NERACA

Jakarta - Beban subsidi listrik dan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sudah menembus diangka Rp 400 trilliun, tingginya beban terutama BBM menjadi kendala untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk membenahi subsidi BBM agar dana subsidi dapat dialihkan ke infrastruktur.

Anggota Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), David Sutyanto menuturkan, peran investor diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Para investor ingin pemerintah membangun infrastruktur untuk menunjang investasi.

Namun sayang, saat ini keuangan pemerintah lebih banyak disalurkan untuk subsidi BBM. Oleh karena itu, pemerintah dinilai harus menaikkan harga BBM dan mengalihkan anggaran itu ke pembangunan infrastruktur.

"Pasar ingin kita (Indonesia) meningkatkan belanja, kurangi subsidi tingkatkan infrastruktur, cara paling mudah mengurangi subsidi entah bagaimana caranya apakah konversi," kata David, dalam diskusi IHSG Pasca Quick Count 2014, di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (10/7).

David melanjutkan, pemerintah harus menjaga neraca perdagangan dan transaksi berjalan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini mengurangi ketergantungan impor, dan mengetatkan masuk barang impor.

"Bea masuk negara, masih rendah 6-7 persen Indonesia masih rendah bayang kan Brazil," tutur David.

Selain itu, menurut David iklim investasi dijaga dengan baik dengan memangkas birokrasi dan perizinan. Pasalnya, kedua hal itu membuat proses investasi di Indonesia menjadi sulit.

"Foxcon ingin bangun pabrik di kita (Indonesia), tapi mesti begini (banyak birokrasi) nggak jadi-jadi. Itu yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Ungkapan senada di penah diungkapkan oleh Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop, menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan pengurangan belanja subsidi BBM dan mengalihkannya ke pembangunan infrastruktur. "Subsidi BBM, yang berjumlah 2,6% dari PDB, lebih dimanfaatkan pemilik kendaraan. Pengalihan akan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur dan bidang mendesak lainnya, seperti kesehatan, yang saat ini hanya 0,9% dari PDB," paparnya.

Pembangunan infrastruktur, lanjut Diop, belum memadai dan kurang mendapatkan dukungan dana. "Infrastruktur Indonesia tidak memadai sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Jumlah investasi di bidang infrastruktur selama dekade terakhir oleh pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan swasra kurang dari 4% PDB," ungkapnya.

Menurut Diop, jumlah tersebut sangat kurang, baru separuh dari yang dibutuhkan Indonesia. Akibat infrastruktur yang kurang memadai, Indonesia kehilangan momentum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

"Bank Dunia memperkirakan Indonesia telah kehilangan setidaknya 1% pertumbuhan ekonomi setiap tahun selama dekade terakhir karena investasi yang rendah ini. Terlalu banyak alokasi belanja pemerintah untuk subsidi BBM," tegasnya.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati 9%, selain realokasi anggaran subsidi BBM, Diop meminta pemerintah dapat mempermudah perizinan investasi di berbagai sektor. "Implementasi peraturan yang tidak konsisten jelas membingungkan investor. Harusnya investor mendapatkan fasilitas dari pemerintah yakni kemudahan dalam investasi dan perizinan," tuturnya.

Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM tahun ini sudah mencapai Rp Rp 246,5 triliun, naik Rp 35,8 triliun dari perkiraan sebelumnya. Subsidi lain yang jumlahnya lebih besar listrik, yang mencapai Rp 103,8 triliun.

Besarnya subsidi energi, yaitu BBM dan listrik, membuat pemerintah terpaksa melakukan penghematan belanja Rp 43 triliun. Pemangkasan belanja menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat. [agus]