NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan menampik tudingan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 berisi jebakan fiskal untuk presiden terpilih 2014-2019 versi KPU, Joko Widodo.

Pemerintah menegaskan, tidak ada niatan sama sekali dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab penaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada presiden baru.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani memaparkan, isu ruang fiskal terbatas hanya perbedaan persepsi membaca pagu belanja. Dia mengingatkan bahwa RAPBN sekadar baseline, sehingga masih bisa diubah kapanpun oleh pemerintahan baru.

"Mana ada pemerintah yang mau menjebak sesama pemerintah. Itu kita nilai enggak pas. Niatnya kan untuk rakyat dan bangsa, tinggal cara orang melihatnya saja," katanya Jakarta, Kamis (21/8).

Faktanya, menurut Askolani, sampai penghujung tahun anggaran 2014 SBY dan jajarannya wajib mengamankan fiskal buat presiden baru. Lebih tepat bila RAPBN 2015 disebut rancangan apa adanya, lantaran pemerintah sekarang tidak mau membuat program yang ternyata bertentangan dengan agenda presiden terpilih.

"Setting RAPBN semuanya kondisi aktual mempertimbangkan tahun depan, tapi juga ada risikonya," ungkapnya.

Tak hanya itu, solusi mengatasi defisit fiskal yang menganga tahun depan bukan cuma menaikkan harga BBM. Kalau memang PDI-P punya ideologi menghindari peningkatan harga jual premium dan solar, bisa ditempuh utak-atik belanja kementerian. Termasuk di dalamnya penghematan belanja barang.

"Semua bisa dilakukan, tergantung pemerintahan baru melihatnya bagaimana," kata Askolani.

Di luar itu, Kemenkeu optimis carry over Rp 40 triliun tidak perlu terjadi. Sebab, rencana penghematan konsumsi BBM subsidi nasional pada 2014 kemungkinan tercapai.

Bendahara negara memastikan kuota masih 46 juta kiloliter. "Insya Allah komitmen 46 juta KL dijaga. Enggak pakai andai-andai.

Pada kesempatan Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi PDI-P Dolfie O.F Palit mengatakan presiden terpilih 2014-2019 akan tersandera anggaran yang diwariskan SBY.

Defisit 2,32 persen RAPBN tahun depan menandakan nyaris semua pos belanja dipakai untuk membiayai 362 program rutin kementerian/lembaga. Dana tersisa buat presiden baru cuma Rp 20 triliun.

Porsi belanja ini terlalu aneh, karena mengunci anggaran pemerintah, lalu mengarahkan solusinya pada pemangkasan subsidi BBM. Untuk 2015, subsidi premium dan solar membengkak hingga Rp 363,5 triliun, terbesar dari total subsidi sebesar Rp 433,5 triliun.

"Ruang fiskalnya di mana? Nampaknya RAPBN ini didesain oleh pemerintahan SBY agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM. Enggak fair dong," kata Dolfie.

Sedangkan pengamat energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, subsidi BBM selalu menjadi beban bagi anggaran tahun berikutnya. Dia mencontohkan, APBN 2014 yang kemudian dilakukan penambahan subsidi senilai Rp 100 triliun dalam APBN Perubahan 2014. Menurut dia, penyebab utama selalu membengkaknya beban subsidi BBM lantaran harga BBM tak pernah dinaikkan. [agus]