BBM Untuk Kesejahteraan Rakyat - Oleh Bani Saksono (Harian Ekonomi Neraca)

Saat berjaya di bidang energi, Indonesia cukup terpandang di organisasi eksportir minyak dunia (Opec). Bahkan, suatu periode, Menteri Pertambangan Indonesia, ketika itu Prof Subroto terpilih menjadi orang nomor satu di organisasi tersebut dengan jabatan sekretaris jenderal (sekjen).

Namun, pada rentang beberapa periode kemudian, Indonesia harus keluar dari organisasi yang menentukan fluktuasi harga minyak dunia. Penyebabnya, karena Indonesia terjerat impor minyak yang jumlahnya bahkan melampaui nilai ekspornya. Jadilah Indonesia yang semula eksportir menjadi importer. Tingkat ketergantungan kita terhadap asing, khususnya di sektor energi makin menjadi-jadi.

Ironisnya, masyarakat sudah lama terbuai dengan patokan harga yang sudah disubsidi, yaitu harga yang ditetapkan di bawah harga keekonomian. Harga keekonomian tentu saja dihitung berdasarkan biaya operasional, manajemen, plus marjin sebagai keuntungan pemerintah. Tahun demi tahun kuota BBM bersubsidi terus bertambah hingga pada titik yang mengawatirkan.

Jika sasaran penyaluran BBM bersubsidi itu tepat sasaran, tentu saja bakal berbuah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat banyak. Kemiskinan berkurang, karena masyarakat miskin berhasil mengembangkan sektor produktif kreatif. Status sosialnya pun meningkat, dari semula kelompok usaha mikro, tumbuh menjadi usaha kecil. Sedangkan pelaku usaha kecil bergerak menjadi pengusaha menengah.

Yang terjadi adalah, jumlah kemiskinan tak berkurang, tapi cenderung bertambah. Pertumbuhan kelas ekonomi di level bawah tak banyak berubah. Dari hasil kajian dan pantauan di lapangan pemasaran, ditemukan fakta bahwa BBM bersubsidi itu lebih banyak dinikmati oleh sektor industri dan orang-orang yang mampu.

Tak jarang, para penerima BBM bersubsidi i orang ketahuan saat menimbun

Tak jarang secara kasat mata, banyak mobil papan atas yang tak malu mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jenis premium, bukan pertamax atau yang diusahakan oleh perusahaan asing seperti Shell dan Petronas. Contoh lainnya adalah masih banyaknya pelaku ekonomi yang menjual dagangannya untuk mendapat rente harga harga bersubsidi dengan harga tanpa subsidi.

Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah tak mampu mengendalikan dan mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tidak salah sasaran? Pertanyaan lainnya yang juga penting diketahui masyarakat adalah berapa sebetulnya biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk memproduksi minyak tersebut. Dari situ data dapat diperbandingan, harga keekonomian untuk masyarakat di posisi berapa. Kesimpulannya adalah betulkah harga BBM saat ini berada di bawah harga keekonomian hingga harus dinaikkan agar tak membebani APBN. []

Related posts