SBY Wariskan Beban Subsidi BBM

NERACA

Jakarta - Regulasi pemerintahan tinggal menunggu bulan saja, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera berakhir. Kendati demikian bukannya memberikan warisan ekonomi yang lebih baik tapi malah mewariskan beban subsidi yang tinggi kepada pemimpin terpilih mendatang

"Pemerintahan SBY ini meninggalkan bom waktu bagi siapa pun presiden yang nanti memimpin," kata mantan Ketua Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Anwar Nasution di Jakarta, Senin (23/6).

Bom waktu yang dimaksud Anwar terutama adalah membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam APBN 2014, dan juga seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang cukup besar. Kedua hal ini makin membebani keuangan negara.

"Bayangkan subsidi BBM yang Rp 400 triliun lebih itu, belum lagi belanja untuk gaji PNS besar sekali, sementara penerimaan tidak banyak masuk. Obama saja kalau dapat kondisi seperti ini kolaps, Amerika saja bisa kolaps, apalagi Indonesia," ungkapnya.

Anwar menyarankan, bagi siapa saja presiden nanti yang berkuasa, suka tidak suka harus menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban keuangan negara.

"BBM subsidi harganya harus naik, jelas dong, itu hanya menguntungkan orang kayak kau! yang menikmati AC, punya mobil, coba kau lihat tukang rujak di jalan, apa dia nikmati subsidi BBM? Tidak kan," tutup Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini.

Ungkapan senada pernah dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto ingin Presiden Indonesia selanjutnya, berani mencabut seluruh subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dengan begitu, harga BBM akan naik, namun anggaran subsidi tersebut bisa digunakan untuk membangun perekonomian negara."Pemimpin ke depan (harus) ada keberanian mencabut subsidi BBM," ujar Suryo.

Suryo mengungkapkan, presiden yang berani mencabut anggaran subsidi BBM dari APBN, berani mengubah kebijakan energi. Dalam hal ini presiden tersebut ingin mempunyai kebijakan ketahanan energi."Kebijakan yang memperbaiki kebijakan energi," ungkap Suryo.

Suryo menambahkan, jika anggaran subsidi BBM dicabut, kuota BBM bisa bertahan. Selain itu ketergantungan impor akan berkurang.

Selain itu, Suryo menilai belanja negara menjadi sangat hemat jika subsidi BBM dicabut. "Sebab, kebijakan subsidi BBM sangat memberatkan belanja kita," papar Suryo. [agus]

BERITA TERKAIT

ALOKASI PUPUK SUBSIDI TAHUN 2019

Petani merawat tanaman bawang merah di areal pertanian Terasering, Argapura, Majalengka, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019). Berdasarkan Permentan No. 47 tahun…

Sektor Otomotif - Realisasi Kendaraan Listrik Hemat Rp798 Triliun dari Impor BBM

NERACA Jakarta – Pemerintah segera menyiapkan regulasi terkait penggunaan kendaraan motor listrik yang dapat menghemat sekitar Rp798 triliun dari impor…

Video Viral: SBY Diabaikan Prabowo

Video Viral: SBY Diabaikan Prabowo NERACA Jakarta - Momen tidak mengenakkan dialami oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadiri rangkaian…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Tekankan Peningkatan Kesejahteraan Pasca Inhil Jadi Kluster Kelapa di Indonesia

  NERACA   Indragiri Hilir - Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan turunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil, Bupati HM…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…