Tarif Kereta Ekonomi Jarak Jauh Batal Naik

Senin, 07/07/2014

NERACA

Jakarta – Belum lama ini terendus bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) bakal menaikan harga tiket kereta ekonomi jarak jauh. Menanggapi hal itu, Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan Evert Ernest Mangindaan optimis tarif kereta api jarak jauh kelas ekonomi tidak akan naik pada September mendatang. Pasalnya sudah ada pembicaraan antara pihaknya dengan Kementerian Keuangan agar pos belanja subsidi untuk KAItahun anggaran 2014 dipertahankan. Dengan demikian KAI tidak akan menaikan harga tiket sampai dengan akhir tahun ini.

"Tadi sudah dibicarakan sama menteri keuangan. Jadi subsidinya untuk tahun ini tidak jadi dicabut," katanya di Jakarta, pekan lalu. Bentuk dari ketetapan itu nantinya akan dirumuskan oleh bendahara negara. Dari pembicaraan tadi, angka subsidi kereta dipertahankan seperti target awal, yakni Rp 1,2 triliun. "Menkeu nanti akan mengeluarkan keputusannya segera," imbuhnya.

Sedangkan menurut Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kemenhub, JA Baratamenuturkan Meskipun KAI akan menaikkan tarif Kereta Api ekonomi bersubsidi pada bulan September nanti, hal itu belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, sampai kini belum ada kesepakatan dengan PT KAI terkait kenaikan harga tiket tersebut.

Barata menegaskan, sampai kini Kemenhub belum membahas kenaikan tarif kereta ekonomi bersubsidi tersebut. “Sampai kini saya tegaskan belum ada rencana menaikkan tarif kereta api ekonomi,” katanya.

Barata menjelaskan, kebijakan menaikkan tarif KA ekonomi bersubsidi bukan domain dari PT KAI. Perubahan harga itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dalam hal ini kemenhub. “Itu merupakan kewenangan dari Menteri Perhubungan,” jelasnya.

Menurut Barata, persetujuan itu mutlak dibutuhkan oleh PT KAI jika akan menginginkan kenaikan tarif KA ekonomi subsidi. Karena menurut dia, KA kelas ekonomi dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu yang ingin bepergian dengan kereta api. Berbeda dengan kereta non ekonomi. Perusahaan berhak menentukan tarif kereta non subsidi itu. Sebab, rata-rata yang menggunakan moda transportasi ini masyaralat yang tingkat ekonominya sudah mapan.

Dia mengakui, kenaikan itu dipicu pemotongan anggaran belanja dan pendapatan negara perubahan (APBNP) di Kemenhub. Itu berdampak pada besaran Public Service Obligation (PSO). Awalnya PSO untuk KA bersubsidi besaranya Rp1,224 triliun. Setelah mengalami pengurangan sebesar Rp352 miliar, besaran PSO untuk penumpang KA ekonomi menjadi Rp871 miliar. Namun Barata menegaskan sampai saat ini kemenhub masih mencari cara agar harga KA ekonomi subsidi tidak naik.

Caranya dengan memakai anggaran BBM yang tidak terserap tahun lalu. Besarnya Rp352 miliar. Jika anggaran Rp352 miliar itu ditambahkan anggaran PSO untuk tahun ini yakni Rp871 miliar maka didapatkan hasil Rp1,224 triliun. Jumlah itu sama sebelum adanya pemotongan anggaran.

Lebih lanjut, pihaknya berharap PT KAI untuk menunda kenaikan harga KA Ekonomi. Barata berharap pihak operator jangan hanya berfikir matematis untung rugi. “Kemampuan beli masyarakat juga harus diperhitungkan,” ungkapnya.

Sugeng Priyono Juru Bicara PT KAI mengatakan Total anggaran subsidi (Public Service Obligation/PSO) kereta api dari Kementerian Perhubungan untuk konsumen kelas ekonomi sempat terancam. Ini imbas APBN Perubahan, yang mana otoritas perhubungan terpaksa memangkas dana subsidi KAI Rp 352 miliar. Akibat pemangkasan tersebut, PTKereta Api Indonesiasempat bersiap melakukan penyesuaian hargatiketKA jarak jauh, melebihi 100 % pada September 2014. “"Ini karena subsidinya jadi menyesuaikan tarif, per September," pungkasnya. [agus]