NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengatakan saat ini penduduk Indonesia sekitar 250 juta dan setiap tahun tumbuh hingga 4 juta penduduk dan pangan menjadi poin utama  karena semakin banyak masyarakat yang membutuhkan makan oleh karenanya harus disiapkan lumbunya.

"Pertambahan penduduk ini membutuhkan makanan oleh karenanya disini kementerian yang membawahi pertanian, kelautan, dan kehutanan harus mampu menyiapkan itu semua, karena siapa pun pemimpinnya masalah pangan akan menjadi paling pokok," kata CT saat membuka membuka Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Nasional (BAKORNAS) Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Jakarta, Selasa (2/9).

Salah satu untuk bias menciptakan itu adalah butuh peran serta dari penyuluh, petani, nelayan, maupun pembudidaya kita masih berpengetahuan rendah disini penyuluh yang akan memberikan pendampingan kepada para petani, nelayan, dan pembudidaya untuk terus berproduksi makanan. Maka dari itu, peran serta dari penyuluh sangat besar menuju ketahanan pangan nasional yang berdaulat. “Para penyuluh sebagai ujung tombak ketahanan pangan, oleh karennaya butuh sinergitas antara pusat dan daerah agar berkomitmen penuh kepada para penyuluh,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo menambahkan, peran penyuluh memiliki fungsi ekonomi sebagai penggerak perekonomian masayarakat. Tidak hanya melalui kegiatan peningkatan aspek produktivitas semata, namun juga telah memasuki area konteks konservasi dan pelestarian lingkungan. Aspek ini dinilai penting, karena peningkatan produksi harus dilakukan melalui produktivitas yang tinggi tetapi harus memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungannya. “Saat ini penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara partisipatif dengan memposisikan para pelaku utama dan pelaku usaha sebagai mitra kerja”, kata Sharif.

Sharif juga menambahkan, keberadaan penyuluh sangat strategis dalam mendukung program pemerintah, terutama terkait dengan ketahanan pangan dan gizi. Keberadaaannya sebagai mediator, fasilitator dan dinamisator di kelompok pelaku utama dan usaha, merupakan garda terdepan dalam mengaktualisasikan kebijakan pemerintah menjadi kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan di tingkat masyarakat.

Selain itu, eksistensi penyuluh perikanan dituntut dapat memberikan daya ungkit riil terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan melalui perubahan perilaku dan pola pikir sertadorongan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha. Dengan semangat self of belonging terhadap penyuluhan, diharapkan juga dapat berimplikasi pada semangat pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha. Penyuluh Perikanan diharapkan menjadi pendamping  kompeten, menjadi personal yang ahli penyuluhan dan spesialis dibidangnya. “Penyuluh Perikanan dituntut untuk lebih inovatif dan kreatif, dapat menguasai teknologi dan mampu menjembatani berbagai sumber informasi dengan pelaku utama atau usaha perikanan sebagai pengguna," ujar Sharif.

Persoalan penyuluh diatas didasari pada tiga alasan, yaitu semakin meningkatnya kualitas sumber daya pelaku utama/usaha perikanan. Kemudian, perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyebarluasan informasi.Peningkatan kapasitas penyuluh menjadi sebuah kebutuhan guna mengimbangi kemampuan kelompok pelaku utama yang didampingi. Penyuluh perikanan yang kompeten akan semakin menumbuhkan kepercayaan dan semangat baru bagi kelompok pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Kehadiran Penyuluh perikanan tanpa kelompok pelaku utama akan menjadi tidak berarti, sehingga pengembangan kelompok menjadi kelompok mandiri menjadi harapan kedepan. “Kelompok mandiri menjadi salah satu potret keberhasilan kinerja dari penyuluh perikanan”, pungkas Sharif. [agus]