Program Pensiun Dini Harus Terkonsep

Jumat, 26/08/2011

NERACA

Jakarta----Pemerintah diminta membuat program pensiun dini yang terkonsep. Sehingga dampaknya benar-benar bisa dirasakan untuk menekan anggaran belanja. "Pensiun dini desainnya harus benar. Jangan sampai menimbulkan moral hazard di mana PNS yang produktif malah terdorong pensiun dini. Atau sebaliknya, yang pensiun dini dianggap tidak mampu atau kalah lobi," kata ekonom Drajat Wibowo kepada wartawan di Jakarta,25/8

Oleh karena itu, kata Drajat, pemerintah jangan sampai salah mendesain pensiun dini tersebut. Karena salah target, justru akan membuat produktivitas PNS di kementerian/lembaga tidak akan naik dan takk membaik. “Ujung-Ujungnya pensiun dini menjadi tidak efektif dalam menekan anggaran pegawai,” tambahnya.

Lebih jauh kata Wakil Ketua umum PAN ini menambahkan secara agregat produktivitas PNS di Indonesia sangat rendah. Hanya sedikit yang produktivitasnya tinggi, sehingga kebijakan moratorium tidak signifikan menekan pemborosan anggaran gaji pegawai dalam APBN.

Menurut Drajat, sumber pemborosan utama anggaran pegawai dalam APBN adalah justru pegawai-pegawai lama. Ada dua jenis pemborosan oleh para PNS lama ini. Pertama adalah pemborosan langsung dalam bentuk gaji dan tunjangan yang jumlahnya besaran.

"Ada juga pemborosan tak langsung berupa biaya perjalanan dinas yang direkayasa, tender proyek yang diatur di belakang layar, dan lain-lain," terangnya

Dikatakan Dradjad, pegawai-pegawai lama lebih lihai juga bermain APBN. Sehingga moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS baru mulai 1 September 2011 sampai Desember 2012 tidak efektif. "Moratorium arahnya hanya kepada pegawai baru yang masih lugu-lugu," sentil Dradjad.

Namun Drajat memberi apresiasi terkait program pensiun dini yang akan diterapkan Kementerian Keuangan guna menawarkan 1.000 pegawai yang berpotensi pensiun dini.

Ditempat terpisah, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Asmawi Rewansyah mengaki postur PNS memang perlu diperbaiki selama "moratorium". Alasannya saat ini terjadi ketimpangan jumlah PNS antarinstansi/daerah. "Ada daerah atau instansi yang kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) sementara yang lainnya kelebihan. Juga terlalu banyak formasi untuk tata usaha atau administrasi padahal yang dibutuhkan posisi yang lain seperti penyuluh pertanian, dokter atau perawat," katanya.

Asmawi memberi contoh, ada daerah yang PNS-nya mencapai 4.600 orang dan daerah tetangganya 12.600 orang. Namun daerah yang pegawainya lebih sedikit tersebut ternyata mampu memberikan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakatnya. Padahal jumlah penduduk dan potensi kedua daerah hampir sama.

Lebih jauh Asmawi menyoroti ketimpangan formasi PNS. "Sekarang memang tidak ideal baik antarinstansi, antardaerah tidak ideal. Kebanyakan juga tenaga tata usaha dan administrasi padahal yang dibutuhkan penyuluh pertanian, dokter, dan perawat," katanya.

Menurut Asmawi, moratorium bukan berarti penghentian sama sekali penerimaan PNS karena ada beberapa posisi atau formasi tertentu yang perlu terus diisi seperti sipir penjara. "Kalo sipir penjara ada yang pensiun dan tidak ada penggantinya maka nanti banyak narapidana yang kabur. Guru juga, kalau ada pensiun bagaimana?" katanya.

Yang jelas, kata Asmawi, kebijakan yang lebih tepat sebenarnya adalah "zero growth" (pertumbuhan nol persen). Karena itu untuk memperbaiki postur PNS maka jika ada pegawai tata usaha atau administrasi yang pensiun harus diisi untuk posisi penyuluh pertanian, dokter atau perawat. Apalagi, saat ini sekitar 200.000 PNS setiap tahunnya pensiun. Jika tidak ada pegatian terhadap yang pensiun maka bisa memengaruhi pelayanan dan lainnya. **cahyo