Hilirisasi Cermin Politik Industri

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perindustrian telah memberikan sebuah penegasan bahwa sistem industri nasional secara substantif telah memberikan arah pengaturan yang benar tentang pentingnya pembangunan sektor industri berbasis sumber daya alam. Hilirisasi menjadi arus utamanya, dan hal ini mencerminkan bahwa politik industri yang dibangun telah sesuai dengan semangat pasal 33 UUD 1945.

Kalau dilihat dari perundang-undangan yang lain juga memilki semangat pengaturan yang sama bahwa sumber daya alam nasional harus diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya di dalam negeri. Beberapa undang-undang tersebut antara lain adalah yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, kehutanan, minerba, hotikultura, perikanan, dan perkebunan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum/regulasi dan kebijakan sejatinya pemerintah telah mempunyai satu sikap politik ekonomi yang memang dibutuhkan untuk membangun kemakmuran bangsa di masa yang akan datang. Berbagai regulasi atau kebijakan tersebut juga telah memberikan penegasan bahwa industrialisasi adalah jalan yang harus ditempuh terutama yang mengolah sumber daya alam strategis.

Model industrialisasi semacam itu dengan memperkuat proses hilirisasi dan sekaligus hulunisasi di sektor industri pengolahan akan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar regional dan dunia. Langkah ini adalah sebuah resultante penyikapan secara cerdas bahwa cara pengelolaan sumber daya alam harus berubah,dan konsep dasar yang tepat adalah melakukan industrialisasi.

Eksploitasi kekayaan alam Indonesia pada zaman pemerintah kolonial telah memberikan pengaruh buruk bagi pembangunan ekonomi nasional karena sistem ekonominya langsung diintegrasikan dengan pasar dunia, tetapi tidak disertai dengan langkah industrialisasi Akibatnya, Indonesia bergantung pada perdagangan luar negeri berbasis komoditas,yaitu ekspor minyak, karet, sawit, kopra, timah dan lain-lain. Pada dasawarsa 1950-an, Indonesia pernah mengalami anjloknya harga timah yang sebagian disebabkan oleh kebijakan strategis Amerika Serikat untuk menimbun cadangan.

Hilirisasi industri yang mengolah sumber daya alam akan membuat bangsa Indonesia bisa melepaskan diri dari jebakan paradox of planty yang menurut pandangan Stiglitz adalah sebuah kondisi dimana suatu negara yang kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin. Menurut dia, kondisi semacam ini sangat membahayakan karena berpotensi mengundang terjadinya konflik sosial dimana-mana yang tentu merugikan bagi kepentingan geopolitik di dalam negeri negara yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, Indonesia harus konsisten membangun dan mengembangkan industri yang mengolah sumber daya alamnya,baik yang mengolah mineral dan batubara, maupun sumber daya alam lainnya yang berasal dari produk hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan. Tekanan internasional pasti akan terus berdatangan karena mereka khawatir pasokan sumber daya alam berbasis komoditas dari Indonesia akan berkurang. Forum WTO, G20, WEF pasti akan dipakai menekan Indonesia agar pemerintahnya melakukan relaksasi regulasi dan kebijakan tentang ekspor bahan mentahnya.

BERITA TERKAIT

Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun - Dukung Industri 4.0

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…

Revolusi Industri 4.0 Untuk Bidik 10 Besar Dunia

NERACA Jakarta – Pemerintah telah menetapkan target Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terbesar di dunia tahun 2030.…

Shell Rilis Dua Produk Bahan Baku Industri Manufaktur

Shell Lubricants Indonesia meluncurkan dua produk unggulannya, yaitu Shell Flavex 595B, Shell Risella X dan berbagai produk portfolio dalam kategori…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…

THR, Gaji 13 dan APBN - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Masih percaya dengan Menkeu Sri Mulyani yang bolak-balik menyatakan APBN dikelola dengan prudent? Kisah anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan…

Memupuk Pertumbuhan Kredit

  Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF   Kinerja penyaluran kredit pada April 2018 mengalami perbaikan lebih baik daripada akhir tahun…