Pemerintah Baru Diwarisi Utang Rp108 Trilliun - Jatuh Tempo Tahun Depan

NERACA

Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, harus bekerja keras saat resmi menjabat. Pasalnya, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah "mewariskan" utang sebesar Rp108 triliun.Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto, mengatakan jumlah utang negara tersebut akan jatuh tempo pada 2015 mendatang.

"Jumlah utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2015 sebesar Rp108 triliun. Ini porsinya untukproject loandanprogram loanyang bunganya tiga persen. Sedangkan obligasi (Surat Berharga Negara/SBN) mencapai 63%," ujar Andin, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9).

Lebih jauh dia menjelaskan, untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,6 triliun dengan penarikan Rp2 triliun serta pembayaran cicilan pokok pinjaman negatif Rp400 miliar. Dan untuk pinjaman luar negeri berjumlah negatif Rp23,8 triliun yang meliputi penarikan Rp47 triliun. Jumlah ini terdiri dari pinjaman program Rp7,1 triliun dan pinjaman proyek Rp39,9 triliun.

Sementara untuk SBN, pada tahun depan rencananya akan diterbitkan sebesar Rp304,9 triliun. Namun hal ini masih belum diputuskan karena menunggu kesepakatan antara pemerintah dengan DPR soal besaran defisit anggaran."Utang luar negeri yang SBN-nya belum diketok, karena belum tahu defisitnya, karena kan harus matching. Tapi yang lain-lain kan sudah dibahas dengan komisi-komisi terkait," tandas dia.

Selain itu juga pemerintah mendatang bakal menanggung beban penambahan hutang kembali mengingat Panitia kerja Badan Anggaran (Panja Banggar) DPR RI menyepakati sementara pinjaman luar negeri dan dalam negeri pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Kesepakatan tersebut disetujui dalam rapat kerja antara pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia bersama Panja Banggar DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yasona Laoly.

Adapun dalam rapat tersebut membahas mengenai defisit dan pembiayaan RAPBN 2015. Sementara postur pinjaman utang luar negeri Indonesia dalam RAPBN 2015 meningkat dibanding APBN-P 2014. Sedangkan pada APBN-P 2014 pinjamannya sebesar Rp13,4 triliun, dan di 2015 diusulkan menjadi Rp23,8 triliun.

Selain itu, untuk pinjaman dalam negerinya yang tercatat di RAPBN 2015 diusulkan pemerintah lebih kecil dari APBN-P 2014. Sebelumnya, pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp2,17 triliun, sedangkan untuk tahun depan diusulkan menjadi Rp1,6 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

Beban Utang Negara

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan masyarakat tak khawatir terhadap kebijakan pemerintah untuk berutang. Alasannya, utang merupakan responsibility choice dan strategi…

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…