Ekspektasi Publik Tinggi

Ketika masa kampanye waktu lalu, Presiden Jokowi menawarkan platform pembangunan yang monumental, yang dikenal dengan “Trisakti”. Khususnya di bidang ekonomi konsep “Trisakti” itu tak lain adalah hasrat menjadikan ekonomi berdikari, yang ditandai oleh kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Platform ini luhur dan spektakuler mengingat tidak mudah menggapai tujuan tersebut karena situasi ekonomi saat ini yang jauh dari kedaulatan dan kemandirian.

Namun patut disadari, bahwa kebijakan ekonomi masa silam yang dibuat bukan oleh semangat kepentingan nasional, yang banyak ditumpangi titipan dari kepentingan luar negeri. Aneka dokumen yang sebagian bisa diunduh lewat internet menunjukkan pembenaran atas dugaan tersebut. Misalnya PP 27/1999 yang membuka peluang asing memiliki saham perbankan nasional hingga 99%!

Sementara itu, kemandirian ekonomi juga makin jauh, antara lain ditampakkan oleh impor pangan dan energi yang membesar, penguasaan asing terhadap SDA dan sektor strategis lain, serta sektor keuangan dan lalu lintas modal yang terintegrasi dengan pasar internasional sehingga menjadi sumber instabilitas ekonomi.

Kondisi ini menyebabkan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi-JK sangat berat. Sedikitnya ada empat pekerjaan utama yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan ekonomi berdikari.

Pertama, memastikan sumber daya ekonomi domestik dikelola oleh bangsa sendiri dan diinduksi nilai tambah sehingga menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Tidak sepatutnya SDA dan sektor-sektor strategis diberikan secara cuma-cuma kepada bangsa lain sehingga menggerus kesempatan ekonomi warga negara sendiri.

Kedua, optimalisasi anggaran negara, baik dari sisi penerimaan maupun belanja, sebagai pengungkit kegiatan ekonomi. Reformasi pajak menjadi keniscayaan untuk menutup kebocoran penerimaan, sekaligus memastikan keadilan ekonomi tercipta. Dari sisi belanja, alokasi mengikuti prioritas pembangunan dan tidak digerogoti oleh belanja birokrasi yang dalam 10 tahun terakhir ini makin menggerus proporsi anggaran negara.

Ketiga, melakukan kajian ulang atas kebijakan ekonomi yang merugikan kepentingan nasional, khususnya terkait kebijakan liberalisasi yang dijalankan secara masif pascareformasi ekonomi. Banjir impor dan defisit neraca perdagangan merupakan dampak atas pilihan kebijakan keterbukaan ekonomi yang tak terukur tersebut. Pasar Indonesia sangat terbuka sehingga amat mudah barang/ jasa dari negara lain yang masuk, sementara tanggul pertahanan ekonomi domestik amat rapuh.

Keempat, memastikan sektor keuangan berdiri kokoh untuk melayani sektor domestik, khususnya sektor riil, dan tidak dijejali dengan aliran dana asing yang sifatnya spekulatif sehingga menjadi pemicu krisis. Sektor perbankan selama ini makin menjauh dari sektor riil dan usaha kecil. Mereka lebih sibuk menyantuni kebutuhan usaha besar dan sektor non-tradebale . Pasar modal dan asuransi dikuasai asing, porsi pelaku ekonomi domestik masih kecil. Lalu lintas modal sangat bebas, sehingga tak ada penyaring yang bagus. Ini semua harus ditata kembali dengan visi kedaulatan dan kemandirian ekonomi.

Lantas bagaimana dengan komposisi kabinet ekonomi yang telah diumumkan? Apakah bisa menjawab tantangan itu? Menteri Koordinator Perekonomian sekurangnya harus memiliki tiga sumber otoritas ini: kepemimpinan, kredibilitas, dan kecakapan. Kepemimpinan yang kuat sangat diharapkan karena harus mengoordinasikan kementerian teknis ekonomi, sehingga setiap kebijakan yang telah disepakati mesti dieksekusi secara cepat.

Adapun kredibilitas lebih banyak menyangkut pengalaman dan benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Pada aspek ini, Sofyan Djalil memiliki bobot yang bagus sehingga fungsi- fungsi tersebut diharapkan bisa berjalan. Bagaimana dengan kecakapan? Tampaknya dari wawasan korporasi cukup mumpuni, namun untuk isu-isu terkait makroekonomi, fiskal, dan moneter/keuangan butuh belajar lebih intensif.

Langkah paling efektif adalah membentuk tim ekonomi yang kuat di bawahnya (deputi) sehingga isuisu di atas dapat ditangani dengan semestinya. Menteri Keuangan adalah figur yang cakap dan tahu masalah, namun bukanlah orang yang tepat dipercaya menduduki jabatan tersebut. Cakap karena tahu aspek fiskal secara baik, namun paradigma ekonominya berbeda dengan platform ekonomi yang diusung oleh Presiden.

Hasrat Presiden untuk memberdayakan dan membongkar anggaran negara akan terhadang oleh pola pikir Menkeu yang selama ini nyaris tak pernah menyuarakan gagasan baru dalam penyusunan dan pengelolaan APBN. Untungnya, Bappenas dikepalai oleh figur yang punya pemikiran bukan ”arus utama”, yang juga kebetulan bukan ekonom.

Adalah pilihan yang tepat jika dikaitkan dengan paradigma pembangunan Presiden. Andrinof Chaniago sudah lama melakukan advokasi kebijakan pembangunan (ekonomi) yang mengarahkan pada penguatan ekonomi domestik, tak mengeksploitasi sumber daya alam, perimbangan Jawa dan Luar Jawa, dan pembangunan maritim melalui Visi Indonesia 2033. Semoga!

Related posts