RAPBN 2012 Harus Peka Terkait Krisis AS

NERACA

Jakarta---Pemerintah diminta lebih fokus menyiapkan rencana kerja dalam upaya menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, Pidato Presiden SBY terkait penyampaian nota keuangan RAPBN 2012 diharapkan menjadi sebuah lompatan baru. Tak hanya sekedar ritual tahunan. Tapi menuju proses transformasi paradigma pembangunan.

"Pemerintah harus melakukan refocusing dan ini kontekstual dengan krisis ekonomi yang sedang menerpa Amerika Serikat dan Eropa. Karena dampak krisis ini bisa menimbulkan bahaya,” kata Direktur Mega Institut, Arif Budimanta di Jakarta,15/8.

Lebih jauh anggota Komisi XI DPR F-PDIP ini memperingatkan pemerintah agar segera menyiapkan diri terkait serbuan barang-barang luar negeri. . Indonesia harus mempersiapkan diri dibanjiri produk luar negeri sehingga produk lokal semakin tidak memiliki daya saing," tambahnya.

Politisi PDIP ini mengkritik ritual pembacaan nota keuangan APBN. Alasanya ternyata APBN yang semestinya penghela kesejahteraan social. Namun ternyata sesuai data BPS, jumlah angka kemiskinan masih sangat signifikan.

Sementara itu, ekonom UGM Sri Adiningsih menitikberatkan perlunya peran pemerintah dalam membangun sektor industri pengolahan Indonesia yang masih ketinggalan dari Korea dan China. "Saat ini ada pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke timur yang dimotori China dan India. Sementara di Indonesia saat ini yang berkembang bisnis mikro dan sektor informal seharusnya industri yang berkembang pesat. Ini merupakan masalah besar," lanjut Sri.

Bahkan Sri memaparkan data sektor industri pengolahan turun dari 28,37% pada 2004 menjadi 26,16% tahun 2009 dan ada fenomena jumlah perusahan industri menurun

"Banyak kebijakan di bidang industri nasional tapi faktanya sektor industri tumbuh rendah. Kita harus melakukan perubahan kalau mau menuju salah satu kekuatan di Asia," kritik Sri.

Menurut Sri, pemberlakuan perjanjian AFTA dan CAFTA serta perjanjian pergerakan bebas investasi di kawasan Asean 2015. Industri nasional harus mulai berbenah dan mempersiapkan diri. Apalagi saat ini serangan produk China sangat membanjiri pasar domestik. “Ketersediaan dan jaminan infrastruktur yang memadai berperan besar mendukung kesusesan industrialisasi. Lalu diperlukan dukungan pemerintah. Pemerintah harus total mendukung industrialis Indonesia agar mampu bersaing di pasar global. Tidak hanya dukungan lips service tapi riil," ujar Sri.

Hendrawan Supratikno, anggota FPDIP Komisi VI DPR menambahkan saat ini ada dua penyakit yang mendera perekonomian nasional. "Penyakit biaya ekonomi tinggi yang menyebabkan industri jasa korupsi tumbuh subur. Kedua, penyakit ekonomi bernilai tambah rendah atau low economy value added. Untuk itu hilirisasi sangat penting. Saya di Komisi VI bersama-sama anggota lainnya akan memonitor kinerja Kementerian Perindustrian apakah berjalan baik atau tidak," kata Hendrawan.

Jadi, menurut FPDIP, kata Hendrawan lagi, jika Indonesia ingin menjadi kekuatan Asia maka harus membangkitkan sektor industri pengolahannya. Kekayaan sumber daya alam, pasar yang besar dan tenaga kerja yang melimpah serta posisinya di Asia yang tengah bangkit bisa menjadi landasan yang kuat. “Indonesia harus membangkitkan sektor industri pengolahannya lagi. Kemampuan Indonesia menciptakan nilai tambah, khususnya dengan memanfaatkan SDA yang kaya, akan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang layak bagi rakyat Indonesia. Jadi, stop membanjirnya produk industri asing dengan meningkatkan daya saing produk kita yang didukung oleh otoritas ekonomi dari pusat sampai ke daerah," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019 NERACA Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR…

Ketua DPR RI - Perilaku Pemimpin Harus Cerminkan Pancasila

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI  Perilaku Pemimpin Harus Cerminkan Pancasila Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan sikap dan…

Diskriminasi Sawit Indonesia Harus Segera Diakhiri

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia meminta Uni Eropa untuk tidak mendiskriminasi minyak kelapa sawit terhadap produk minyak sayur lainnya seperti…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

    NERACA   Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro,…

Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

      NERACA   Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta…

PemprovJabar Percepat Pembebasan Lahan Tol Bocimi

      NERACA   Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan ikut mempercepat proses pembebasan lahan di seksi…