DPR Sepakati APBN 2015 Rp2.093,5 Triliun

NERACA

Jakarta - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Dana buat pemerintahan baru itu senilai Rp2.039,5 triliun.

Ketua Sidang Paripurna Sohibul Iman menyatakan seluruh anggota DPR yang hadir menerima usulan Badan Anggaran. "Kita menyepakati UU APBN tahun anggaran 2015," ujarnya di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (29/9).

APBN 2015 menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.793,6 triliun. Itu terdiri atas penerimaan dalam negeri, baik dari pajak maupun non-pajak mencapai Rp 1.790,3 triliun, ditambah hibah Rp 3,2 triliun.

Sementara alokasi belanja terdiri atas pengeluaran pemerintah pusat Rp 1.392,4 triliun ditambah Rp 647,04 triliun berupa dana transfer daerah. Alhasil, APBN yang akan dikelola Presiden Terpilih Joko Widodo ini defisit Rp 245,89 triliun.

"Itu setara 2,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto," kata Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit dalam pembacaan hasil panitia kerja APBN.

Adapun lebih detail, asumsi utama APBN 2015 sebagai berikut, yaitu Pertumbuhan ekonomi 2015 ditargetkan 5,8 persen, Inflasi 4,4 persen, Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Rp 11.900 per USD, Tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6 persen, ICP USD 105 per barel, Lifting minyak bumi 900.000 barel per hari, Lifting gas bumi 1.248 ribu setara barel minyak per hari, Penerimaan migas Rp 312,97 triliun, PNBP Migas Rp 13,99 triliun dan cost recovery USD 16 miliar, Pendapatan Mineral dan Batu Bara Rp 24,599 triliun, PNBP mineral dan batu bara Rp 16,06 triliun.

Sementara, untuk subsidi energi dianggarkan sebesar Rp 344,7 triliun yang terdiri dari subsidi BBM, BBN, LPG, dan LGV ditetapkan Rp 276,01 triliun dan subsidi listrik Rp 68,68 triliun. Defisit anggaran ditargetkan 2,21 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 245,8 triliun.

Pembiayaan utang pemerintah ditetapkan sebesar Rp 254,8 triliun dan pembiayaan non utang sebesar Rp 8,961 triliun.

Sebelumnya, presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk tim transisi yang bertugas menjadi jembatan peralihan kekuasaan dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan SBY sudah menyiapkan diri untuk berdiskusi dengan presiden terpilih terkait penepatan postur APBN 2015.

Menurutnya, dalam mengerjakan roda kepemimpinannya dirinya membutuhkan ruang fiskal agar saat menjabat bisa langsung mengerjakan program kerjanya. Dengan begitu dia yakin pemerintahan dapat bergerak lebih cepat. Sebab program kerja dari penjabaran visi dan misinya sudah masuk dalam perencanaan APBN 2015. “Kita minta ruang fiskal sebanyak-banyaknya," jelasnya.

Namun demikian dirinya mengaku telah menyiapkan strategi agar program-program kerja prioritasnya bisa tetap berjalan di tahun anggaran 2015. “Hanya perlu mengubah nomenklatur dari setiap mata anggaran,” tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Temu Bisnis Pengembang Raih Transaksi Rp10 Triliun

Temu Bisnis Pengembang Raih Transaksi Rp10 Triliun NERACA Nusa Dua, Bali - Kongres The International Real Estate Federation (FIABCI) di…

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kecepatan dan kelancaran pembahasan Rancangan…

Caleg DPR RI A. Bagus Pekik : Kerjasama Daerah Antar Kota dan Kabupaten Sukabumi Sangat Positif - Sukabumi Harus Bangun KEK dan Menjadi Destinasi Wisata

Caleg DPR RI A. Bagus Pekik : Kerjasama Daerah Antar Kota dan Kabupaten Sukabumi Sangat Positif Sukabumi Harus Bangun KEK…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

China Berhasil Kuasai Ekonomi Dunia Dalam Waktu Singkat

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Helmy Fuady menunjukkan data bahwa Cina…

Pemerintah Izinkan KEK Arun Lhokseumawe

      NERACA   Aceh - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat telah memberikan izin Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe,…

Butuh Rp600 Triliun untuk Benahi Transportasi Jabodetabek

  NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek…