Hadapi Risiko Ekonomi Akibat Gagal Panen

Asuransi Petani

Sabtu, 04/10/2014

Masalah gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam maupun ledakan serangan hama yang terjadi secara sporadis di berbagai wilayah di Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit di sektor pertanian. Guna menekan kerugian yang dialami petani, realisasi asuransi pertanian yang lebih masif sangat diperlukan.

NERACA

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, musim kemarau tahun 2014 lebih kering dan lebih panjang. Penyebabnya adalah El Nino, fenomena naiknya suhu muka laut di Samudra Pasifik yang memengaruhi pembentukan awan dan curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.

Lantaran anomali musim kemarau yang tahun ini lebih kering dan masanya lebih panjang ini, para petani di berbagai tempat di Indonesia menelan kerugian akibat gagal panen. Di Jawa Tengah misalnya. Kemarau berkepanjangan telah menyebabkan sawah mengering, sehingga banyak petani yang merugi dan menganggur.

Kendala yang sama juga dialami oleh petani di Sumatera Barat misalnya, kekeringan telah menyebabkan kegagalan panen seluas 70 hektare, di dua Nagari yaitu di Jorong Durian, Jorong Mudiak Kenagarian Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, dan di Nagari Sariak Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Tak ayal, petani pun mengalami kerugian puluhan juta Rupiah.

Menghadapi risiko kerugian ekonomi akibat faktor alam, asuransi perlu dilakukan karena para pelaku agribisnis, petani maupun pengusaha terutama dalam kegiatan budidaya dan pemasaran hasil pertanian, membutuhkan perlindungan.

Asuransi pertanian sebenarnya bukan istilah baru dalam pembangunan sektor pertanian. Banyak negara, khususnya negara maju telah menggunakan instrumen kebijakan ini untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani, termasuk India dan Iran yang menerapkannya secara luas. Namun di Indonesia sendiri, sektor pertanian merupakan salah satu pasar yang belum dilirik oleh perusahaan asuransi.

Program Asuransi pertanian merupakan salah satu bentuk perjanjian antara petani melalui kelompok dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.

Maka dari itu, apabila diterapkan secara luas maka ada harapan pendapatan petani dapat terjamin dan mengurangi tingkat kerugian memang bila terjadi suatu bencana alam atau gangguan lainnya.

Asuransi jenis itu diyakini dapat memberi perlindungan serta rasa aman dalam usaha tani. Dengan begitu, ancaman gagal panen tidak menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para petani.

Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Menteri Pertanian Suswono mendorong agar asuransi pertanian segera diterapkan untuk menjamin perlindungan petani terhadap lahan garapannya yang rentan dari berbagai peluang kegagalan panen seperti ancaman bencana alam.

"Asuransi pertanian memiliki kedudukan yang sangat penting. Salah satu manfaatnya adalah bisa melindungi petani dari ancaman kegagalan panen misalnya karena kekeringan atau banjir," kata Suswono di Subang, Jawa Barat belum lama ini

Menurut Suswono, setidaknya pemerintah harus menganggarkan untuk premi asuransi sebesar Rp8 triliun atau 8% dari nilai potensi panen per hektarnya. Dukungan keuangan yang diusahakan pemerintah ini dibutuhkan untuk menanggung biaya premi, khususnya pada tahap awal pelaksanaan skim asuransi ini. Upaya ini diperlukan sebagai salah satu alternatif kebijakan pembiayaan asuransi pertanian di Indonesia.

Sejauh ini, Kemtan telah mengujicoba sistem asuransi itu di sejumlah lokasi di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera selatan lewat program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Pilot project sistem AUTP telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu dan kegiatan yang diajukan saat ini merupakan lanjutan untuk mematangkan pelaksanaannya dilapangan.

Kemungkinan, kata Suswono, asuransi pertanian itu dapat diterapkan pada 2015 dan pada tahun ini baru tahap persiapan. Artinya, penerapan asuransi itu akan dieksekusi oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Untuk itu, saya berharap Jokowi dapat melindungi petani dengan penerapan asuransi pertanian secara lebih masif,” ujar dia