Peran esensial kewirausahaan dalam pengentasan kemiskinan kian mengkristal seiring terbukanya akses dalam rangka peningkatan standar pendidikan sekaligus tingkat penyerapan tenaga kerja. Lantaran proporsi wirausaha di Indonesia masih terbilang minim, dana CSR perusahaan dinilai mampu mendorong penciptaan wirausaha baru secara berkesinambungan

NERACA

Di Negara-negara berkembang, seperti Indonesia misalnya, kewirausahaan tidak lagi dapat dipandang sebelah mata. Pasalnya, seiring dengan pergerakan pasar domestik yang kian menggurita,  eksplosifitas masif unit usaha kecil menengah (UMKM) yang perkembangannya kian esensial membawa angin segar dalam tujuan mengentaskan kemiskinan.

Sebuah dukungan strategis dan nyata yang merefleksikan betapa signifikannya peran kewirausahaan dalam peningkatan ekonomi.  Bagaimana tidak? Dengan semakin meningkatnya jumlah wirausahawan, peluang untuk memperluas lapangan kerja yang tersedia bagi para tenaga kerja yang umumnya masih berada pada rentang usia produktif akan semakin terbuka.

Alhasil, keuntungan ganda akan diperoleh dari peningkatan masif jumlah wirausahawan di Indonesia. Selain mengentaskan kemiskinan melalui minimalisasi angka pengangguran di Indonesia, keuntungan lain adalah meningkatnya daya serap tenaga kerja sehingga roda ekonomi akan tetap berjalan dan diharapkan akan terus menggeliat.

Sayangnya, proporsi wirausaha Indonesia masih minim, yakni 0,24% dari populasi penduduk atau sekitar 500 ribu. Jumlah tersebut masih sangat kurang untuk mendukung akselerasi pembangunan ekonomi. Sedikitnya dibutuhkan 2% atau 4,8 juta wirausaha dari populasi penduduk Indonesia, sebagaimana prasyarat suksesnya pembangunan ekonomi suatu Negara.

Dalam suatu kesempatan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang CSR, Suryani Motik menuturkan, jumlah wirausaha di Indonesia masih sangat minim. Sebagai perbandingan, jumlah wirausaha di Amerika serikat (AS) mencapai 12% dari total jumlah penduduknya, di Singapura 7%, Tiongkok dan Jepang 10%, India 7% dan Malaysia 3%.

“Wirausaha di negara kita, bahkan belum mencapai 1%, padahal peningkatan rasio jumlah wirausaha terhadap jumlah populasi Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing untuk berkompetisi dengan negara lain,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan, dana yang dimiliki pemerintah untuk mengembangkan industri kecil dan menengah sangat terbatas, ditambah adanya pemotongan anggaran pemerintah yang berimbas pada pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sektor IKM sekitar 45%-50% atau dari sekitar Rp360 miliar menjadi Rp190 miliar.

“Pemangkasan anggaran tersebut akan sangat memengaruhi target pemerintah untuk menciptakan 100 ribu wirausahawan baru hingga akhir tahun ini,” kata dia.

Masih Bersifat Pencitraan

Pertumbuhan wirausaha dapat ditingkatkan melalui bantuan dari perusahaan swasta dan BUMN yang mengalokasikan anggaran CSR untuk mengembangkan sektor kewirausahaan di Indonesia.

Ya, sejatinya peran perusahaan dalam program CSR sangat penting untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas wirausaha. Pasalnya, menciptakan kewirausahaan yang bermutu akan komplek jika dikaitkan dengan CSR.

Namun selama ini CSR hanya dianggap untuk kegiatan amal dan publikasi perusahaan saja. Padahal, dengan terkumpulnya dana yang cukup besar tiap tahunnya,  CSR memiliki potensi yang cukup besar.

"Menurut survey di 2011 terhadap 59 perusahaan besar papan atas rata-rata memiliki keuntungan Rp 1,5 triliun pertahun. Apabila setiap perusahaan menganggarkan 3% dari keuntungan untuk kegiatan CSR, maka akan terkumpul dana Rp5 triliun. Namun hanya sebagian kecil yang menggunakannya untuk dana CSR," ujar Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto. 

Indonesia bukan hanya sekedar butuh untuk mencetak wirausahawan secara kuantitas, tetapi juga harus mampu membangun bisnisnya. Minimnya jumlah wirausahawan di Indonesia perlu diterapkan strategi baru dalam menstimulasi pertumbuhan sektor wirausaha di Tanah Air. Untuk itu, Kadin mendorong perusahaan menggunakan alokasi dana CSR yang dimiliki untuk menciptakan wirausaha baru secara berkesinambungan.

Menurut Suryani, upaya perwujudan wirausaha baru memerlukan sinergi dan kerja sama dengan stakeholder terkait demi mencari jalan terbaik untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kewirausahaan.

“Untuk menumbuhkembangkan wirausahawan baru perlu diterapkan strategi komperhensif yang mengikat. Hal ini terkait dengan pendidikan, pengalaman terjun langsung, dukungan dari masyarakat serta peran dari perusahaan-perusahaan itu sendiri melalui CSR mereka untuk mengembangkan wirausaha di Tanah Air,” tambah dia

Dia mengungkapkan, beberapa program CSR yang berbasis kewirausahaan ada yang sudah berjalan dengan baik. “Contohnya kerja sama perbankan dengan calon wirausahawan baru atau perusahaan besar dengan para UKM binaannya, hal seperti itu harusnya bisa terus dikembangkan,” kata dia