NERACA

Dalam Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, karyawan perusahaan swasta maupun BUMD/BUMN wajib menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus berupaya meningkatkan layanan. 

Pada semester tahun ini, BPJS Kesehatan tercatat telah membayarkan klaim fasilitas kesehatan, sebesar Rp16,4 triliun. Menariknya, berdasarkan laporan 12 Kantor Divisi Regional BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia, rata-rata jumlah hari penyelesaian klaim jauh lebih cepat daripada ketentuan batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 15 hari.

Saat ini, BPJS Kesehatan telah memiliki 103 kantor cabang, 367 kantor layanan operasional kabupaten/kota, dan 1.212 BPJS Kesehatan Center. Untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat, khususnya para pekerja di kawasan industri, lembaga juga telah membuka 19 liaison officer.

Disamping itu, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 30 perusahaan asuransi swasta melalui skema koordinasi manfaat atau coordination of benefit (CoB) dalam memberikan tambahan manfaat non-medis bagi masyarakat yang menginginkan manfaat lebih. 

Perusahaan asuransi swasta yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan lembaga ini, antara lain PT MNC Life Assurance, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera, PT Equity Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Asuransi Sinar Mas, PT Asuransi AXA Mandiri Financial Service, PT Lippo Insurance, PT Asuransi AXA Financial Indonesia, dan lainnya.