Megaproyek MP3EI akan Dievaluasi

Target Investasi Belum Tercapai

Rabu, 29/10/2014

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan, Pemerintah akan melakukan evaluasi atas kelanjutan proyek-proyek infrastruktur yang tercantum dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"Semua kebijakan yang bagus tentu diteruskan. Ini karena tidak boleh ada 'interrupted policy'. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dievaluasi," kata Sofyan, usai acara serah terima jabatan Menko Perekonomian di Jakarta, Senin (27/10).

Dia mengatakan, saat ini belum ada rencana lebih lanjut yang akan dilakukan oleh Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo terkait program MP3EI. Namun, kebijakan tersebut bisa diteruskan asalkan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Mantan Menteri Negara BUMN ini bahkan mengaku tidak terlalu mengetahui konsep dan realisasi dari MP3EI sejak 2011 lalu. Meskipun demikian, apabila setelah evaluasi ternyata program itu masih memadai, maka pemerintah akan melanjutkannya.

Hingga Juni 2014, realisasi nilai investasi proyek MP3EI tercatat Rp854 triliun yang terdiri dari 208 proyek infrastruktur dan 174 proyek sektor riil. Bila dibandingkan dengan posisi akhir 2013 yang sebesar Rp838,9 triliun, total realisasi investasi ini tidak bergerak signifikan.

Pencapaian per Juni 2014 tercatat 41,9% dari target yang sebesar Rp2.000 triliun. Adapun kendala utama penyelesaian proyek-proyek MP3EI adalah pembebasan lahan, konflik penggunaan lahan, belum terselesaikannya rencana tata ruang daerah oleh pemerintah daerah serta masih kurangnya pasokan energi listrik, terutama di luar Pulau Jawa.

Sementara pendanaan groundbreaking hingga Juni 2014 sebesar Rp412 triliun berasal dari beberapa sumber. Diantaranya Rp157 triliun atau 38% merupakan investasi BUMN, Rp133 triliun atau 32% dari pemerintah (APBN), Rp29 triliun atau 7% berasal dari investasi swasta serta Rp 93 triliun atau 23% berasal dari investasi campuran.

Dari rincian tersebut, terlihat sumber pendanaan dari nonpemerintah jauh lebih besar dari yang berasal dari pemerintah. Artinya, hampir semua sumber pendanaan sektor riil atau sebanyak 88% berasal dari swasta dan BUMN.

Jika dibedah lagi, dari 88% tersebut, sebesar Rp441 triliun berasal dari swasta dan Rp362 triliun dari BUMN. Dalam periode jangka pendek Juli-Desember 2014, akan ada proyek baru lagi yang akan segera groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp443,5 triliun untuk 132 proyek.

Tantangan berat

Pada kesempatan terpisah, ekonom Andrew Argado mengatakan bahwa Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan cukup berat dalam mendorong pembangunan infrastruktur pada tahun 2015 mendatang di tengah potensi keluarnya dana asing karena kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Rate).

"Pemerintah harus mencari pendanaan yang cukup besar untuk membangun infrastruktur, sementara sentimen kenaikan suku bunga AS berpotensi mendorong 'capital outflow'," ujar pria yang juga Kepala Riset Recapital Securities.

Meningkatnya suku bunga AS itu, menurut dia, akan membuat pasar berspekulasi bahwa imbal hasil Amerika Serikat akan mengalami peningkatan sehingga investor akan mengalihkan dananya dari pasar berisiko.

Di sisi lain, lanjut dia, pemerintah juga harus dapat mengantisipasi perlambatan ekonomi global yang bisa membuat investor enggan masuk ke pasar negara-negara berkembang yang memiliki risiko tinggi.

Andrew menambahkan bahwa sentimen dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga akan mendorong inflasi tinggi yang bisa berdampak pada perlambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. [ardi]