SBY Wariskan Beban Subsidi BBM

NERACA

Jakarta - Regulasi pemerintahan tinggal menunggu bulan saja, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera berakhir. Kendati demikian bukannya memberikan warisan ekonomi yang lebih baik tapi malah mewariskan beban subsidi yang tinggi kepada pemimpin terpilih mendatang

"Pemerintahan SBY ini meninggalkan bom waktu bagi siapa pun presiden yang nanti memimpin," kata mantan Ketua Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Anwar Nasution di Jakarta, Senin (23/6).

Bom waktu yang dimaksud Anwar terutama adalah membengkaknya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam APBN 2014, dan juga seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang cukup besar. Kedua hal ini makin membebani keuangan negara.

"Bayangkan subsidi BBM yang Rp 400 triliun lebih itu, belum lagi belanja untuk gaji PNS besar sekali, sementara penerimaan tidak banyak masuk. Obama saja kalau dapat kondisi seperti ini kolaps, Amerika saja bisa kolaps, apalagi Indonesia," ungkapnya.

Anwar menyarankan, bagi siapa saja presiden nanti yang berkuasa, suka tidak suka harus menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban keuangan negara.

"BBM subsidi harganya harus naik, jelas dong, itu hanya menguntungkan orang kayak kau! yang menikmati AC, punya mobil, coba kau lihat tukang rujak di jalan, apa dia nikmati subsidi BBM? Tidak kan," tutup Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia ini.

Ungkapan senada pernah dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto ingin Presiden Indonesia selanjutnya, berani mencabut seluruh subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Dengan begitu, harga BBM akan naik, namun anggaran subsidi tersebut bisa digunakan untuk membangun perekonomian negara."Pemimpin ke depan (harus) ada keberanian mencabut subsidi BBM," ujar Suryo.

Suryo mengungkapkan, presiden yang berani mencabut anggaran subsidi BBM dari APBN, berani mengubah kebijakan energi. Dalam hal ini presiden tersebut ingin mempunyai kebijakan ketahanan energi."Kebijakan yang memperbaiki kebijakan energi," ungkap Suryo.

Suryo menambahkan, jika anggaran subsidi BBM dicabut, kuota BBM bisa bertahan. Selain itu ketergantungan impor akan berkurang.

Selain itu, Suryo menilai belanja negara menjadi sangat hemat jika subsidi BBM dicabut. "Sebab, kebijakan subsidi BBM sangat memberatkan belanja kita," papar Suryo. [agus]

BERITA TERKAIT

Beban Ekonomi Akibat DBD Capai US$ 381 Juta

    NERACA   Jakarta - Indonesia telah melawan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah mencapai 50 tahun, akan tetapi…

Menakar Manfaat Subsidi Tol Laut

Oleh: Sarwani Analis Ekonomi Pembangunan Nasib subsidi tol laut dalam tahun anggaran mendatang berada di ujung tanduk. Pasalnya, DPR RI…

MPR Akan Wariskan Tujuh Poin Rekomendasi

MPR Akan Wariskan Tujuh Poin Rekomendasi NERACA Jakarta - MPR RI periode 2014 sampai dengan 2019 membuat rancangan rekomendasi berisi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LIPI : UU Sisnas Iptek Lompatan Besar Dunia Iptek

    NERACA   Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia optimistis keberadaan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU…

Sky Energy Luncurkan Produk Teringan di Dunia - Pembangkit Tenaga Surya

      NERACA   Jakarta - Kebutuhan akan listrik semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi. Pada 2019, kebutuhan listrik dunia…

Dua Tantangan Perpajakan Di Era Ekonomi Digital

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi Direktorat…