Waspadai Ancaman Krisis

Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 7,5% dalam 8 bulan terturut-turut, pada akhirnya memperlemah kondisi ekonomi dalam negeri. Apalagi ditambah makin membengkaknya utang luar negeri Indonesia hingga mendekati Rp 2.700 triliun, serta memperlemah kurs rupiah terhadap dolar AS di tengah defisit perdagangan dan transaksi berjalan (current account), ekonomi Indonesia perlu ekstra ketat menghadapi ancaman krisis terkait situasi global yang belum menggembirakan saat ini.

Bagaimanapun, sejumlah pengamat ekonomi dan akademisi sebelumnya mengingatkan dampak positif dan negatifnya kebijakan BI Rate tersebut. Karena kenaikan BI Rate ternyata juga tidak berdampak positif bagi penguatan nilai rupiah. Dampaknya, malah kinerja ekspor akan semakin tertekan dan defisit perdagangan makin melebar hingga kuartal I-2014.

Wapres Boediono pernah mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi AS beberapa waktu lalu di Jakarta. Karena bagaimanapun, perubahan mendasar soal kebijakan tersebut dari Amerika Serikat yang dapat memengaruhi kebijakan makro Indonesia.

"Dalam waktu kapan tepatnya, saya yakin 2014. Bisa di awal bisa pertengahan. Mereka akan mengetatkan dolar yang disediakan dan ini berarti dampaknya pada semua negara di dunia termasuk kita. Proses transisi ini yang harus kita manage sebaik-baiknya," ujar Wapres saat pembukaan Munas REI di Jakarta, Senin (25/11).

Karena itu, Boediono meminta pengembang perumahan agar memahami kebijakan pemerintah yang menaikkan suku bunga BI Rate. Kondisi ini bertujuan agar tidak mudah uang keluar masuk dan dapat menggoyangkan ekonomi Indonesia.

"Suku bunga khusus untuk masalah papan karena jangkanya panjang. Penaikan satu persen saja kumulatif bebannya pada angsuran dan lain-lain. Itu saya mengerti. Saya ingatkan jangan sampai bank menaikkan melonjak-lonjak. Kita sekarang dalam proses transisi antara satu keadaan ke keadaan yang baru," ujarnya.

Pendapat senada juga dilontarkan Deputi Senior Gubernur BI Mirza Adityaswara, bahwa semua pihak harus siap dengan pengurangan stimulus moneter (tapering off) oleh Bank Sentral AS (The Fed). Karena ekonomi AS itu diibaratkan tubuh, bila sudah pulih tentu tidak akan lagi menggunakan doping. Pekerjaan rumah di Indonesia yang terpenting adalah membenahi defisit neraca transaksi berjalan (current account).

"Kita benahi current account deficit. Bukan untuk kembali surplus. Untuk kembali surplus rasanya agak sulit. Kita benahi supaya defisitnya berada di level yang dapat ditolerir," ujarnya pada seminar Indef belum lama ini.

Menurut data BI, defisit neraca transaksi berjalan turun dari kuartal pertama sebesar 4,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 3,8% di kuartal III-2013. Idealnya, defisit itu di bawah 3%, bahkan kalau perlu mencapai 2%.

Dengan begitu, jika tahun depan kondisi ekonomi makro tidak sesuai harapan, maka target defisit transaksi berjalan bisa saja meleset. Hal ini berarti BI akan tetap mengeluarkan kebijakan moneter ketat sebelum defisit menyentuh level yang dianggapnya ideal.

Jadi, semakin jelas bahwa pemerintah terus mendorong kebijakan ekonomi ketat ke depan, walau hal itu akan menekan sektor usaha informal, mikro, kecil, dan menengah yang selama ini menopang ekonomi nasional di tengah tekanan krisis. Selain itu, kebijakan ini juga berdampak negatif pada pergerakan pasar modal. Padahal, akar masalah dari defisit transaksi berjalan itu akibat tingginya konsumsi minyak dan gas. Bukankah kebijakan menaikkan BI Rate pada akhirnya akan membuat ekonomi dalam negeri semakin parah?

Related posts