Sembilan Ukuran Jadi Patokan - Keberhasilan Reformasi Birokrasi

NERACA

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggunakan sembilan ukuran untuk dapat menilai keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah.

"Pertama adalah tidak ada anggaran negara yang dikorupsi dan setiap pemakaiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik," kata Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Senin (10/11).

Menurut dia, saat ini mekanisme penggunaan anggaran sudah sangat ketat dan kecil peluang untuk dapat melakukan korupsi.

"Pemerintah telah menggunakan sistem "at cost" atau dibayar sesuai kebutuhan sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan lebih kecil," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, ketatnya pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat penggunaan anggaran menjadi lebih transparan.

Berikutnya, ukuran keberhasilan reformasi birokrasi adalah tidak adanya pelanggaran dan pemberian sanksi kepada aparatur negara.

Dalam hal ini, Muhammad Yusuf mengatakan perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang pengawasan internal pemerintah guna memperkuat pengawasan.

Selama ini pengawasan internal sudah ada, namun belum berjalan efisien sehingga perlu diperkuat melalui undang-undang agar payung hukumnya lebih kuat, kata dia.

Kemudian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Selanjutnya, semua perizinan yang diajukan masyarakat selesai dengan cepat serta penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif pada jajaran aparatur negara.

Selain itu juga perlu pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan, kata dia.

Ia menambahkan jika semua itu berjalan dengan baik maka hasil pembangunan akan terlihat nyata ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terbukanya lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. [ardi]

BERITA TERKAIT

Nawa Cita Reformasi Agraria, Benarkah?

Oleh : Alfonsius Ladi Ola, Mahasiswa Fikom Universitas Flores Akhir-akhir ini kita dijejali berbagai simpang siur informasi mengenai program reformasi…

Reformasi Sistem Otonomi Daerah

  Oleh: Ariyo DP Irhamna Ekonom INDEF   Hampir dua dekade, otonomi daerah telah berlangsung. Sudah muncul beberapa kepala daerah…

Reformasi Perizinan Investasi Tuntas Akhir Maret - TERMASUK KEBIJAKAN BARU PERPAJAKAN

Jakarta-Pemerintah dalam waktu dekat kembali melakukan reformasi di bidang perizinan investasi termasuk kebijakan perpajakan (tax allowance), sebagai upaya mendorong investor…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengelola Dana Jangka Panjang untuk Infrastruktur akan Meningkat

      NERACA   Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyambut baik Penandatanganan Akta Perjanjian Surat Berharga…

Tahun Politik Diklaim Aman untuk Investasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kondisi politik di Indonesia stabil dan…

Pemerintah Siapkan Penyederhanaan Besar-besaran Perizinan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan besar-besaran perizinan di Indonesia baik di pusat maupun daerah,…