Utang Jangka Pendek Naik 8,3% - Bayar Impor BBM

NERACA

Jakarta – Belum lama ini, Bank Indonesia baru saja melansir data utang luar negeri Indonesia terbaru per Mei 2014. Utang luar negeri Indonesia tembus US$ 283,7 miliar atau setara dengan Rp 3.321 triliun jika dikonversi dengan nilai tukar saat ini.

Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia, Hendy Sulistiowati, mengatakan utang jangka pendek tumbuh cukup tinggi bulan Mei ini. Jika dibandingkan tahun lalu, utang jangka pendek tumbuh 8,3% (yoy).

"Dari bulan sebelumnya secara yoy jangka pendek cuma tumbuh 2,3 persen (yoy). Sekarang naik jangka pendek karena biaya impor BBM. Impor BBM dibiayai pakai jangka pendek," kata Hendy di Jakarta, Kamis (17/7).

Meski demikian, utang luar negeri jangka panjang tumbuh 10,1% (yoy). Pertumbuhan ini juga lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 9,9% secara tahunan (yoy).

"Dari total utang itu jangka panjang sebesar US$ 234 miliar. Ini terdiri dari US$ 125 miliar utang pemerintah dan US$ 109 miliar swasta," tegasnya.

Namun begitu, Hendy menyebut perkembangan utang luar negeri Indonesia masih cukup sehat. Meski demikian, Hendy akan terus mewaspadai perkembangan utang luar negeri Indonesia yang per Mei 2014 tembus US$ 283,7 miliar.

"Perkembangan utang luar negeri masih cukup sehat dalam menopang ketahanan sektor eksternal meskipun perlu diwaspadai," imbunya

Hendy mengatakan Bank Indonesia akan terus dan tetap memantau dan memperkuat kebijakan pengelolaan utang luar negeri, khususnya untuk utang luar negeri swasta. "Utang luar negeri harus dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko," tegasnya.

Utang luar negeri Indonesia yang tembus US% 283,7 miliar ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah sebesar US% 132,2 miliar serta utang luar negeri swasta sebesar US$ 151,5 miliar. Utang luar negeri pemerintah ini tumbuh 4,1% (yoy) dan utang luar negeri swasta tumbuh 15,2% (yoy).

Pada kesempatan berbeda Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Doddy Ariefianto, pemerintah dan BI perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah pembengkakan utang luar negeri itu. "Karena posisi ULN sudah lampu kuning," tandasnya

Tanda bahaya terutama terlihat pada peningkatan rasio pembayaran utang tahunan yang mencapai 46,31%. Rasio ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2004. "Kalau sudah mendekati 50%, utang harus segera di rem, karena nantinya sebagian penerimaan dollar hanya untuk membayar utang," paparnya

Apalagi, jika melihat kinerja ekspor yang melemah dalam beberapa bulan terakhir, seharusnya ada pengetatan utang luar negeri. Mengingat, ekspor merupakan salah satu sumber pasokan valas yang digunakan untuk membayar utang luar negeri.

Pengereman utang terutama perlu dilakukan pada korporasi yang memiliki lini bisnis utama di pasar lokal. Misalnya perusahaan leasing, listrik, gas, dan air bersih. Sebab pendapatan mereka berupa rupiah. Saat rupiah melemah, mereka terancam kesulitan membeli dollar untuk membayar utang. [agus]

BERITA TERKAIT

Utang Luar Negeri Naik 7% Jadi Rp5.220 Triliun

  NERACA Jakarta - Utang luar negeri Indonesia naik tujuh persen secara tahunan menjadi 372,9 miliar dolar AS per akhir…

Sektor Otomotif - Realisasi Kendaraan Listrik Hemat Rp798 Triliun dari Impor BBM

NERACA Jakarta – Pemerintah segera menyiapkan regulasi terkait penggunaan kendaraan motor listrik yang dapat menghemat sekitar Rp798 triliun dari impor…

Lunasi Utang - Taksi Express Jual Tanah Rp 112,15 Miliar

NERACA Jakarta - PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI), melalui entitas anak usahanya, yaitu PT Ekspres Jakarta Jaya (EJJ) telah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…

FIHRRST Ajak Perusahaan Sadar dan Hormati HAM

    NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) mengadakan seminar sosialisasi studi kepada…