Utang Jangka Pendek Naik 8,3% - Bayar Impor BBM

NERACA

Jakarta – Belum lama ini, Bank Indonesia baru saja melansir data utang luar negeri Indonesia terbaru per Mei 2014. Utang luar negeri Indonesia tembus US$ 283,7 miliar atau setara dengan Rp 3.321 triliun jika dikonversi dengan nilai tukar saat ini.

Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati, mengatakan utang jangka pendek tumbuh cukup tinggi bulan Mei ini. Jika dibandingkan tahun lalu, utang jangka pendek tumbuh 8,3% (yoy).

"Dari bulan sebelumnya secara yoy jangka pendek cuma tumbuh 2,3 persen (yoy). Sekarang naik jangka pendek karena biaya impor BBM. Impor BBM dibiayai pakai jangka pendek," kata Hendy di Jakarta, Kamis (17/7).

Meski demikian, utang luar negeri jangka panjang tumbuh 10,1% (yoy). Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 9,9% secara tahunan (yoy).

"Dari total utang itu jangka panjang sebesar US$ 234 miliar. Ini terdiri dari US$ 125 miliar utang pemerintah dan US$ 109 miliar swasta," tegasnya.

Namun begitu, Hendy menyebut perkembangan utang luar negeri Indonesia masih cukup sehat. Meski demikian, Hendy akan terus mewaspadai perkembangan utang luar negeri Indonesia yang per Mei 2014 tembus US$ 283,7 miliar.

"Perkembangan utang luar negeri masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal meskipun perlu diwaspadai," imbunya

Hendy mengatakan Bank Indonesia akan terus dan tetap memantau dan memperkuat kebijakan pengelolaan utang luar negeri, khususnya untuk utang luar negeri swasta. "Utang luar negeri harus dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko," tegasnya.

Utang luar negeri Indonesia yang tembus US% 283,7 miliar ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah sebesar US% 132,2 miliar serta utang luar negeri swasta sebesar US$ 151,5 miliar. Utang luar negeri pemerintah ini tumbuh 4,1% (yoy) dan utang luar negeri swasta tumbuh 15,2% (yoy).

Pada kesempatan berbeda Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Doddy Ariefianto, pemerintah dan BI perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah pembengkakan utang luar negeri itu. "Karena posisi ULN sudah lampu kuning," tandasnya

Tanda bahaya terutama terlihat pada peningkatan rasio pembayaran utang tahunan yang mencapai 46,31%. Rasio ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2004. "Kalau sudah mendekati 50%, utang harus segera di rem, karena nantinya sebagian penerimaan dollar hanya untuk membayar utang," paparnya

Apalagi, jika melihat kinerja ekspor yang melemah dalam beberapa bulan terakhir, seharusnya ada pengetatan utang luar negeri. Mengingat, ekspor merupakan salah satu sumber pasokan valas yang digunakan untuk membayar utang luar negeri.

Pengereman utang terutama perlu dilakukan pada korporasi yang memiliki lini bisnis utama di pasar lokal. Misalnya perusahaan leasing, listrik, gas, dan air bersih. Sebab pendapatan mereka berupa rupiah. Saat rupiah melemah, mereka terancam kesulitan membeli dollar untuk membayar utang. [agus]

BERITA TERKAIT

Niaga Pangan - Kebijakan Tolak Impor Bawang Putih Dinilai Perkuat Petani Lokal

NERACA Jakarta – Kebijakan tegas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang menahan pemberian izin impor 100 ribu ton bawang putih kepada…

Pendapatan Iklan Surya Citra Media Naik 6,5%

NERACA Jakarta – Performance kinerja keuangan PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) di kuartal pertama berhasil mencatatkan pertumbuhan positif. Dimana…

HARGA BAWANG NAIK

Sejumlah warga membeli bawang di salah satu pedagang musiman di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (24/4). Harga bawang di Palu baik…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bank Dunia Proyeksikan Perlambatan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik

      NERACA   Jakarta - Laporan terbaru Bank Dunia memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang Asia…

Pelabuhan Sebagai Pintu Gerbang Ekonomi Nasional

    NERACA   Jakarta - Sebagai Negara kepulauan, Indonesia menyimpan potensi besar terlebih letaknya yang strategis karena berada di…

Kinerja Penerimaan Pajak Triwulan I Dalam Batas Wajar

  NERACA   Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai kinerja penerimaan pajak dalam…