Stabilitas Politik dan Makroekonomi

Senin, 21/07/2014

Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Indonesia baru saja melalui tahapan penting dalam kehidupan berdemokrasi yaitu pemungutan suara serta perhitungan suara Pilpres 2014. KPU telah merampungkan tabulasi penghitungan suara baik di tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kotamadya, dan Provinsi. Saat ini kita tengah menunggu pengumuman resmi KPU setelah tabulasi di tingkat nasional. Secara umum kita perlu mengapresiasi kerja keras para penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, DKPP yang telah berhasil menyelenggarakan baik Pileg maupun Pilpres dengan sangat baik. Tidak lupa juga kita perlu mengapresiasi profesionalitas dan netralitas TNI/Polri selama penyelenggaran pesta demokrasi di tanah air.

Keberhasilan menyelenggarakan Pilpres merupakan keniscayaan bagi kelancaran transisi kepemimpinan nasional 2014-2019. Hal ini penting bagi stabilitas makro ekonomi kita mengingat stabilitas politik merupakan syarat mutlak (prime causa) bagi terbangunnya fondasi ekonomi yang kuat. Beberapa negara yang memiliki instabilitas politik seperti di Timur Tengah, Afrika dan sejumlah negara ASEAN seperti Thailand akan kesulitan menjaga dan meningkatkan stabilitas makro ekonomi. Konflik politik di Thailand berakibat langsung pada misalnya penurunan kunjungan turis, penghentian operasi sejumlah fasilitas produksi otomotif, menurunkan aliran investasi dan meningkatkan risiko doing business di Thailand. Begitu juga dengan banyak negara yang mengalami instabilitas politik dapat dipastikan makro ekonominya akan terguncang.

Suksesnya transisi kepemimpinan nasional merupakan modal penting bagi pembangunan ekonomi nasional dalam lima tahun ke depan. Banyak sekali agenda ekonomi seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan investasi, hilirisasi dan industrialisasi membutuhkan fokus dan konsentrasi penyelenggara negara, utamanya pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Presiden dan pemerintahan baru berikutnya juga masih harus menyelesaikan tantangan ekonomi yang bersumber dari ekonomi global seperti rencana penghentian quantitative-easing ke III, rencana peningkatan sukubunga di Amerika Serikat dan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015.

Dengan Pemilu yang damai membuat energi nasional tidak terbuang pada hal-hal sengketa politik yang berkepanjangan. Sehingga energi nasional tidak habis untuk menyelesaikan sengketa politik dan pemilu. Apalagi sengketa yang diikuti dengan pengerahan massa yang berpotensi terganggunya keamanan, ketertiban dan iklim dunia usaha di Indonesia.

Sekali lagi dengan suksesnya Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi pada tahun ini semakin membuktikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang sukses melakukan pemantapan demokrasi baik secara prosedural maupun substansial. Sehingga kita perlu optimistis bahwa makro ekonomi nasional akan semakin baik dan kuat menghadapi setiap potensi risiko pelemahan ekonomi global.