NERACA

Sukamandi - Menteri Pertanian Suswono menegaskan salah satu masalah utama sektor pertanian adalah minimnya lahan. Untuk itu dirinya mengingatkan kepada para pengusaha maupun pengembang properti jika ingin melakukan ekspansi usaha di daerah harus melihat ketersediaan lahan. Dia pun melarang lahan produktif dijadikan permukiman atau pembangunan pabrik maupun mal. "Lahan tetap menjadi masalah krusial. Makanya, saya melarang lahan produktif dialihfungsikan," tegasnya, saat acara Chief Editor Meetings di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (30/9).

Lebih jauh Suswono mengatakan, pelarangan ini khususnya ditujukan bagi daerah-daerah yang produk pertaniannya memang untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional, seperti daerah penghasil padi di Sukamandi, Karawang, dan wilayah Jawa Barat lainnya. Pasalnya, apabila Indonesia mau berswasembada pangan, maka mau tidak mau, lahan pertanian pun harus besar tidak semakin menipis. Idealnya, imbuh Suswono, satu petani memiliki dua hektar sawah jika mau hasil produksi dan pendapatan yang didapatkan mencukupi.

Faktanya, kata dia, saat ini petani Indonesia hanya memiliki 0,3 hektar lahan per sawah yang bisa digarap. "Bagaimana petani sejahtera kalau lahannya terus menipis. Sedangkan Thailand saja satu petani bisa menggarap tiga hektar sawah," ucapnya.

Oleh karena itu, pemerintahan baru di bawah Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla harus menambah lahan produktif sehingga skala usaha petani terus meningkat. Alhasil, produksi pun bisa terus digenjot.

“Dengan begitu saya yakin bisnis agribisnis akan menjadi menarik. Selama ini pendapatan petani hanya sekitar Rp12 juta per tahun. Tapi jika lahannya ditambah produksinya bisa meningkat pendapatan meningkat. Tentunya, petani akan menjadi profesi yang menarik," klaim Suswono.

Moratorium

Sebelumnya Ketua Umum KTNA Pusat, Winarno Tohir, mengaku gerah dengan maraknya alih fungsi lahan sawah yang menjadi areal perumahan maupun industri. Karena itu dia mendukung langkah Kementerian Pertanian untuk melakukan moratorium alih fungsi lahan guna mempertahankan produksi dan persediaan pangan ke depan.

“Kita dukung upaya itu. Apa pun peruntukkannya, alih fungsi lahan khususnya sawah harus dihentikan,” tegas Winarno. Kehadiran moratorium ini dianggap penting untuk mengerem laju kehilangan sawah produktif di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Saat ini, laju kehilangan sawah di Indonesia mencapai 110 ribu hektar per tahun. Di sisi lain, kemampuan mencetak lahan baru hanya 45 ribu hektar per tahun.

Dia  juga mengaku, geram melihat lahan pertanian produktif berubah menjadi kawasan pemukiman baru. Hal itu, dapat mengancam produksi pangan. Lebih-lebih saat ini pemerintah sendiri sulit mewujudkan atau mencetak lahan sawah baru di sejumlah daerah.  “Mencetak sawah baru itu lebih mahal dan butuh waktu banyak. Lebih baik, pertahankan yang sudah ada dan produktifitasnya ditingkatkan,” sarannya.

Winarno juga menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan produksi pangan hingga terjadi surplus pangan. Namun kondisi lahan persawahan saat ini sudah sangat terbatas. Hal ini terjadi karena banyak lahan potensial untuk persawahan beralih fungsi. “Di samping memang tidak ada kesiapan daerah untuk mengimplementasikan UU No.41/2009, sulit rasanya dilakukan karena pemerintah daerah sendiri tidak melaksanakan pembangunan sesuai tata ruang yang ada,” tandas Winarno. [agus]