Efek Pasar vs Sengketa Pilpres

Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Ketenangan pelaku pasar saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali terganggu lantaran kekhawatiran sidang sengketa pemilu presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diduga berujung rusuh. Maka untuk mengamankan portofolio investasi tersebut, banyak pelaku pasar melakukan aksi jual atau profit taking. Imbasnya, laju pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia dalam dua hari terakhir terkoreksi. Bahkan mengawali perdagangan Kamis kemarin, IHSG langsung dibuka turun 6,13 poin atau 0,12% menjadi 5.052,09.

Untungnya, masih tingginya aksi beli investor lokal mampu menahan laju IHSG terkoreksi lebih dalam. Sehingga mengakhiri perdagangan Kamis, IHSG berhasil ditutup menguat tipis ,751 poin (0,17%) ke level 5.066,978. Tercatat transaksi investor asing melakukan penjualan bersih (foreign net sell) senilai Rp 231,9 miliar di seluruh pasar.

Meski banyak sentimen negatif dari luar negeri, seperti krisis Rusia dan Ukraina yang dapat memicu konflik militer. Namun sentimen negatif dari domestik lebih dominan mempengaruhi, sehingga pelaku pasar lebih ingin memperhatikan proses sidang MK ke depannya. Hal ini mempertimbangkan potensi sengketa pilpres yang berujung rusuh, tentunya akan memberikan dampak berarti bagi pasar.

Hal ini sangat beralasan, lantaran sebagian pelaku pasar lebih memilih capres dan cawapres Jokowi-JK sehingga memberikan efek berupa Jokowi Effect ketika menyatakan diri siap menjadi capres 2014. Kendati pihak otoritas pasar modal kembali menyakinkan bila pemilu presiden tahun ini akan berjalan lancar, setiap gesekan yang terjadi di tahun politik tetapi memberikan sentimen. Apalagi bila sengketa pilpres ini belum menemukan titik temu.

Maka tak ayal, laju IHSG ke depan masih bergerak variatif dan pelaku pasar lebih memilih sikap wait and see ketimbang terus berburu saham. Alasannya, jangan sampai niat meraup untung malah buntung. Pertimbangan pelaku pasar sangat masuk akal, dalam berinvestasi harus mempertimbangkan risiko dan peluang yang ada. Oleh karena itu, pelaku pasar banyak berharap proses sidang MK dapat berjalan lancar dan diterima pasangan yang kalah. Bagaimanapun, pasar saat ini menanti perubahan ekonomi ke depan, pasalnya tantangan ekonomi dalam negeri cukup berat. Sehingga energi bangsa ini, tidak hanya terkuras hanya urusan pilpres yang belum selesai.

Selanjutnya, siapapun presidennya, pasar tetap berharap susunan kabinet nanti bisa menempatkan orang-orang yang tepat dan bukan orang partai politik hanya untuk memenuhi hawa nafsu kepentingan politik sebagai bentuk balas budi. Ya negara ini, butuh pemipin yang tegas dan tidak memiliki utang balas budi terhadap politik sehingga mempengaruhi misinya kedepan. Jangan sampai niat baik memperbaiki negeri ini, ternodai hanya karena kepentingan balas budi politik.

Apalagi eforia masyarakat dan pelaku pasar terhadap pilpres tahun ini cukup tinggi, sehingga amanat rakyat terhadap presiden terpilih harus dijaga dan jangan dimanfaatkan kepentingan golongan dengan mengatasnamakan rakyat. Baik rakyat dan pelaku pasar saham, berharap usai pilpres pasca keputusan MK nanti, bisa berjalan damai dan presiden terpilih harus segera membuktikan janji di hadapan masyarakat luas baik yang memilih ataupun tidak. Rakyat, baik itu pelaku ekonomi dan pasar butuh kepastian dan bukan sekedar konsep di atas kertas.

 

 

BERITA TERKAIT

Mudik Kelam 2024

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Masih dalam suasana lebaran Idul Fitri 1445 H sehingga…

Mendeteksi Bank Bangkrut

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah) Masyarakat sepanjang tahun ini dikejutkan dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberitakan sudah…

APBN 2025, dan Janji Politik Pemerintahan Baru

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah ditetapkan Komisi…

BERITA LAINNYA DI

Mudik Kelam 2024

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Masih dalam suasana lebaran Idul Fitri 1445 H sehingga…

Mendeteksi Bank Bangkrut

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah) Masyarakat sepanjang tahun ini dikejutkan dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberitakan sudah…

APBN 2025, dan Janji Politik Pemerintahan Baru

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah ditetapkan Komisi…