Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kondisi geopolitik dalam negeri kembali memanas pasca diputuskannya sidang sengketa pemilu presiden (Pilpres) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, sikap keras pasangan capres dan cawapres Prabowo- Hatta yang akan terus melanjutkan jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA), makin memperlihatkan jelas bentuk ketidakpuasan atas pilpres 2014 dan jauh dari sikap sosok kenegarawanan yang legowo menerima kekalahan. Padahal sejak awal, para capres dan cawapres sudah menyatakan komitmennya kepada publik untuk siap menang dan siap kalah.

Ya, dalam setiap pesta politik lima tahunan ini jiwa seorang negarawanan perlu dibutuhkan terhadap hasil pemilu, baik itu pemilu kepala daerah, pemilu legislatif ataupun pemilu presiden. Sejatinya setiap konsestan pemilu harusnya tidak lupa untuk menyatakan siap kalah sebagai bentuk kosekuensinya dan tidak hanya siap menang. Karena sikap ketidakpuasan terhadap hasil pemilu dengan mengerahkan masa pendukung, apalagi melalui cara yang anarkis akan memberikan dampak negatif dan nilai kerugian bagi timnya seraca langsung dan masyarakat luas pada umumnya.

Apapun hasil pemilu, rakyatlah yang memilih dan menentukan pilihan siapa pemimpin mereka kedepan. Memang, negara ini memberikan ruang hukum bagi para peserta kontestan pemilu untuk menyampaikan gugatannya ke MK jika di lapangan ditemukan berbagai kecurangan dan kejanggalan yang merugikan pasangan tertentu. Namun hasil keputusan MK harus tetap dihormati, bukankah negara ini berlandaskan  hukum di atas segalanya, penegakan hukum adalah panglimanya.

Dampak lainnya, sikap kekonyolan yang tidak menerima hasil akhir keputusan MK akan memperkeruh kondisi bernegara lantaran diselimuti kebencian yang tidak menerima kekalahan sehingga menambah masalah baru bagi laju perekonomian dalam negeri. Tengok saja, pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Kamis (21/8) yang ditutup anjlok 33 poin (0,65%) ke level 5.156,473 pada perdagangan sesi pertama. Indeks langsung melemah di awal perdagangan gara-gara aksi lepas saham. Aksi jual ini malah semakin ramai menjelang dimulainya sidang MK.

Pasar rupanya menantikan hasil keputusan MK, sehingga hal inilah yang menjadi dasar kekhawatiran investor jika hasilnya direspon negatif dan berujung pada konflik antar kedua pendukung pasangan capres dan cawapres. Dampak lainnya, adalah terhadap industri perbankan yang khawatir bakal menjadi penghambat penyaluran kredit akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif, selain itu aksi migrasi dana masyarakat dari perbankan ke luar negeri.

Untung saja, dampak tersebut dinilai belum begitu mengkhawatirkan bagi investor dan pelaku usaha lainnya. Pertimbangannya, pemerintah pusat merespon hal ini secara serius dan menjamin keamanan akan tetap kondusif pasca hasil sidang MK. Sikap tegas pemerintah untuk intervensi, menjadi kunci untuk menyakinkan pelaku pasar usaha dan pelaku ekonomi di dalam negeri untuk tetap bisa melanjutkan aktifitas seperti biasa dan berjalan normal. Bagaimanapun juga kepastian hukum dan kondisi politik dan keamanan yang aman serta kondusif menjadi syarat penting untuk keberlanjutan usaha ke depan.