NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian Suswono mengatakan guna mengimplementasikan kedaualatan pangan setidaknya ada dua langkah yang harus dikerjakan untuk membangun pertanian nasional  setidaknya ada dua hal yang harus ditempuh yang itu kebijakan politik dimana elite politik pengambil kebijakan punya kemauan untuk membangun pertanian nasional lebih berkembang.

Setelah kemauan itu muncul maka kedua tentu ada kebijakan penambhan anggaran lebih besar untuk membangun sektor pertanian lebih menyeluruh. “Setidaknya itulah yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar untuk pemerintah baru nanti, jika ingin membangun sektor pertanian dan menuju pada kedaulatan pangan,” kata Suswono kepada wartawan sesaat setelah memberikan penghargaan tingkat nasional kepada penyuluh pertanian di Jakarta, Senin (18/8)

Menurutnya, sambung Suswono persoalan petani struktural untuk mengatasinya juga menggunakan penyelesain yang struktural. Mulai dari persoalan lahan, infrastruktur, peningkatan SDM petani, juga aplikasi tekhnologi menuju petani yang modern. Makanya butuh regulasi kebijakan politik dan anggaran. “Jika pemerintahnya ada kemauan semuanya bisa dikerjakan,” tegasnya.

Oleh karenanya, lanjut dia lagi jika semua program bisa dijalankan step by step tidak menutup kemungkinan mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2045 sudah tidak ada lagi petani miskin di Indonesia. “Sektor pertanian penggerak pembangunan nasional, jika sektor pertanian kuat maka pondasi pembangunan nasional menjadi kuat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kemnetrian Pertanian, Gatot Irianto mengatakan jika pertanian nasional pengin maju maka pemerintah harus memapu menjadikan petani nasional menjadi petani yang modern setidaknya itulah tugas penting pemerintah baru mendatang.

“Petani dan lahan sudah semakin menipis, cara agar bisa terus berproduksi kuncinya adalah modernisasi pertanian nasional. Inilah harapan besar kita kepada pemimpin baru nanti,” kata Gatot.

Pasalnya, saat ini negara maju sudah seperti Jepang, Amerika Serikat, bahkan Vietnam, yang saat ini menjadi negara agraris sudah mengaplikasikan pola itu dan hasilnya sangat memuaskan. Jika Indonesia tidak melakukan itu, maka sampai kapan pun akan tertinggal dari negara lain, baik secara kualitas maupun kuantitas produk pertanian.

“Jika masih menggunakan pola tradisional, produk kita kan kalah dan Indonesia hanya menjadi pasar negara-negara lain. Sebagai negara yang mempunyai potensi alam kuat, kita tidak mau mengalami hal itu. Maka dari itu caranya tetap dengan mengejar para petani luar negeri dengan melakukan modernisasi pertanian,” sambungnya.

Karena apa, Modernisasi pertanian, selain mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian, ditengarai pola pertanian modern mampu menghemat, baik dari segi ongkos produksi maupun sumberdaya manusia (SDM). Secara konsolidasi pengelolahan lahan, maka hanya dibutuhkan 2,1 juta KK petani untuk mengelola lahan 8,1 juta hektar sawah, dan sisanya yang 13,9 juta KK lagi bisa menggarap lahan lain, dengan begitu produksi bisa sangat tinggi.

"Indonesia tidak lagi impor pangan dari luar. Memang investasi awalnya sangat besar, tapi itu bisa dimulai jika pemerintahnya mau menjalankan,” imbuh dia.

Tinggal bagaimana pemerintah baru nanti memberikan porsi anggarannya kepada sektor pertanian, jika memang ingin mewujudkan kedaulatan pangan nasional maka harus memulai program-program yang mampu meningkatkan petani, jika tidak sampai kapan pun pertanian nasional tidak akan berkembang menjadi sasaran produk-produk asing.

“Masalahnya sampai dengan saat ini anggran untuk pertanian kecil, jika pemerintah mau maka harus bisa menganggarkan sektor pertanian lebih besar dari sekarang yang hanya sekitar Rp15 trilliun,” tutupnya. [agus]