11 Jenis Industri Belum Harmonisasikan Standar Produk - Hadapi MEA 2015

NERACA

Jakarta - Tidak lama lagi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan dimulai. Namun, kesiapan Indonesia dalam menghadapi momentum tersebut belum maksimal, salah satunya di industri. Menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN), setidaknya ada 12 jenis industri yang belum mengharmonisasikan standar produknya dengan negara ASEAN lainnya.

Kepala BSN Bambang Prasettya mengatakan hanya barang elektronik saja yang telah mengharmonisasikan dengan negara lain. Sementara industri seperti baja, plastik, makanan, tekstil, farmasi dan otomotif dan yang lainnya belum melakukan harmonisasi standarisasi mutu produk dengan industri di negara lain.

Hanya industri elektronik yang sudah melakukannya. Padahal Harmonisasi inilah yang dapat memastikan produk Indonesia bisa diterima di luar negeri pada era pasar bebas Asean tersebut. ‎"Industri dalam negeri belum sepenuhnya siap untuk menghadapi era pasar bebas ASEAN. Indikasinya dari 12 jenis kelompok industri baru kelompok elektrikal yang sudah melakukan harmonisasi dengan industri di luar negeri," jelasnya di Jakarta, Jumat (5/9).

Menurut Bambang, harmonisasi produk menjadi sebuah keharusan agar produk lokal bisa diterima di negara-negara lain. Harmonisasi juga berarti bahwa produk sudah sesuai dengan standar yang berlaku diantara negara-negara ASEAN.

Karena itu semestinya, 11 kelompok industri lainnya harus segera mempersiapkan diri. Asosiasi masing-masing kelompok industri sudah saatnya lebih pro aktif untuk segera mengharmonisasikan produknya. Sehingga pada saat MEA berlaku awal 2015, Indonesia tidak dijajah dengan produk-produk asing.

Senada juga dikatakan Budi Rahardjo, Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BSN. Ia mengingatkan bahwa pasar domestic menjadi bagian dari pasar global. "Maka itu semestinya standar yang berlaku di pasar global juga harus diadopsi oleh pasar domestik," jelasnya.

Tanpa harmonisasi mutu dan kualitas dipastikan bahwa produk local akan ditinggalkan oleh konsumen baik konsumen domestic maupun konsumen luar negeri. "Harus diingat bahwa pada era pasar bebas Asean, segala macam produk bersaing ketat termasuk soal harga. Bisa saja harga produk asing untuk produk yang setara lebih murah dibanding local," tambahnya.

Untuk memacu kesiapan industri local menghadai MEA 2015, BSN sendiri akan menggelar Indonesia Quality Expo. Ajang ini akan menjadi momen berharga bagi industri local untuk mempromosikan diri terkait mutu dan kualitasnya. Budi berharap melalui kegiatan Indonesia Quality Expo, kita akan memiliki semacam ikon marketing bagi produk lokal. Seperti Jerman dengan motto Jerman di atas segalanya atau China dengan semboyan ada di mana-mana.

Dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers’ Meeting (AFMM) ke-18 di Myanmar, sejumlah keputusan baru terkait integrasi pada kedua sektor itu disepakati. Pertama, dalam rangka pengembangan pasar modal ASEAN, akan diformulasikan sebuah strategi jangka menengah yang difokuskan pada upaya memperkuat market linkages, market access, dan market liquidity.

Selain itu, akan dilakukan harmonisasi atas inisiatif-inisiatif yang ada di lingkungan pasar modal dengan memerhatikan perkembangan dan karateristik masing-masing negara anggota ASEAN. "Ini untuk harmonisasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih kuat antarnegara anggota ASEAN," jelas Parjiyono, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.

Kesepakatan berikutnya adalah terkait liberalisasi capital account. Para Menteri Keuangan ASEAN sependapat bahwa liberalisasi capital account memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan mendukung integrasi ekonomi. Liberalisasi akan dilakukan dengan memerhatikan tingkat kesiapan dan karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN.

Untuk kerja sama lintas sektor yang mulai berlaku tahun depan, peningkatan daya saing, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun produk (barang dan jasa) tak bisa lagi ditunda. Peningkatan daya saing merupakan wujud kesiapan yang menjadi kunci utama dalam menghadapi pasar bebas regional yang telah disepakati sejak tahun 2007 itu. Apalagi sesuai dengan kesepakatan, implementasi cetak biru MEA sudah harus diselesaikan negara-negara ASEAN sebelum kerja sama berlaku.

Sebagai langkah nyata persiapan menghadapi MEA, pemerintah telah menetapkan sembilan sektor industri unggulan untuk mengisi pasar ASEAN, antara lain industri olahan berbasis agro, tekstil, alas kaki, industri mesin dan peralatannya, serta industri logam dasar, besi, dan baja. Kebijakan penguatan industri juga dilakukan untuk mengamankan pasar dalam negeri. Tujuh industri diprioritaskan untuk dikembangkan, antara lain industri otomotif, elektronik, dan semen.

Namun demikian, penguatan industri saja tak cukup. Kebijakan lintas sektoral juga perlu diperhatikan. Sosialisasi MEA kepada pemangku kepentingan di sektor industri, penyusunan standar kompetensi kerja nasional dan sertifikasi profesi pada berbagai sektor jasa, serta penguatan UKM dan pengembangan wirausaha baru di industri pengolahan tak boleh luput dari prioritas. "Tidak semua negara membuat produk yang sama dan tidak semua negara makan beras yang sama. Artinya bagaimana supply chain itu bisa berjalan antarnegara ASEAN," ungkap Parjiyono.

BERITA TERKAIT

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital - Ketua KPPU

Pelaku Usaha Industri Media Tak Perlu Gentar Bersaing di Era Digital Ketua KPPU NERACA Padang – Ketua Komisi Pengawas Persaingan…

Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018 - Tekan Produk Ilegal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Impor Ponsel Turun Drastis - Produksi Nasional Disebut Tembus 60 Juta Unit

NERACA Jakarta – Industri telepon seluler (ponsel) di dalam negeri mengalami pertumbuhan jumlah produksi yang cukup pesat selama lima tahun…

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…