Subsidi Energi dan Gaji PNS Gerogoti APBN

Rabu, 16/07/2014

NERACA

Jakarta - Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Muhammad Ikhsan menilai porsi belanja tidak efisien terjadi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena apa anggran paling banyak keluar untuk energi dan untuk gaji pegawai negeri kian menggerogoti anggran, lantaran kian menggerus kemampuan pemerintah menggerakkan perekonomian.

Salah satu pos belanja paling disoroti adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang menyedot Rp 246,5 triliun tahun ini.

"Ini tumor namanya, karena naik terus anggarannya. Terutama BBM yang memang sudah menjadi isu penting yang harus dicarikan solusi, karena anggarannya sudah sangat besar," ujarnya dalam Bedah Buku 'Pokok-pokok Siklus APBN di Indonesia' di Jakarta, Selasa (15/7).

Masalah lain menggerogoti APBN adalah belanja pegawai. Dana untuk menggaji PNS, TNI, serta personil Polri ini amat menggelembung. Ikhsan melihat harus ada upaya pemerintah mengurangi gemuknya birokrasi, terutama dengan membatasi jumlah PNS. Bila memungkinkan, teknologi informasi harus bisa menggantikan peran manusia untuk beberapa pekerjaan. "Jadi harus diakali. Pegawai jumlahnya menjadi masalah," urainya.

Selain dua pos anggaran yang kerap bermasalah itu, Ikhsan juga melihat subsidi beras untuk masyarakat miskin (raskin) sebagai sumber masalah lainnya. Sudah terbukti, distribusi beras dari Badan Urusan Logistik ini kerap tak tepat sasaran. Anggarannya pun terus melonjak sudah melampaui Rp 10 triliun, sehingga perlu dievaluasi. "Itu calon tumor selanjutnya," kata Ikhsan.

Sedangkan data yang dihimpun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat besarnya porsi belanja pegawai yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Bahkan lebih besar dari belanja modal. Ini menunjukan post Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dinikmati para birokrat.

Ketua BPK Rizal Djalil menjelaskan sejak 1994 sampai 2012 terlihat peningkatan belanja pegawai yang signifikan. Pada 1994 belanja pegawai masih Rp 7 triliun, sementara pada 2012 menjadi Rp 255,83 triliun. Artinya, meningkat 36,5 kali.

Di samping itu, di pos Dana Alokasi Umum (DAU) porsi belanja pegawai juga terus meningkat sejak 2001, kecuali 2002 dan 2006. Porsi tertinggi terjadi pada 2010 yang mencapai 103,43%. "Jika melihat angka-angka diatas jelas sekali birokrasi yang banyak menerima anggaran dari APBN," tegas Rizal.

Sementara itu, untuk belanja modal atau infrastruktur dari 1994 sampai 2012 justru ada penurunan dalam hal proporsi. Pada 1994, belanja modal masih lebih dari 30% sementara 2012 tidak sampai 20%.

Menurut Rizal, tidak mengherankan jika BPK setiap tahunnya tidak menemukan infrastruktur yang terbangun dengan memadai. "Kalau kue pembangunan itu untuk rakyat, belanja modal harusnya ditingkatkan. Kalau posisi seperti ini terus, maka akan menjadi bahan politik yang luar biasa," tegasnya.

Oleh karenanya Rizal meminta presiden baru ke depan adalah mengevaluasi belanja pemerintah pada APBN terutama pada sisi belanja pegawai yang jumlahnya sangat besar bila dibandingkan dengan belanja modal atau infrastruktur. Setidaknya belanja pegawai dapat direformasi dan dialihkan ke belanja yang lebih produktif. Terutama yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur. "Birokrasi itu dialihkan keberpihakannya ke pembangunan yang pro rakyat, ya kan siapapun presiden nanti yang terpilih, ini akan menjadi persoalan," tukasnya. [agus]