DJPT: Empat Poin Utama Untuk Pemimpin Terpilih - Sektor Kelautan dan Perikanan

NERACA

Bogor – Sektor perikanan dan kelautan atau dunia maritim menjadi isu strategis para calon presiden maupun wakil presiden untuk dapat menggaet simpati masyarakat. Oleh karenanya harapnnya siapapun nanti presiden dan wakil presiden dapat merealisasikan janji pembangunan sektor maritim tersebut. Setidaknya ada 4 poin yang harus menjadi prioritas pemimpin baru yang akan datang.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Gelwynn Jusuf mengatakan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu isu hangat para kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menurut dia, dari semua konsep yang ditawarkan, semuanya bagus karena intinya membangun sektor kelautan dan perikanan untuk lebih optimal dan lebih baik untuk jangka panjang.

“Dari kedua capres dan cawapres memang memasukan sektor kelautan dan perikanan dalam kampanye mereka. Hanya saja kami mengusulkan setidaknya ada empat poin utama yang menjadi prioritas untuk calon pemimpin masa depan,” kata Gelwynn saat berbincang dengan wartawan saat menghadiri acara Kongres Nasional Ikatan Sarjana Perikanan Nasional (ISPIKANI) VIII, IPB International Conventional Center, di Bogor, Sabtu (14/6).

Pertama, menurut dia, isu masalah perikanan baik di laut (tangkap) maupun budidaya untuk dimasukan dalam buah pikiran pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahun. Apalagi, sektor perikanan digadang-gadang menjadi salah satu ketahanan pangan sebagaimana bahan pokok makanan lain seperti daging. Jika daging harus impor, produk perikanan malah surplus dan tentu saja pendapatan bagi para nelayan dan pembudidaya nasional. “Sektor pangan yang lain boleh impor, tapi untuk perikanan surplus oleh karenanya pemerintah mendatang harus memasukan dalam RPJMN agar produksinya mampu dijaga, dan bahkan lebih ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara dari sisi kelautan adalah bagaimana mengintigrasikan semua sektor, agar di bidang ada sinergi, karena secara politik dan ekonomi, laut sangat startegis. Dimana masih banyaknya kepentingan di laut seperti perikanan ada pada KKP, pariwisata ada Kementerian Pariwisata, transportasi domainnya ada pada Kementerian Perhubungan, pengeboran minyak ada pada Kementerian ESDM. “Pemimpin yang akan datang diharapkan mampu membuat zonasi dan tata kelola laut agar bisa sinergi pengelolaannya dan lebih optimal,” ucapnya.

Kedua adalah masalah kemiskinan. Masyarakat terutama di wilayah pesisir banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 7,8 juta nelayan miskin. Belum lagi di darat baik dari budidaya maupun yang menangkap di danau atau waduk yang hidupnya bergantung pada sektor perikanan.

Ketiga, masalah keberlanjutan karena bebarapa daerah stok ikan sudah mulai menurun. Itu sebabnya, pihaknya mengusulkan pengelolaankekayaan laut yang lebih berkelanjutan, jangan sampai dihabiskan. “Itu baru masalah domestik. Belum lagi maslah global, dimana perairan laut kita tidak bisa lepas karena dari perairan global dengan perairan laut nasional mengikat,” ujarnya.

Poin kempat adalah masalah daya saing produk. “Siapa pun nanti presidennya keempat poin ini akan kami ajukan untuk bisa ditindak lanjuti,” paparnya.

Bukan Hanya Janji

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun, mengatakan setiap pemilihan presiden pada saat kampanye memang banyak mengumbar janji. Tapi biasanya setelah menjabat implementasinya tidak ada. Sektor kelautan dan perikanan memang merupakan salah satu bagian menjadi rancangan pembangunan dua capres dan cawapres. Harapanya jika memang nanti presiden terpilih bisa merealisasikannya. “Biasanya mereka memang mengumbar janji, kami harapkan bukan hanya janji, tapi benar dimplementasi,” kata Alex yang juga mantan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil (KP3K) KKP.

Karena apa, menurut dia, sejarah kemaritiman Indonesia sudah mampu menembus Eropa dengan kemampuan terbatas sejak zaman dahulu, dan pada masa Soekarno sektor kelautan disegani, kembali ke Soeharto sedikit tenggelam, kemudian pada era Gusdur mulai ada kebangkitan dan mulai redup lagi belakangan ini. Kesimpulannya kemaritiman berada di tangan pemimpin Indonesia. “Kita berharap pemimpin mendatang lebih aware dengan kemaritiman nasional, ,” tuturnya.

Lebih-lebih, menurut Alex, beberapa produk perikanan masih ada yang diimpor, namun kekayaan ikan nasional dinikmati oleh negara lain. “Itu artinya kita masih gagal dalam mengelola kemaritian lokal. Maka dari itu kita harus aktif untuk memberikan masukan kepada pemikiran mereka agar itu semua tidak terjadi dan pengelolaan kemaritiman bisa lebih optimal di masa mendatang,” tegasnya.

Related posts