Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – Bond Research Institute

Secara definisi, ekonomi bukan perihal keadilan; ekonomi juga bukan perihal kemiskinan. Ekonomi adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber-sumber daya negara secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal bagi kepentingan rakyat. Secara tak langsung, definisi itu telah mengandung agenda distribusi pembangunan (keadilan) dan agenda peningkatan kesejahteraan rakyat (kemiskinan). Meski ada saja yang mengaitkan ekonomi dengan kemakmuran, namun pokok kebijakan dalam ranah ekonomi adalah pencapaian stabilitas, pertumbuhan, dan distribusi hasil-hasil pembangunan secara terukur, transparan dan wajar.

Apakah perekonomian kita sudah mencapai kondisi tersebut? Belum sama sekali. Salah satu kelemahan sistem perekonomian Indonesia kini adalah ketimpangan peran/koordinasi/hasil antara elemen pusat dan daerah. Inilah hal yang menyebabkan integritas struktur perekonomian kita lemah dan rentan terhadap dinamika global. Dengan kondisi seperti ini, maka akan besar sekali room for making excuses oleh otoritas perekonomian apabila rumusan kebijakan ternyata berujung tak efektif. Ini yang sering terjadi berulang kali dan yang patut disayangkan adalah, masyarakat Indonesia cenderung terlalu pemaaf atau pelupa dengan berbagai kasus terkait ekonomi dalam sejarah reformasi. 

Terkait pengukuran distribusi pembangunan secara wajar, memang ada kesan subjektif di dalamnya. Tingkat penilaian kewajaran terhadap apapun akan berbeda dan sangat tergantung pada pengetahuan serta keterlibatan pengamat terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Berdasarkan figur koefisien gini yang tinggi dan cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir, adalah fakta bahwa distribusi hasil pembangunan ekonomi Indonesia masih timpang.

Itu baru satu indikator kuantitatif terukur yang dapat digunakan sebagai basis nilai kewajaran. Masih banyak lagi indikator kuantitatif terukur lain yang dapat digunakan dalam menilai efektivitas kebijakan distribusi pembangunan dan hasil ekonomi kita. Konsekuensi logisnya adalah, agenda pengentasan kemiskinan akan menjadi program yang realistis jika alokasi sumber daya negara telah dilakukan secara optimal, yang hanya dapat dicapai dalam dinamika perekonomian yang terukur, transparan dan wajar. Memang adalah satu fakta yang tak bisa dipungkiri bahwa distribusi pembangunan ekonomi Indonesia masih timpang. Namun saat ini yang menjadi persoalan utama adalah: apa langkah praktis pemerintah nanti untuk mengatasi ketimbangan tersebut? Singkat, fokus dan gali saja potensi daerah, maka perekonomian nasional akan segera tergenjot !

Ada satu persepsi yang telah terbentuk selama 10 tahun belakangan ini dalam mindset para perumus kebijakan(otoritas) dan para pakar ekonomi di Indonesia. Persepsi tersebut adalah “jika pusat maju, maka daerah otomatis berkembang.” Ini adalah suatu persepsi yang sangat keliru. Mari kita perbaiki.

Dalam sistem perekonomian Indonesia, trickle down effect hanya akan efektif jika dan hanya jika peran dan kapasitas daerah diperbesar.