam. (uin-malang.ac.id)