Regulasi Sektor Pertanian Masih Belum Sinergis

Produktivitas Petani Terhambat

Jumat, 31/10/2014

NERACA

Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menuturkan salah satu hambatan petani adalah masih banyak regulasi di bidang pertanian yang dibuat pemerintah ternyata tidak sinergis. "Contohnya tahun 2010 pemerintah membuat program 'go organic'. Namun di satu sisi pemerintah malah membuka kesempatan pendaftaran produk pestisida dan subsidi pupuk buatan," kata Manajer Advokasi KRKP Said Abdullah dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, karena banyak kebijakan bidang pertanian yang tidak sinergis maka program Go Organic tersebut tidak berjalan optimal. "Sehingga, kami rasa pemerintah harus memetakan kelemahan dari berbagai regulasi yang dibuat," katanya.

Terkait keadaan petani saat ini, khususnya petani muda, pihaknya mengusulkan supaya Presiden Jokowi dan Wapres JK mengelurkan kebijakan untuk mendorong petani muda. "Hal itu bisa dilakukan dengan menggulirkan program pertanian agribisnis," kata dia.

Menurut dia, Menteri Pertanian yang baru diharapkan jangan hanya berfokus pada peningkatan produktivitas hasil pertanian. "Untuk mengembangan pertanian dan mencapai cita-cita kedaulatan pangan, saya kira pemerintahan yang baru ini harus menerbitkan regulasi yang fokus dan bersinergi dengan keadaan sekarang," kata dia.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah yang baru membuat peraturan untuk mengatur tentang keberadaan petani muda sebagai penerus bidang pertanian di Indonesia.

Petani di Indonesia saat ini sekitar 80 persen di antaranya berusia di atas 50 tahun, kata Manajer Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah dikutip dari laman yang sama.

"Jika dikategorikan usia petani Indonesia tahun 2014 terdiri dari 61,8 persen berusia lebih dari 45 tahun, 26 persen 35-44 tahun dan 12 persen kurang dari 35 tahun," ujarnya usai menjadi narasumber diskusi jurnalis terkait dengan peran kaum muda dalam pembangunan pertanian.

Menurut Said, usia produktif dan berkurangnya jumlah petani akan berimplikasi pada menurunnya produksi pangan dalam negeri. Selain itu, petani yang tersisa hanyalah mereka yang tua-tua. "Rendahnya kelompok usia muda di sektor pertanian bukanlah fenomena baru, sudah sejak lama kita dihadapkan pada situasi ini dan terus meningkat derajatnya," katanya.

Said menjelaskan bahwa ada banyak alasan yang bisa dijadikan kaum muda enggan kembali ke pertanian, alasan utama tentu saja berkaitan dengan ekonomi. "Petani hingga saat ini masih dipandang sebagai profesi yang tidak menjanjikan, tidak memberikan harapan, petani mengalami kerugian dan bergelut dengan kemiskinan," katanya.

Dia menuturkan dengan stigma demikian, sektor pertanian bukanlah bidang yang dapat menarik perhatian kaum muda, sehingga mereka akan lebih suka bekerja sebagai buruh pabrik atau pergi bekerja di kota. "Pada sisi lain, investasi dan intervensi pemerintah pada kelompok muda di sektor pertanian sangat rendah, dukungan untuk memulihkan minat menjadi petani hampir tidak ada," tegasnya.

Dia menambahkan salah satu contoh keberadaan sekolah-sekolah pertanian justru makin hari makin berkurang, dalam tataran program pun pemerintah tidak ada inisiatif khusus terkait hal ini. "Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari semua kalangan terutama pemerintah, risiko yang ditanggung akan sangat besar jika kemudian kita mengalami defisit tenaga kerja sektor pertanian," tambah Said.

Masih dari laman tersebut, KRKP berharap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo, dapat membuat kebijakan berupa program-program untuk petani muda. "Sepengatahuan kami, pada era pemerintah Pak SBY, tidak ada kebijakan yang bisa mendorong anak muda kembali ke pertanian. Saya berharap yang sekarang ini bisa membuat program untuk anak muda," kata Said Abdullah.

Ditemui usai menjadi pembicara pada diskusi "Petani Terakhir: Hilangnya Petani Muda dari Pertanian", di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Said menuturkan selama ini peran petani muda seolah kurang diperhatikan oleh pemerintah.

"Anak muda atau petani muda ini kalau di sektor pertanian ternyata tidak jadi prioritas, karena dianggap pemuda itu urusannya di Kementerian Pemuda dan Olahraga," katanya.

Padahal, menurut dia, saat ini ada sejumlah anak muda yang sukses menjadi petani muda, seperti delapan orang yang dinobatkan sebagai duta petani muda Indonesia 2014. "Ketiga duta petani muda ini adalah contoh nyata keberhasilan generasi muda di bidang pertanian dalam memajukan bidang pertanian," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan saat ini mayoritas kebijakan di bidang pertanian lebih banyak menjalankan program meningkat produktivitas pertanian tanpa tahu siapa yang memproduksi itu. "Harusnya tidak seperti itu. Jangan sampai negara ini kehilangan petani mudanya," katanya.

Terkait cita-cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang pertanian yakni membangun kedaulatan pangan, pihaknya mengaku optimis hal tersebut bisa terwujud. "Ini harapan menurut saya, kalau memang betul mau mendorong kedaulatan pangan kuncinya cuma satu. Pemerintah harus selalu ada ketika petani membutuhkannya," katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan data yang dimilikinya jumlah petani muda di Indonesia hanya 12 persen dari total jumlah petani yang sebanyak 35,54 juta orang.

Sementara itu, salah seorang duta petani muda asal Jember, Jawa Timur, Tony Aditya (24), yang menggeluti bidang bisnis pertanian atau lebih tepatnya pemasaran produk pertanian mengatakan bahwa peluang pertanian saat ini masih sangat besar sedangkan pesaing bisnis dalam bidang ini sangat sedikit.

"Kalau sekarang 'ngajakin' anak muda jangan bayangin sawah, panas, bayangin duitnya dulu, 'mindset' bisnis, karena produk pertanian kita sangat luas, ada produk pertanian yang dijual, lahan masih luas, tapi penggarapnya masih belum banyak," katanya.