NERACA

Jakarta - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan masalah klasik yang menjadi pekerjaan rumah bagi presiden terpilih nanti yang harus segera diselesaikan. Pasalnya subsidi untuk BBM dan listrik tahun ini diperkirakan telah mencapai Rp 400 triliun.

Sedangkan untuk subsidi BBM tahun ini yang semula ditetapkan Rp 201,7 triliun telah membengkak menjadi Rp 285 triliun. Tentu saja, kondisi ini semakin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kresnayana Yahya, pakar Statistika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, mengatakan bahwa dengan jumlah subsidi sebesar Rp 400 triliun yang dikeluarkan setiap tahun, membuat pertumbuhan perekonomian Indonesia selalu ketinggalan delapan tahun untuk menuju tahun 2030. “Dengan kondisi ini maka pilihan harus menaikkan harga BBM,” ujarnya di Jakarta, Minggu(8/6).

Pilihan menaikkan harga BBM ini didasarkan pada sebuah studi yang pernah dilakukan Kresnayana pada 1-2 tahun lalu. Hasil studi itu memperlihatkan bahwa 70% dari seluruh pengguna kendaraan di Indonesia, menyatakan setuju jika harga BBM dinaikkan. Ini artinya, ide apa pun untuk menaikkan harga BBM, sudah pasti akan bisa dipahami masyarakat.

Yang mesti diketahui oleh presiden terpilih nanti, kata Kresna, harga keekonomisan BBM yang berlaku di dunia saat ini berada di level Rp16 ribu.  Sedangkan jika mengacu pada harga wajar dari sisi kelayakan pemerintah di mana pemerintah tidak mengambil keuntungan dari produk-produk lokal, berada di level Rp 12 ribu.

“Karena harga BBM di Indonesia masih sangat rendah, pilihannya apakah dinaikkan secara ekstrem langsung ke harga keekonomisan itu dengan gejolak masyarakat yang sangat massif atau dilakukan secara bertahap. Saya lebih cenderung dilakukan secara bertahap meski akan ribut, ribet dan dan akan banyak opportunity loss asalkan disertai komitmen memperbaiki infrastruktur serta moda transportasi khususnya pengadaan angkutan barang dan perkotaan,” ujarnya.

Dengan pilihan bertahap, maka penyesuaian kenaikan harga BBM bisa dilakukan sebesar 10-15% setiap bulannya. Sehingga pada tahun pertama harga BBM sudah berada pada kisaran Rp 10.000 dan tahun kedua bisa naik di angka Rp 11.500-12.000, mendekati harga keekonomisan yang wajar dari sisi pemerintah. “Saya prediksi bahwa ribut dan ribetnya hanya sampai tahun kedua saja. Selebihnya pemerintah akan berjalan smooth, dan beban subsidi di APBN tak lebih dari Rp 100 triliun saja,” ujarnya.

Kodrat Wibowo, ekonom dari Universitas Padjajaran, sependapat bahwa memang subsidi BBM dikurangi dengan jalan menaikkan harga BBM. Saat ini dibutuhkan keberanian bersikap para calon presiden (capres) terkait masalah subsidi BBM ini.

Masalah populis atau tidak populis, kata Kodrat bukan lagi menjadi hal yang krusial. Pasalnya, masyarakat sudah jenuh dengan masalah subsidi ini yang tampaknya menjadi penyakit tahunan tanpa solusi yang cerdas dan elegan. Salah satu alternatif kebijakan subsidi BBM yang dinilai Kodrat cukup elegan yakni dengan menetapkan nilai besaran subsidi secara fix dengan harga BBM premium di angka tertentu.

Misalnya, besaran subsidi BBM untuk tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 100 triliun dengan harga Rp 6500 untuk BBM premium. Patokan premium dipakai, kata Kodrat, karena premium yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Di sisi lain, masyarakat sangat sulit berpindah pemakaian BBM dari premium ke pertamax.

Setelah ditetapkan besaran subsidi, kata Kodrat, pemerintah tinggal memonitoring fluktuasi harga minyak mentah dunia. Jika ternyata, harga minyak mentah dunia tidak sampai menyentuh level di atas US$ 100 per barrel, berarti pemerintah tidak perlu menambah besaran subsidi tersebut atau tidak perlu menaikkan harga BBM. Bahkan pemerintah bisa melakukan penghematan. [bani]