NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Logistik Carmelita Hartoto meminta kepada pengelola pelabuhan di Indonesia untuk meningkatkan layanannya, dan tak melulu berorintasi pada keuntungan semata. “Sekarang kalau mencermati pelabuhan maupun bandara, profit lebih mengemuka dibandingkan pelayanan, seharusnya tidak demikian,” ucapnya Carmelita di Jakarta, Rabu (4/6).

Menurutnya,pelaku usaha logistik mengeluhkan adanya pendekatan tarif dalam menyelesaikan sejumlah masalah di pelabuhan seperti memburuhknya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu. Sehingga investasi yang seharusnya dapat menurunkan biaya logsitik justru memberikan dampak sebaliknya.

Carmelita yang juga Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengungkapkan, perusahaan layanan publik yang berorientasi kepada keuntungan akan terdorong untuk menaikkan tarif. Sehingga hal itu berdampak pada biaya logistik yang ikut mahal. “Indonesia sudah negara paling boros dalam urusan biaya logistik, yakni 26% terhadap PDB, hal ini harusnya dilihat secara bersama dan terus diupayakan untuk diturunkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan kegiatan operasional Pelabuhan Tanjung Priok tidak efektif dalam penjaminan kelancaran layanan kapal dan arus barang. “Sistem informasi pelabuhan belum sepenuhnya terintegrasi dan mendukung kelancaran arus kapal dan barang,” ujarnya.

Dari data IHPS II 2013 yang Bisnis akses di situs resmi BPK, rata-rata rasio perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penimbunan dengan ruang penimbunan yang tersedia atau Yard Occupancy Ratio (YOR) impor pelabuhan ini tidak memenuhi standar maksimal yang ditetapkan sebesar 65%. YOR impor mengalami tren peningkatan, yakni pada 2013 (hingga Agustus) mencapai 89,17% naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 76,77%. Nilai terendah berada pada Agustus 2012 sebesar 61,86%.

Dari pemeriksaan BPK juga menunjukkan dwelling time (DT) impor tahun 2013 (hingga Agustus) mencapai 7,73 hari atau lebih tinggi 1,75 hari dibandingkan dengan tahun 2012. Kondisi angka YOR impor yang melebihi standar dan DT impor yang tinggi menunjukkan adanya risiko kongesti atau kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, persentase jumlah kapal yang mempunyai waiting time (WT) melebihi standar selama satu jam meningkat dari 18,22% pada 2012 menjadi 22,08% pada 2013.

Tidak memadainya infrastruktur dan parkir juga menjadi hasil pemeriksaan BPK. Pola pergerakan truk pun belum ditata secara baik sehingga terjadi kepadatan lalu lintas dan terganggunya kelancaran arus barang. Pemeriksaan kinerja pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok masuk dalam pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). “Pada semester II 2013, BPK melakukan PDTT atas 387 objek pemeriksaan,” ujar Rizal.

Pelabuhan Tanjung Priok masuk dalam PDTT dengan permasalahan signifikan. Hal tersebut dikarenakan temuan BPK terjadi di banyak entitas dan hasi pemeriksaan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat saat ini maupun masa mendatang.

Pelayanan Buruk

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Sofian Pane menilai, standar pelayanan jasa pelabuhan di Tanjung Priok masih sangat buruk dan membutuhkan waktu yang lama. “Untuk standar pelayanan jasa kepelabuhanan maupun proses dokumen impor membutuhkan waktu lebih dari 10 hari di Pelabuhan Tanjung Priok, terutama terhadap barang impor yang masuk jalur kuning dan jalur merah. Prosesnya sangat lama dan tidak efisien, sarana serta prasarana pelabuhan juga tidak sebanding dengan arus barang atau peti kemas,” katanya.

Lamanya proses pengeluaran barang impor yang masuk melalui jalur kuning dan jalur merah di Pelabuhan Tanjung Priok, menurut Sofian, karena pengurusan dokumen kepabeanan (customs clearance) dan proses pengeluaran barang dari terminal (pos clearance) membutuhkan waktu yang panjang. Proses perizinan impor di instansi pemerintah terkait (pre-clearance) lebih sulit diprediksi karena terkadang memerlukan pemeriksaan barang secara mendetail. “Jika kinerja instansi pemerintah terkait dan terminal tidak ditingkatkan, kami khawatir akan terjadi kongesti di Pelabuhan Tanjung Priok,” paparnya.

Masalah akses jalan ke pelabuhan, lanjut Sofian, sering macet dan banyak armada truk yang berusia di atas 15 tahun masih beroperasi menghambat lalu lintas barang atau peti kemas serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi dalam proses angkutan dan pendistribusian logistik di Jakarta. “Sebagai anggota, tentu sangat menginginkan pengurusan dokumen dan pengurusan barang atau peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan cepat, tepat, murah, dan aman. Bila pengurusan dokumen lambat dan barang tidak cepat keluar dari pelabuhan, anggota kami justru yang dirugikan,” ujarnya.