NERACA

Jakarta - Pemerintah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2014 akan menambah utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 72,097 triliun untuk menutup defisit 2,5 persen. Pada APBN, pemerintah menetapkan total penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 205,06 triliun. Sementara, di APBN-P 2014 menjadi Rp 277,16 triliun.

"Jadi ada tambahan Rp 72,09 triliun untuk SBN di APBN-P 2014," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Pemerintah mengklaim rendahnya penerimaan dibanding belanja menjadi kontributor terbesar dari defisit negara. Sedangkan, utang baru ini tidak akan berperan signifikan.

"SBN neto dan cadangan pembiayaan akan disesuaikan dengan hasil pembahasan pendapatan negara dan subsidi energi," jelas dia.

Sementara itu, dia menjelaskan perubahan pembiayaan anggaran pada RAPBN-P 2014 sesuai dengan perubahan asumsi kurs Rp 11.600 per dolar AS.

Sebagai informasi, total penarikan utang negara meningkat sebesar Rp 80,8 triliun terdiri dari pinjaman luar negeri (neto) meningkat sebesar Rp 7,465 triliun, SBN (netto) meningkat sebesar Rp 72,097 triliun, dan pinjaman dalam negeri (neto) meningkat sebesar Rp 1,215 triliun.

Sedangkan, untuk penarikan pinjaman program 2014 terdiri dari World Bank sebesar USD 805,6 juta, Asian Development Bank (ADB) USD 400 juta, Agence Francaise de Development (AFD) Perancis USD 100 juta, Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) Jerman USD 200 juta sehingga totalnya mencapai USD 1,505 miliar.

Menyikapi hutang negara yang terus membengkak Anggota DPR Syaifullah Tamliha menuturkan beberapa bulan lagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Jelang peralihan kekuasaan, pelbagai persoalan dan tantangan bagi pemerintahan baru mulai muncul ke permukaan.

Salah satunya soal utang luar negeri. Makanya Pemerintahan baru nanti, diingatkan akan risiko membengkaknya utang luar negeri. Sebab, gejolak ekonomi masih rentan terjadi, baik gejolak eksternal maupun internal.

Dia menyebut, gejolak ekonomi dunia membuat nilai tukar rupiah tertekan. Otomatis, kondisi ini bakal memperburuk komposisi utang luar negeri Indonesia.

“Gejolak ekonomi rentan terjadi, eksternal dan internal, kondisi utang meningkat karena pelemahan rupiah. Ini harus diwaspadai,” katanya.

Menurut Syaifullah, pemerintah baru harus membenahi komposisi pengeluaran dan mengarahkan ke program yang lebih produktif. Pemerintah juga harus fokus pada efisiensi belanja pegawai, utang serta subsidi.

“Selanjutnya kerangka makro juga harus menyelesaikan masalah pangan, energi dan infrastruktur serta pengangguran yang meningkat. Harus ada kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintah yang baik,” tutupnya. [agus]