NERACA

Jakarta - Manajer Program Keuangan Terbuka International Finance Corporation, Ghada Teima mengatakan, Indonesia harus memiliki model sendiri yang cukup ideal untuk mengembangkan keuangan inklusif (financial inclusion) karena hingga kini belum ditemukan cara yang berlaku secara global.

"Tidak ada satu model pun yang bisa dipakai secara global karena setiap negara memiliki karateristik berbeda-beda. Meski Tiongkok berhasil dengan bank tanpa kantornya, tapi model yang dipakai di sana belum tentu sukses di Indonesia," kata Teima di Jakarta, Kamis (23/10). Dia mengemukakan, untuk itu, berbagai pihak yang berkepentingan harus saling bekerja sama karena kesinergian antara pembuat regulasi dan kalangan perbankan menjadi penentu kesuksesan.

"Di beberapa negara terbukti sektor swasta dengan sistem pembayaran digital sangat membantu pengembangan finansial inklusif. Ada baiknya, Indonesia mempelajari mengenai ini, tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya cara," katanya. Teima menambahkan, regulasi menjadi hal terpenting dalam pengembangan keuangan terbuka ini karena menghubungkan perbankan dan masyarakat.

Perbankan menerapkan asas kehati-hatian, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah masih kekurangan literasi mengenai lembaga keuangan. "Apakah diperbolehkan nantinya hanya diketahui nama atau alamat, atau harus menggunakan surat keterangan identitas tertentu. Di sinilah pentingnya regulasi yang berpihak untuk mendorong suatu pengembangan," terang dia.

Otoritas Jasa Keuangan segera meluncurkan aturan terkait penerapan bank tanpa kantor (branchless banking) sebagai realisasi sistem keuangan inklusif. Kedalaman askes terhadap perbankan ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank tanpa kantor yang memanfaatkan jasa agen ini diharapkan membuka akses ke bank bagi kalangan masyarakat miskin.

Sementara, berdasarkan hasil data Bank Dunia 2011, akses penduduk Indonesia terhadap bank masih tergolong rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga yakni hanya 19,6%. Sebagai pembanding Malaysia 66,7%, Filipina 26,5%, Thailand 77,7%, Vietnam 21,4%, India 35,2%, China 63,8%, Rusia 48,2%, Brasil 55,9%. [ardi]