NERACA

Jakarta – Sensus Pajak Nasional (SPN) perdana yang rencananya di mulai akhir September sampai akhir Desember 2011 ditargetkan dapat mendata setidaknya 1,5 juta wajib pajak badan maupun pribadi. ”Sensus pajak ini pertama kali kami (Ditjen Pajak) lakukan. Untuk permulaan, kami akan menyebar 1,5 juta formulir. Artinya, 1,5 juta wajib pajak akan didata,,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Fuad Rahmany di Jakarta, Jum’at (19/8).

Menurut Fuad, 70% penerimaan APBN bergantung pada pajak dan setiap tahun targetnya selalu dinaikan oleh pemerintah. Kenaikan ini, tidak disertai peningkatan pembayaran pajak oleh wajib pajak negara. Tahun ini, target penerimaan APBN dari pajak sebesar Rp 878 triliun.

Berdasarkan data tahun 2010, wajib pajak badan yang melunasi hutang pajaknya hanya 466 ribu badan. Padahal wajib pajak badan di Indonesia ada 12,9 juta badan. Sedangkan wajib pajak pribadi yang melunasi pajaknya hanya sekitar 30 juta orang, dari total 50 juta orang.

Walaupun bersifat wajib, Fuad memaparkan, banyaknya wajib pajak yang mangkir selama ini dikarenakan tidak seluruh wajib pajak melaporkan datanya ke kantor pajak. Sebab, selama ini sistem pajak bergantung pada kesadaran si wajib pajak untuk melaporkan dirinya tanpa diminta.

Selain hanya akan menyebar 1,5 juta formulir, sensus ini menfokuskan untuk mendata wajib pajak badan. Hal itu dilakukan karena mustahil bagi Ditjen Pajak untuk mengumpulkan seluruh data wajib pajak dalam waktu tiga bulan.

Kekhawatiran akan adanya badan yang menyusutkan total asetnya saat pelaksanaan sensus, bagi Fuad, itu mungkin saja terjadi. Tetapi, ia meyakinkan kegiatan sensus dilakukan secara kontinu, maka lama kelamaan, penggelapan itu akan ketahuan dan akan ditindaklanjutin oleh Ditjen Pajak.

”Yah, pasti akan ada perusahaan yang mengecilkan asetnya saat sensus nanti. Tapi data perusahaannya itu selain kita ambil dari sensus ini, kita akan compare dari pihak lain. Lagi pula, SPN kontinu dilakukan. Nggak cuma sekali ini saja. Jadi pasti ketahuan kok dan kami tidak akan tinggal diam. Tentu akan kami proses sesuai prosedur.”

Untuk mendukung  hal itu, Ditjen Pajak sedang mengurus PP tentang pajak berdasarkan UU perpajakan pasal 35. PP ini mewajibkan instansi pemerintah dan non pemerintah untuk menyediakan datanya apabila diminta Ditjen Pajak.

”PP ini sedang dalam proses dan sekarang ada di Kumham. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan sudah bisa disahkan. Ini (PP) akan sangat membantu kami supaya tidak ada lagi perusahaan yang kabur kalo di minta datanya,” tutur Fuad.

Sebelumnya, Fuad mengungkapkan Sensus Pajak Nasional (SPN) akan menjadi titik tolak bagi penerimaan perajakan senilai Rp1.000 triliun pada RAPBN 2012.

Menurut Fuad, dengan adanya SPN maka akan terdapat intensifikasi dan ekstensifikasi. Dia melanjutkan, saat ini ekstensifikasi yang dirasa kurang akan menjadi sasaran. **vanya