Pemerintah Baru Diwarisi Utang Rp108 Trilliun - Jatuh Tempo Tahun Depan

NERACA

Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, harus bekerja keras saat resmi menjabat. Pasalnya, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah "mewariskan" utang sebesar Rp108 triliun.Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, mengatakan jumlah utang negara tersebut akan jatuh tempo pada 2015 mendatang.

"Jumlah utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2015 sebesar Rp108 triliun. Ini porsinya untukproject loandanprogram loanyang bunganya tiga persen. Sedangkan obligasi (Surat Berharga Negara/SBN) mencapai 63%," ujar Andin, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9).

Lebih jauh dia menjelaskan, untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,6 triliun dengan penarikan Rp2 triliun serta pembayaran cicilan pokok pinjaman negatif Rp400 miliar. Dan untuk pinjaman luar negeri berjumlah negatif Rp23,8 triliun yang meliputi penarikan Rp47 triliun. Jumlah ini terdiri dari pinjaman program Rp7,1 triliun dan pinjaman proyek Rp39,9 triliun.

Sementara untuk SBN, pada tahun depan rencananya akan diterbitkan sebesar Rp304,9 triliun. Namun hal ini masih belum diputuskan karena menunggu kesepakatan antara pemerintah dengan DPR soal besaran defisit anggaran."Utang luar negeri yang SBN-nya belum diketok, karena belum tahu defisitnya, karena kan harus matching. Tapi yang lain-lain kan sudah dibahas dengan komisi-komisi terkait," tandas dia.

Selain itu juga pemerintah mendatang bakal menanggung beban penambahan hutang kembali mengingat Panitia kerja Badan Anggaran (Panja Banggar) DPR RI menyepakati sementara pinjaman luar negeri dan dalam negeri pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Kesepakatan tersebut disetujui dalam rapat kerja antara pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia bersama Panja Banggar DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasona Laoly.

Adapun dalam rapat tersebut membahas mengenai defisit dan pembiayaan RAPBN 2015. Sementara postur pinjaman utang luar negeri Indonesia dalam RAPBN 2015 meningkat dibanding APBN-P 2014. Sedangkan pada APBN-P 2014 pinjamannya sebesar Rp13,4 triliun, dan di 2015 diusulkan menjadi Rp23,8 triliun.

Selain itu, untuk pinjaman dalam negerinya yang tercatat di RAPBN 2015 diusulkan pemerintah lebih kecil dari APBN-P 2014. Sebelumnya, pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp2,17 triliun, sedangkan untuk tahun depan diusulkan menjadi Rp1,6 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Hari Ini Penyampaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang Baru

Hari Ini Penyampaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang Baru NERACA Sukabumi - Ketua Badan Musyawarah (Banmus)…

Strategi Pemerintah Atasi Defisit Neraca Migas

      NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Djoko Siswanto membeberkan sejumlah strategi…

Eksportir Wajib Konversikan 50% DHE - PEMERINTAH SIAPKAN ATURAN KHUSUS (PP)

Jakarta-Pemerintah akhirnya siap menerbitkan aturan yang mewajibkan eksportir mengkonversi devisa hasil ekspor (DHE) yang semula berbentuk mata uang asing ke rupiah.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementan, Kemendag atau Bulog Yang Dievaluasi - Impor Beras

  NERACA   Jakarta – Persoalan impor beras mengemuka saat perseteruan antara Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Perdagangan.…

Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2018 Capai 5,2%

  NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018…

Harapan DPR Kepada Pemimpin Bekasi

      NERACA   Jakarta – Pasca dilantiknya Walikota Bekasi Rahmat Efendi dan Wakil Walikota Tri Adhiyanto, Anggota DPR…