Pengendalian BBM Harus Dilanjutkan

NERACA

Jakarta - Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengharapkan pemerintah tetap melanjutkan kebijakan pengendalian BBM bersubsidi meski harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia "crude price" cenderung mengalami penurunan."Pengendalian subsidi tetap dilanjutkan mengingat neraca minyak sudah pada posisi defisit dalam beberapa tahun terakhir," katanya di Jakarta, pekan lalu.

Menurut dia, kebijakan pengendalian perlu konsisten dalam jangka panjang, sehingga fiskal tetap sehat dan masyarakat terbiasa mengelola dan mengonsumsi energi. "Jangan karena ICP turun, terus tidak jalan," katanya. Dia juga mengatakan, tanpa dilakukan pengendalian, maka kondisi anggaran bakal lebih buruk lagi dalam 15-20 tahun ke depan saat harga BBM makin tinggi. "Masyarakat makin terlena dengan harga BBM murah dan akhirnya biaya ataupun risiko yang harus dibayar untuk menyesuaikan menjadi jauh lebih besar lagi," ujarnya.

Komaidi menambahkan, pemerintah harus tegas menata kebijakan BBM nasional yang dilakukan secara bertahap.ICP pada Agustus 2014 mengalami penurunan menjadi di bawah 100 dolar AS per barel.Berdasarkan data Tim Harga Minyak Indonesia Kementerian ESDM, ICP Agustus 2014 mencapai 99,51 dolar AS per barel atau turun 5,12 dolar dibandingkan Juli 2014 yang 104,63 dolar per barel. Penurunan harga tersebut dikarenakan produksi minyak mentah mengalami kenaikan, sementara permintaan menurun.

Rata-rata ICP periode Januari-Agustus 2014 mencapai 105,56 dolar per barel. Asumsi ICP dalam APBN Perubahan 2014 adalah 105 dolar per barel.ICP cenderung mengalami penurunan. Pada Januari 2014, ICP tercatat 105,8 dolar per barel, Februari meningkat menjadi 106,08 dolar, Maret naik lagi 106,9 dolar sebelum turun 106,44 dolar pada April.Lalu ICP Mei 2014 turun sedikit menjadi 106,2 dolar, Juni naik 108,95 dolar, Juli turun 104,63 dolar, dan Agustus 2014 turun lagi 99,51 dolar.

Sedangkan menurut Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, mengatakan awalnya pemerintah memangkas BBM hingga 20 persen. “Sesuai dengan arahan pemerintah, Pertamina melakukan normalisasi pasokan BBM bersubsidi kepada masyarakat agar tidak terjadi potensi antrean yang berkepanjangan,” katanya.

Dalam perkembangannya, Pertamina mengamati bahwa keadaan harus kembali normal dengan membatalkan kebijakan pemotongan atau pembatasan kuota bbm bersubsidi. Kendati demikian, penyaluran tetap akan dilakukan secara terukur dan terarah sesuai dengan kondisi daerah.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, terjadi antrian panjang di hampir seluruh SPBU yang masih menyediakan pasokan BBM Jenis Premium. Tidak pelak, dibeberapa titik juga terlihat kemacetan parah yang terjadi. Mengingat bulan Agustus kemarin pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM bersudsdi, untuk menjaga kuota yang 46 juta K/L bisa sampai dengan akhir 2014. Karena meresahkan akhirnya pemerintah mencabut kebijakan itu. [agus]

BERITA TERKAIT

Kebijakan Harus Fokus Pada Capaian Ketahanan Pangan

  NERACA Jakarta – Berbagai program terkait kebijakan pangan sudah disampaikan oleh dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden,…

RUU Migas Dinilai Harus Berpihak Kepada Daerah

RUU Migas Dinilai Harus Berpihak Kepada Daerah NERACA Jakarta - Kalangan DPD RI mengingatkan Rancangan Undang Undang Minyak dan Gas…

Narobil.id Menjawab Tagihan Tanpa Harus Ribet

Menjawab kebutuhan pasar akan kemudahan layanan tagihan, PT Jatelindo Perkasa Abadi salah satu perusahaan biller agregator memperkenalkan platform aplikasi tagihan,…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Benny Tatung Minta Kades Baru Mampu Tingkatkan Perekonomian Desa

  NERACA   Oku Timur - Sebanyak 39 Kepala Desa dari 48 Desa yang telah melakukan pemilihan beberapa waktu lalu…

Astrindo Refinancing Pinjaman Credit Suisse

    NERACA   Jakarta - Pada penghujung tahun 2018, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (Astrindo) berhasil mendapatkan dana US…

Pembangunan Perkebunan Kebijakan Jangka Panjang

      NERACA   Jakarta - Pembangunan perkebunan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek, namun perlu kebijakan jangka panjang…