NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menyatakan akan mengawal kebijakan distribusi bahan bakar minyak khususnya untuk solar bersubsidi yang diperuntukkan kepada nelayan. "Pemerintahan yang baru, harus memprioritaskan kepastian akan ketersediaan solar bersubsidi untuk nelayan dalam lima tahun ke depan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, dalam diskusi mengenai roadmap kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin (22/9).

Dia mengatakan, perlu adanya pengkajian yang lebih jauh tentang masalah ketidakkonsistenan BBM bersubsidi, baik dari sisi regulasi atau dari format distribusi. "Kami ingin para pemangku kepentingan meninjau ulang hal ini, terutama terkait keberlangsungan operasional nelayan," terangnya.

Yugi pun berharap nantinya akan ada sistem yang baik, terjadwal, rutin, dan konsisten. "Apa yang menghambat, kita lihat juga apakah dari sisi regulasinya ada yang perlu dirubah atau justru dari masalah operasionalnya," tambahnya. Dia mengemukakan perlu adanya 'special master list' yang bisa memonitor dan memastikan untuk keberlanjutan pasokan.

Pasalnya, lanjut Yugi, sebanyak 60% dipakai untuk biaya operasional nelayan berupa membeli bahan bakar. Oleh karena itu, dirinya mendorong agar pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan aman. Agar distribusi dan efektifitas dari BBM bersubsidi untuk nelayan ini berjalan lancar, maka pemerintah harus memiliki data yang valid terkait dengan kondisi nelayan di lapangan sebagai dasar pemberian subsidi bahan bakar minyak untuk nelayan.

"Kami berharap ada data yang valid mengenai berapa banyak nelayan yang bisa memiliki akses ke SPBU, yang memiliki akses ke bank hingga berapa nelayan yang ekonominya mengalami peningkatan,"  ujarnya. Menurut Yugi, data-data mengenai kondisi nelayan ini akan sangat dibutuhkan, terutama terkait dengan akses bahan bakar bersubsidi.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf menambahkan, pemerintah memiliki program  'smartcard' untuk meng-input data seluruh nelayan yang layak mendapatkan BBM bersubsidi. Namun sayang, pemerintah daerah sepertinya kurang merespon.

“Kami keluarkan program 'smartcard' untuk bisa dilakukan pendataan,” aku Gellwynn. Karena kartu ini, lanjut dia, berfungsi sebagai penanda bagi nelayan untuk bisa mendapatkan bantuan termasuk BBM bersubsidi jikan nantinya ada kebijakan baru.

Mengingat biaya yang dikeluarkan untuk BBM mengambil porsi 70% dari total biaya melaut. “ Maka dari itu, BBM sangat penting buat nelayan, terutama nelayan kecil yang permodalannya terbatas,” imbuhnya. Mengingat besar nelayan Indonesia masih nelayan tradisional dengan modal terbatas. Karena itu jika tidak mendapatkan BBM bersubsidi, bisa dipastikan mereka bakal kehilangan mata pencaharianya di laut.

"Jika nelayan kecil tidak mendapatkan BBM subsidi merekalah yang paling menderita,” tandasnya. Berdasarkan pertemuan yang dilakukan KKP Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, BPH Migas dan Pertamina rencana kebutuhan BBM bersubsidi/JBT khusus Nelayan Tahun 2015 per Kabupaten/Kota dengan nomenklatur khusus BBM bersubsidi untuk nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengusulkan kuota BBM bersubsidi untuk sektor kelautan dan perikanan sebesar 2.795.147 KL. Adapun rinciannya yakni alokasi BBM untuk perikanan tangkap sebesar 1.195.147 KL dan perikanan budidaya sebesar 600.000 KL.

Sementara, jika berkaca pada data tahun 2013, penyerapan BBM di tingkat nelayan hanya mencapai 1.698.424 Juta Kl.  Untuk itu KKP meminta PT Pertamina selaku penyalur BBM bersubsidi agar menyampaikan data tentang penyerapan BBM para nelayan pada setiap titik distribusi BBM. [agus]