BBM Untuk Kesejahteraan Rakyat - Oleh Bani Saksono (Harian Ekonomi Neraca)

Saat berjaya di bidang energi, Indonesia cukup terpandang di organisasi eksportir minyak dunia (Opec). Bahkan, suatu periode, Menteri Pertambangan Indonesia, ketika itu Prof Subroto terpilih menjadi orang nomor satu di organisasi tersebut dengan jabatan sekretaris jenderal (sekjen).

Namun, pada rentang beberapa periode kemudian, Indonesia harus keluar dari organisasi yang menentukan fluktuasi harga minyak dunia. Penyebabnya, karena Indonesia terjerat impor minyak yang jumlahnya bahkan melampaui nilai ekspornya. Jadilah Indonesia yang semula eksportir menjadi importer. Tingkat ketergantungan kita terhadap asing, khususnya di sektor energi makin menjadi-jadi.

Ironisnya, masyarakat sudah lama terbuai dengan patokan harga yang sudah disubsidi, yaitu harga yang ditetapkan di bawah harga keekonomian. Harga keekonomian tentu saja dihitung berdasarkan biaya operasional, manajemen, plus marjin sebagai keuntungan pemerintah. Tahun demi tahun kuota BBM bersubsidi terus bertambah hingga pada titik yang mengawatirkan.

Jika sasaran penyaluran BBM bersubsidi itu tepat sasaran, tentu saja bakal berbuah kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat banyak. Kemiskinan berkurang, karena masyarakat miskin berhasil mengembangkan sektor produktif kreatif. Status sosialnya pun meningkat, dari semula kelompok usaha mikro, tumbuh menjadi usaha kecil. Sedangkan pelaku usaha kecil bergerak menjadi pengusaha menengah.

Yang terjadi adalah, jumlah kemiskinan tak berkurang, tapi cenderung bertambah. Pertumbuhan kelas ekonomi di level bawah tak banyak berubah. Dari hasil kajian dan pantauan di lapangan pemasaran, ditemukan fakta bahwa BBM bersubsidi itu lebih banyak dinikmati oleh sektor industri dan orang-orang yang mampu.

Tak jarang, para penerima BBM bersubsidi i orang ketahuan saat menimbun

Tak jarang secara kasat mata, banyak mobil papan atas yang tak malu mengisi bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jenis premium, bukan pertamax atau yang diusahakan oleh perusahaan asing seperti Shell dan Petronas. Contoh lainnya adalah masih banyaknya pelaku ekonomi yang menjual dagangannya untuk mendapat rente harga harga bersubsidi dengan harga tanpa subsidi.

Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah tak mampu mengendalikan dan mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tidak salah sasaran? Pertanyaan lainnya yang juga penting diketahui masyarakat adalah berapa sebetulnya biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk memproduksi minyak tersebut. Dari situ data dapat diperbandingan, harga keekonomian untuk masyarakat di posisi berapa. Kesimpulannya adalah betulkah harga BBM saat ini berada di bawah harga keekonomian hingga harus dinaikkan agar tak membebani APBN. []

BERITA TERKAIT

Selain untuk Pertanian, AMMDes Juga Bisa Jadi ‘Feeder’ Ambulans

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan teknologi Alat Mekanik Multifungsi Pedesaan (AMMDes) agar bisa dimanfaatkan di berbagai daerah…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…

Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Allhamdulilah dalam debat terakhir capres dan cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ada Kartel Tiket Pesawat?

KPPU tidak pernah setuju penetapan tarif batas bawah ini karena akan menutup perusahaan lain yang efisien untuk bersaing secara sehat.…

Menhub: Takkan Subsidi Tiket Pesawat

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak akan mensubsidi tiket pesawat niaga berjadwal untuk menekan harga tiket pesawat yang selama…

Agen Sambut Baik Turunnya Harga Tiket

Sejumlah agen perjalanan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menyambut gembira kebijakan Pemerintah Pusat yang telah mengeluarkan aturan baru terkait penurunan…