NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan gejolak politik pada masa Pemilu Presiden 2014 belum terindikasi menganggu minat investor asing untuk menindaklanjuti komitmennya dalam menanamkan modal. Tapi faktanya sebaliknya, belum ada investor yang mengurungkan niatnya untuk mencabut investasi.

"Dari catatan kami belum ada laporan (investor yang membatalkan investasinya). Jika wait and see memang wajar," kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data terakhir BKPM, kata dia, tidak ada investor yang membatalkan komitmen investasi setelah mendapat persetujuan, maupun investor yang mengajukan perubahan investasi.

Maka dari itu, Himawan mengatakan target pertumbuhan realisasi investasi baik asing dan dalam negeri di 2014 masih di kisaran 15 persen, yakni realisasi yang diharapkan mencapai Rp450 triliun.

"Bahwa so far, target masih peningkatan 15% ya. Di kuartal pertama kan 15%. Harapan kita di kuartal II juga demikian, targetyear on year-nya 15 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan komposisi realisasi investasi tahun ini, sebanyak 70% didorong dari investasi asing. Sisa 30% merupakan investasi dalam negeri.

Adapun realisasi investasi pada kuartal I 2014 mencapai Rp106 triliun yang tumbuh 14,6% dibanding periode sama tahun lalu. "Kuartal pertama kan masih 15%, ya kita harap kuartal II juga 15 persen," ujarnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Himawan juga menyinggung salah satu hasil laporan Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) yang dirilis Selasa dan menyebutkan banyak sektor potensial untuk investasi asing yang belum dimaksimalkan, termasuk oleh negara berkembang.

Menurut Himawan, kebijakan penanaman modal asing di Indonesia kini diarahkan pada kualitas investasi bukan hanya kuantitas investasi. Salah satu indikator kualitas investasi itu, ujar dia, selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri, misalnya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan, otomotif, dan investasi untuk produksi barang yang bersifat komplementer.

"Diarahkan pada investasi yang bisa berkontribusi terhadap masalah Indonesia. Misalnya kita masih impor di satu sektor, kita upayakan investasi asing masuk di sektor itu untuk jadikan disini basis produksi, sehingga kita tidak perlu impor lagi," jelasnya.

Sedangkan dimata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meski investasi yang masuk di Indonesia besar, tapi itu terasa semu dan tidak berkualitas karena tidak mampu menjadikan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Dan terutama pertumbuhan sektor riil penopang tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. “Jadi, sebesar apa pun investasi yang masuk tidak punyamultiplier effect lebih,” katanya.

Karena, sambung Enny, selama ini investasi yang masuk hanya investasi padat modal, juga hanya terkonsentrasi pada pertambangan dan otomotif  yang memang membutuhkan modal besar tapi tidak menyerap tenaga kerja banyak. “Harusnya investasi masuk pada sektor-sektor yang memang penyerapan tenaga kerjanya tinggi, seperti pada sektor industri pangan, maupun sektor pertanian dan perkebunan,” jelas dia.

Menurut Enny, ini karena pemerintah (kementerian terkait) tidak punya koordinasi tapi lebih pada mengejar target masing-masing, dan berjalan sendiri-sendiri. “Secara umum pemerintah belum punya blue printpengembangan industrialisasi sehingga investasi yang masuk tidak produktif. Celakanya, pemerintah minim koordinasi sehingga investasi masuk tingga tidak bermanfaat,” tegas dia.

Maka dari itu, lanjut Enny, harusnya Kementrian Perekonomian dapat melakukan koordinasi dengan kementrian-kementrian terkait untuk membuat road map pengembangan investasi. Dan disini BKPM sebagai lembaga yang menangani investasi yang masuk mengarahkan investor mana sektor yang sedang diperlukan dan mana saja sektor yang sudah padat dan tidak melakukan pengembangan. “Dengan sinergi dan adanya blue print arah pembangunan investasi yang terkoordinasi, investasi yang masuk akan lebih berdaya guna dan produktif,” kata Enny lagi. [agus]