Masalah Izin Lahan Masih Dikeluhkan - Bisnis Pembangunan BTS

NERACA

Jakarta – Persoalan lahan masih menjadi masalah klasik yang tidak hanya dialami industri properti dan jalan tol, tetapi juga dialami Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi (ASPIMTEL). Pasalnya, perusahaan jasa menara BTS selama ini mengakui kesulitan dalam perizinan lahan untuk membangun BTS.

Ketua Umum ASPIMTEL Periode sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, saat ini pengusaha menara mengalami kendala atas perijinan-perijinan terkait dengan menara, “Munculnya berbagai macam perijinan yang tidak relevan dan cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, proses pengurusan yang lama mengakibatkan biaya ekonomi yang tinggi,”ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (11/6).

Dia juga menambahkan, adanya pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai adanya implementasi UU No.28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan permasalahan-permasalahan dalam kaitan dengan Pemerintah Daerah dan Menara. Padahal, selama ini pengusaha menara belum merasakan dampak yang signifikan dari adanya pungutan daerah tersebut.

Kata Trenggono, idealnya dengan adanya retribusi pemerintah daerah, maka ada fasilitas yang di dapatkan sebagai dampak dari adanya retribusi tersebut. Misalnya adanya petugas pengawas menara yag bertugas melakukan pengecekan menara-menara telkomunikasi secara berkala agar tetap sesuai dengan ketentuan dan tidak membahayakan bagi masyarakat sekitar, “Maka dengan adanya petugas tersebut, pengawasan terhadap menara-menara telekomunikasi menjadi lebih tertib dan objektif,”ungkapnya.

Lanjutnya, menara telekomunikasi diharapkan dapat menjadi multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi regional. Karena penambahan menara telekomunikasi baru tentunya seiring dengan bertambahnya penempatan BTS oleh operator telekomunikasi. Hal ini untuk mendukung kelancaran berkomunikasi serta menunjang kemudahan aktivitas masyarakat.

Disamping itu, ASPIMTEL juga berharap dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, anggota ASPIMTEL telah memiliki lebih dari 30.000 menara diseluruh Indonesia dari Sabang sampai merauke di lebih dari 430 Kabupaten/Kota di Indonesia yang merupakan infrastruktur pendukung terselenggaranya layanan telekomunikasi di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh para operator telekomunikasi seluler.

Dalam Munas ASPIMTEL telah melantik David Bangun, yang merupakan CEO dari PT. Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) sebagai Ketua Umum ASPIMTEL. “ASPIMTEL akan terus berupaya untuk mengoptimalkan perannya dalam industri baik dalam memberikan usulan-usulan dan langkah-langkah demi kemajuan industri. Dengan kepengurusan yang baru ini diharapkan dapat menjadi pembaruan dan terus meningkatkan peran dan fungsi asosiasi ini,”kata David Bangun. (bani)

BERITA TERKAIT

Masalah Inflator Kantong Udara, Toyota Tarik 1,7 Juta Kendaraan

Toyota Motor Corp mengatakan pada Rabu (9/1) bahwa pihaknya menarik 1,7 juta kendaraan di seluruh dunia terkait adanya potensi masalah…

Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Masalah PPP

  NERACA   Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembagunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi)…

Menjaga Pertumbuhan Bisnis - Setelah Gojek, BIRD Terbuka Berkolaborasi

NERACA Jakarta –Menjaga eksistensi PT Blue Bird Tbk (BIRD) ditengah ketatnya persaingan bisnis transportasi onlinel, maka kolaborsai menjadi pilihan yang…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Volume Transaksi Sepekan Tumbuh 1,47%

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan kemarin ditutup dengan peningkatan sebesar…

Luncurkan Transaksi GOFX - BKDI Incar Transaksi US$ 200 Juta Perhari

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan transaksi industri bursa berjangka, Indonesia Commodity & Derevatives Exchange (ICDX) atau PT Bursa Komiditi Derivatif…

BEI Optimis Target 100 Emiten Baru Tercapai

NERACA Jakarta – Penuhi tantangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menargetkan jumlah perusahaan yang melaksanakan penawaran umum saham perdana atau…