Kesejahteraan Nelayan Harus Diprioritaskan

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri menilai salah satu yang harus menjadi prioritas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, adalah mampu mensejahterakan nelayan Indonesia.

“Dia (Menteri Kelautan dan Perikanan) sangat ingin membenahi sektor kelautan agar transparan. Namun, salah satu yang harus dikerjakan adalah bagaimana agar nelayan Indonesia bisa sejahtera," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Kelautan, Yugi Prayanto di Jakarta, Kamis (30/10). Untuk mencapai itu upaya yang harus dilakukan, yakni dengan memberdayakan sentra-sentra perikanan di mana Presiden akan membuat 1.000 sentra perikanan terpadu.

Selama ini, lanjut Yugi, penanganan pengelolaan kelautan di Indonesia masih banyak yang harus diperbaiki dan disempurnakan. "Dengan kita memiliki seorang menteri yang paham mengenai masalah dan bisnis perikanan kita akan memiliki peluang yang sangat baik dan dapat menghasilkan kebijakan kelautan yang baik," jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, dalam rilisnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan justru menginginkan pemerintah dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan nelayan tradisional serta bisa mengangkat tingkat penghasilan masyarakat pesisir di berbagai daerah.

Pasalnya, hingga masa bakti anggota DPR periode 2009-2014 berakhir belum ada upaya konkret untuk memberikan payung hukum bagi perlindungan dan pemberdayaan nelayan Indonesia. Maka dari itu tugas dari pemerintah baru untuk menyelesaikan itu, dan mengangkat derajat para nelayan.

Direktur Pusat Studi Oseanografi dan Teknologi Kelautan Universitas Surya, Alan F. Koropitan mengingatkan, Indonesia ketika merdeka hanya memiliki luas perairan laut sekitar 100 ribu kilometer persegi, namun dengan adanya Deklarasi Djuanda dan diakui secara internasional maka total luas perairan laut Indonesia menjadi sekitar 5,8 juta kilometer persegi.

"Jadi, luas perairan laut mencapai 70% dari total wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, total pekerja di sektor laut dan pesisir hanya 5,6 juta orang yang terbagi atas 2,3 juta nelayan dan 3,3 juta petambak," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…