Tantangan Ekonomi Jokowi-JK

Jumat, 24/10/2014

Oleh: Dr Agus S Irfani

Lektor Kepala FE Univ. Pancasila

Pemerintahan baru Jokowi-JK menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam pengelolaan ekonomi nasional pada kondisi perekonomian global yang kurang kondusif. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan bahwa negeri Paman Sam itu akan mengurangi, bahkan menghentikan stimulus pembelian obligasi (quantitative easing) di tahun 2015 seiring dengan rencana peningkatan suku bunga acuan AS oleh The Fed.

Kebijakan quantitative easing AS telah mengalirkan sekitar US$65 miliar ke emerging markets termasuk Indonesia. Kebijakan itu telah memberi manfaat luar biasa bagi Indonesia dengan membanjirnya arus dana asing ke pasar modal. Kini pemerintah AS akan melakukan tapering off alias menarik kembali uangnya yang sudah teralir ke emerging markets dengan memangkas pembelian obligasi sekitar US$10 miliar per bulan pada tahun depan.

Sinyal tersebut telah menebar kecemasan ke para pelaku pasar modal global di bursa-bursa saham dunia. Kita dapat bayangkan betapa akan merosotnya kinerja bursa saham Indonesia ketika kebijakan tersebut benar-benar terealisasi di tahun depan. Naiknya suku bunga The Fed akan berdampak pada terjadinya aksi jual di bursa-bursa Asia karena dana asing akan mengalir keluar dari emerging market kembali ke AS.

Tingkat suku bunga acuan AS yang sekarang ini 0,25% kemungkinan akan naik menjadi 1% di tahun 2015 dan 2,25% pada 2016. Pernyataan pimpinan The Fed Janet Yellen soal rencana tersebut telah berdampak langsung pada merosotnya kinerja bursa saham Wall Street, New York AS yang ditandai oleh turunnya indeks Dow Jones (0,70%), indeks S&P (0,61%), indeks Nasdaq (0,59%) pekan lalu. Tak ayal, kondisi tersebut juga dialami oleh hampir seluruh indeks harga saham di bursa global, regional, dan domestik.

Kondisi eksternal lain yang mengkhawatirkan perekonomian global, regional, dan domestik adalah melemahnya “batteray” pertumbuhan ekonomi Tiongkok dari 10% tahun lalu ke 7,2% di kuartal tiga tahun ini. Proses rebalancing ekonomi Tiongkok akan berdampak pada cenderung melambatnya perekonomian negara-negara berkembang di kawasan Asia.

Sementara kondisi ekonomi dalam negeri saat ini dengan basis kebijakan fiskal dan asumsi dasar ekonomi makro ke depan, pendapatan negara dalam RAPBN 2015 direncanakan Rp1.762,3 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan Rp2.019,9 triliun. Sehingga dalam RAPBN 2015 terdapat defisit anggaran sebesar Rp257,6 triliun atau 2,32% terhadap PDB.

Belum lagi masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit) Indonesia yang pada kuartal dua tahun ini tercatat US$ 9,1 miliar atau 4,27% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini antara lain dipicu oleh tingginya impor bahan bakar minyak (BBM) sebagai konsekuensi dari tingginya tingkat konsumsi BBM yang murah dengan subsidi ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut pemerintahan Jokowi-JK harus mampu menempatkan menteri-menteri perekonomian yang handal di bidang fiskal dan moneter serta cermat dalam “membidani” kebijakan terberatnya ketika harus menaikkan harga BBM. Selain dampak sosial politik, kebijakan tersebut juga akan berdampak luar biasa terhadap ancaman inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat.