RAPBN 2012 Harus Peka Terkait Krisis AS

NERACA

Jakarta---Pemerintah diminta lebih fokus menyiapkan rencana kerja dalam upaya menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, Pidato Presiden SBY terkait penyampaian nota keuangan RAPBN 2012 diharapkan menjadi sebuah lompatan baru. Tak hanya sekedar ritual tahunan. Tapi menuju proses transformasi paradigma pembangunan.

"Pemerintah harus melakukan refocusing dan ini kontekstual dengan krisis ekonomi yang sedang menerpa Amerika Serikat dan Eropa. Karena dampak krisis ini bisa menimbulkan bahaya,” kata Direktur Mega Institut, Arif Budimanta di Jakarta,15/8.

Lebih jauh anggota Komisi XI DPR F-PDIP ini memperingatkan pemerintah agar segera menyiapkan diri terkait serbuan barang-barang luar negeri. . Indonesia harus mempersiapkan diri dibanjiri produk luar negeri sehingga produk lokal semakin tidak memiliki daya saing," tambahnya.

Politisi PDIP ini mengkritik ritual pembacaan nota keuangan APBN. Alasanya ternyata APBN yang semestinya penghela kesejahteraan social. Namun ternyata sesuai data BPS, jumlah angka kemiskinan masih sangat signifikan.

Sementara itu, ekonom UGM Sri Adiningsih menitikberatkan perlunya peran pemerintah dalam membangun sektor industri pengolahan Indonesia yang masih ketinggalan dari Korea dan China. "Saat ini ada pergeseran kekuatan ekonomi dari barat ke timur yang dimotori China dan India. Sementara di Indonesia saat ini yang berkembang bisnis mikro dan sektor informal seharusnya industri yang berkembang pesat. Ini merupakan masalah besar," lanjut Sri.

Bahkan Sri memaparkan data sektor industri pengolahan turun dari 28,37% pada 2004 menjadi 26,16% tahun 2009 dan ada fenomena jumlah perusahan industri menurun

"Banyak kebijakan di bidang industri nasional tapi faktanya sektor industri tumbuh rendah. Kita harus melakukan perubahan kalau mau menuju salah satu kekuatan di Asia," kritik Sri.

Menurut Sri, pemberlakuan perjanjian AFTA dan CAFTA serta perjanjian pergerakan bebas investasi di kawasan Asean 2015. Industri nasional harus mulai berbenah dan mempersiapkan diri. Apalagi saat ini serangan produk China sangat membanjiri pasar domestik. “Ketersediaan dan jaminan infrastruktur yang memadai berperan besar mendukung kesusesan industrialisasi. Lalu diperlukan dukungan pemerintah. Pemerintah harus total mendukung industrialis Indonesia agar mampu bersaing di pasar global. Tidak hanya dukungan lips service tapi riil," ujar Sri.

Hendrawan Supratikno, anggota FPDIP Komisi VI DPR menambahkan saat ini ada dua penyakit yang mendera perekonomian nasional. "Penyakit biaya ekonomi tinggi yang menyebabkan industri jasa korupsi tumbuh subur. Kedua, penyakit ekonomi bernilai tambah rendah atau low economy value added. Untuk itu hilirisasi sangat penting. Saya di Komisi VI bersama-sama anggota lainnya akan memonitor kinerja Kementerian Perindustrian apakah berjalan baik atau tidak," kata Hendrawan.

Jadi, menurut FPDIP, kata Hendrawan lagi, jika Indonesia ingin menjadi kekuatan Asia maka harus membangkitkan sektor industri pengolahannya. Kekayaan sumber daya alam, pasar yang besar dan tenaga kerja yang melimpah serta posisinya di Asia yang tengah bangkit bisa menjadi landasan yang kuat. “Indonesia harus membangkitkan sektor industri pengolahannya lagi. Kemampuan Indonesia menciptakan nilai tambah, khususnya dengan memanfaatkan SDA yang kaya, akan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan yang layak bagi rakyat Indonesia. Jadi, stop membanjirnya produk industri asing dengan meningkatkan daya saing produk kita yang didukung oleh otoritas ekonomi dari pusat sampai ke daerah," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses…

Harus Hati-Hati Atur Pajak e-Commerce

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus hati-hati mengatur pajak atas perdagangan elektronik (e-commerce)…

Ekonom : BUMN Harus Dijauhkan dari Prinsip Birokasi

    NERACA   Yogyakarta - Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dijauhkan dari prinsip-prinsip birokrasi agar lebih optimal memberikan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…