Investor Cemaskan Perbedaan Quick Count

NERACA

Jakarta - Pemilihan Presiden telah berlangsung damai, kendati demikian berdasarkan hitungan cepat atau quick count terjadi selisih tipis, disamping itu masing-masing kubu mengklaim menang berdasarkan hitungan cepat iti.

Menyikapi hal itu, Menteri Perindustrian M.S Hidayat menyatakan hasil hitung cepat pemilihan presiden membuat investor cemas. "Mereka minta, selama masa ketidakpastian itu, polisi dan TNI bisa memberikan jaminan situasi yang kondusif," kata Hidayat di Jakarta, kemarin.

Jika dalam penghitungan cepat ala lembaga survei selisihnya keunggulannnya tipis, bisa dipastikan masing-masing kubu mengklaim kemenangan. Dalam penghitungan lembaga survei, biasanya ada margin of error 2-3 persen.

Jika selisih keunggulan di bawah angka itu, bisa saja masing-masing kubu mengklaim kemenangan. Keputusan akhirnya berada di tangan KPU dua pekan kemudian. "Selama menunggu itu yang dianggap sebagai uncertainty period oleh investor," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, sebenarnya semua investor tak terlalu mempermasalahkan siapa yang akan menjadi pemenang. Para investor tentu sudah mengetahui siapa saja tim ekonomi yang berada di balik masing-masing pasangan. "Investor itu inginnya stabilitas. Jadi, menurut saya, investor tak terlalu terpengaruh dengan siapa pemenang presidennya," kata Hidayat.

Dalam versi hitung cepat yang dilansir beberapa lembaga, pasangan Jokowi-JK unggul 5 persen atas pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Kedua kubu sudah mengklaim sebagai pemenang pemilihan presiden ketujuh ini. Ini yang harus dklarifikasi, karena nantinya akan menimbulkan kecemasan terhadap investor.

Pada kesempatan yang berbeda menaggapi perbedaan hasil quick count Wakil Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Muhammad Qodari menilai perbedaan quick count jumlah suara dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 antara sejumlah lembaga survei perlu diinvestigasi secara metodologis.

"Perlu ada investigasi pada momen ini untuk dilihat secara metodologis dan secara data di setiap lembaga yang menyelenggarakan quick count kenapa datanya bisa muncul seperti itu (berbeda)," kata Qodari.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei seperti SMRC, LSI, Indikator, CSIS-Cyrus, Kompas dan RRI menempatkan pasangan Jokowi-JK unggul dengan rata-rata suara 52 persen dari Prabowo-Hatta dengan rata-rata 47 persen.

Namun, tiga lembaga survei lain yakni Puskaptis, JSI, dan LSN, justru menyatakan kemenangan berada di kubu Prabowo-Hatta.

"Ketika terjadi perbedaan seperti hari ini mau tidak mau harus dilakukan investigasi, harus dilihat metodologi, sampling, data populasinya, skemanya seperti apa. Karena bisa saja dia melakukan sampling yang benar tetapi data populasinya yang dia dapatkan salah ya 'get out'," ujar Qodari.

Qodari melanjutkan, perlu juga dilihat siapa relawan dari lembaga survei itu dan dari sisi pengumpulan datanya perlu diamati apakah terjadi penyimpangan atau misinterpretasi di lapangan, atau mengalami perubahan dari lapangan hingga ke pusat nantinya.

"Karena untuk melakukan quick count itu ada dua aspek yang penting, pertama adalah pewawancara atau volunteer yang ke lapangan. Yang kedua dari mereka dikirim lewat IT (teknologi). Kalau IT nya trouble itu kan bisa berubah juga angkanya. Terakhir dari pusat sendiri bagaimana, apakah data dari bawah itu memang disampaikan apa adanya atau ada yang diubah atau diganti misalnya. Jadi panjang sekali ya dari hulu ke hilir," kata Qodari.

Menurut Qodari, banyak pihak mungkin mengatakan survei adalah sesuatu yang bersifat opini sehingga bisa berbeda-beda hasilnya.

Namun untuk hitung cepat, hal tersebut tidak berlaku. Jika ada perbedaan data hasil resmi di TPS dengan data yang masuk dan dilaporkan ke publik, hal tersebut merupakan persoalan serius.

"Menurut saya ini serius, kali ini persoalannya serius. Saya kira lembaga survei yang menyelenggarakan quick count harus dievaluasi. Survei itu implikasinya tidak sebesar quick county ya, kalau quick count ini implikasinya besar karena ini ngomongin hasil riil, bukan bicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Ini berbicara tentang fakta. Bagaimana mungkin fakta itu bisa berbeda," ujar Qodari. [agus]

BERITA TERKAIT

Sumsel Ajak Investor Percepat Bangun KEK Tanjung Api-api

Sumsel Ajak Investor Percepat Bangun KEK Tanjung Api-api NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengajak investor untuk melakukan…

Ketergantungan Investor Asing - OJK Dorong Generasi Milenial Investasi Saham

NERACA Mataram - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat mendorong generasi milenial untuk berinvestasi saham sebagai salah satu upaya…

10 Hal Menyesakkan Yang Didapat Investor di Marunda

10 Hal Menyesakkan Yang Didapat Investor di Marunda NERACA Jakarta - Hampir 15 tahun berlalu sejak PT Karya Tekhnik Utama…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anehnya Boikot Uni Eropa Terhadap Sawit Indonesia

      NERACA   Jakarta – Industri kelapa sawit Indonesia menjadi penopang terhadap perekonomian. Data dari Direktorat Jenderal Pajak…

Meski Naik, Struktur Utang Indonesia Dinilai Sehat

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia yang naik 4,8 miliar…

Pentingnya Inklusivitas Sosial untuk Pertumbuhan Berkualitas

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, inklusivitas sosial atau memastikan seluruh warga mendapatkan…