Tantangan Presiden Baru

Setelah pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini (22/7), presiden dan wakil presiden baru yang ditunggu-tunggu masyarakat karena diharapkan memberi angin perubahan, akan siap dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang. Figur presiden yang merupakan the new comer setidaknya akan menyegarkan kepemimpinan nasional.

Pada kesempatan ini kita akan mengulas tantangan ekonomi yang menjadi pekerjaan rumah besar yang ditinggalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita harus mengakui Presiden SBY telah menelurkan prestasi ekonomi yang tumbuh konsisten di atas 5% dalam 10 tahun terakhir, di mana pada saat yang sama banyak negara lain mengalami gejolak ekonomi. SBY telah membuat landasan ekonomi Indonesia menjadi motor penggerak pembangunan di ASEAN, karena sekitar setengah produk domestik bruto (PDB) ASEAN berasal dari negeri ini.

Indonesia juga menjadi ekonomi paling prospektif di Asia setelah Tiongkok. Bahkan Presiden SBY sudah menghantarkan negeri ini menjadi 10 besar dunia. Namun, perkembangan ekonomi umum tersebut tentu saja harus dicermati dalam persoalan yang dihadapi kelompok rawan dan sektoralnya.

Meski secara umum ekonomi tumbuh dan menjadi negara adidaya sekalipun, bagi suatu sektor ekonomi atau kelompok orang bisa jadi menjadi bencana. Misalnya pertumbuhan ekonomi akan mendorong biaya hidup makin mahal. Pertumbuhan ekonomi mendorong upah minimum buruh terus meningkat, dan mendapat “restu” dari pemerintah pusat di berbagai daerah.

Hal itu bukan semata-mata kebijakan populis yang bersifat politis, melainkan peningkatan upah diperlukan supaya pembagian nilai tambah hasil produksi domestik dibagi merata secara lebih baik. Apabila upah pekerja tidak ditingkatkan, nilai tambah yang diperoleh dari hasil kerja industrinya akan jatuh ke tangan pemilik modal. Hasilnya kesenjangan ekonomi akan makin melebar seperti diperlihatkan rasio Gini yang semula 0,38 (2004) meningkat menjadi 0,42 pada akhir tahun lalu.

Di sisi lain, pengangguran tetap merupakan PR terbesar yang diwariskan oleh kepemimpinan nasional sekarang. Penganggur paling terpukul dengan pertumbuhan ekonomi. Pertama, mereka tidak memiliki pendapatan. Kedua, harga dan standar hidup terus meningkat. Sementara gejolak konsumtif di sekitarnya meningkat pesat memamerkan produk konsumsi tinggi yang membuat mereka frustrasi. Tak adanya pendapatan juga menghambat akses terhadap informasi, kunci penting kompetisi era sekarang dan membuat rasa frustrasi makin meluas.

Indikasi ini terlihat dari anomali sosial, peningkatan minuman keras, prostitusi, bunuh diri, serta peningkatan kejahatan terorganisasi yang tidak mudah diatasi. Karena itu, pengangguran harus diatasi melalui dua sisi, pertama, dari sisi permintaan tenaga kerja harus dibuka seluas mungkin kran bisnis baik mikro atau keluarga, usaha kecil, usaha menengah dan besar.

Investasi dan yang terkait misalnya perizinan, harus melahirkan sistem yang seramah mungkin. Para investor harus disambut dengan karpet merah. Karena tujuan utamanya adalah menyerap tenaga kerja kita yang kini makin terdidik. Sementara di luar pekerja formal, ada potensi lebih besar lagi populasi pekerja mandiri yaitu individu yang semula kesulitan memperoleh pekerjaan, kemudian memutuskan untuk bekerja sendiri. Ini tantangan presiden baru yang tidak ringan ke depan. Semoga!

BERITA TERKAIT

Presiden Diminta Cermat dan Hati-Hati Pilih Menteri

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dan…

Murk Hidde Jabat Presdir Baru Multi Bintang

NERACA Jakarta – Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) memutuskan untuk…

Kabinet Baru dan Nasib Sial RI

  Oleh: Gigin Praginanto Pengamat Kebijakan Publik Banyak hal harus dibenahi dalam manajemen pemerintahan agar kabinet yang baru bisa bekerja…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Harian Ekonomi NERACA Genap 34 Tahun

Di bulan Agustus ini, tepatnya pada 18 Agustus 2019, Harian Ekonomi NERACA genap berusia 34 tahun. Meski di tengah maraknya…

Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia saat ini membutuhkan investasi yang besar dari luar sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Apalagi, dengan realitas rendahnya kapasitas tabungan domestik…

Bermanfaatkah Aturan Ganjil Genap?

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI kembali menyuarakan perluasan kebijakan ganjil genap dari semula 9 rute menjadi 25 rute.…